Zona Merah Khilafah: Dari Radikalisme Hingga Terorisme

0
168

Sangkhalifah.co — Halusinasi khilafah sebagai ideologi dan sistem Islam yang terus dienduskan oleh para pengasongnya masih belum berhenti. Padahal, jelas-jelas bahwa khilafah tidak dibutuhkan umat. Baik di negara Islam ataupun negara Eropa, khilafah ditolak mentah-mentah. Bahkan kalau mengutip pendapat Wakil Presiden, khilafah bukan ditolak, namun ia tertolak secara otomatis di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Hal itu menurutnya, karena khilafah tidak pernah memiliki hasil kesepakatan sebagaimana NKRI dalam konteks Indonesia. Oleh demikian menurut beliau, khilafah bukanlah sistem yang baik bagi bangsa Indonesia. Khilafah yang sudah pasti tertolak itu tidak patut diikuti oleh anak bangsa.

Masih mengutip pendapat Bapak Tokoh Ekonomi Syariah ini, khilafah amat berpotensi mengarah kepada pemahaman agama yang egois dan mengarah pada fanatisme kelompok. Pada fakta lapangan, khilafah yang digaungkan aktivisnya di Indonesia telah terbukti memunculkan model keagamaan sebagaimana pernyataan Wakil Presiden. Kejadian pada 20 Agustus 2020 di Pasuruan Jawa Timur menjadi salah satu buktinya. Simpatisan HTI menhina presiden dengan mencorat-coret foto Presiden dan menghina ulama Habib Luthfi. Ada lagi, Ali Basyarah, pendukung HTI, juga menghina Presiden Jokowi karena mencela presiden di media sosial. Masih banyak contoh-contoh yang lain, sebagai karakter umumnya, aktivis khilafah egois dalam berbangsa, mereka menghina Pancasila dan NKRI yang merupakan kesepakatan anak bangsa.

Sejak tumbangnya pada 1924, negara di dunia terutama negara Islam sudah muak dengan khilafah. Negara sudah trauma dengan sistem model khilafah yang diskriminatif. Tidak benar bahwa khilafah merupakan sistem negara yang akan menghantarkan kepada kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan. Kita bisa melihat misalnya dalam UUD Turki Usmani. Turki Usmani yang berlangsung selama hampir 30 tahun itu antara lain melahirkan UU di antaranya: (1) dekriminalisasi homoseksualitas; (2) ditinggalkannya hukuman rajam dan (3) dicabutnya hukuman mati untuk orang-orang yang keluar dari Islam (murtad). Produk hukum ini menimbulkan kekhilafahan Turki Usmani penuh dengan diskriminasi. Alih-alih didalilkan sebagai sistem Islam, nyatanya sistem khilafah pada masa Turki Usmani juga zona merak keagamaan Islam. Mereka meninggalkan nilai dan hukum Islam itu sendiri. Rajam dan hukuman kepada orang murtad dihapus dari sistem kekhilafahan.

Dalam buku Ensiklopedia Islam, dijelaskan bahwa Kerajaan Ottoman mulai melemah setelah wafatnya Sulaiman al-Qanuni. Sultan-sultan yang menggantikannya umumnya lemah dan tidak berwibawa. Penyebab lainnya adalah karena kehidupan mewah dan berlebih-lebihan di kalangan pembesar Khalifah, sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam keuangan negara. Mengutip artikel Republika, kekhilafahan Turki Usmani di masa pemerintahan Sultan Ibrahim, suasana dalam negeri menjadi semakin kacau. Para wanita ikut campur dalam mengendalikan roda pemerintahan. Padahal dalam sistem khilafah, seorang perempuan diharamkan menjadi pemimpin. Mereka menyimpangkan prinsip-prinsip kekhilafahan Islam yang esensial dan mengundang hukum-hukum yang justru bertentangan dengan Islam sendiri.

Kita sadar bahwa khilafah memang ada dalam sejarah Islam, tetapi bukan berarti bahwa Islam itu khilafah. Sebagaimana anak-anak aktivis khilafah yang selalu berangan bahwa khilafah adalah Islam. Islam bukan khilafah, buktinya menerima sistem kerajaan. Arab Saudi misalnya, meskipun islami, tapi tidak menerapkan khilafah, tapi kerajaan. Di Mesir, atau di Pakistan, meskipun terdapat banyak ulama-ulama besar yang memiliki reputasi keagamaan dan keilmuan yang lebih jauh daripada aktivis khilafah (bahkan tokohnya) mereka menolak khilafah. Mereka menggunakan sistem Republik Pakistan. Itu bukti bahwa Islam itu bukan khilafah. Jangan mau ditipu oleh aktivis khilafah.

Pertanyaannya, mengapa dunia menolak khilafah sebagaimana yang digaungkan ISIS dan Hizbut Tahrir? Tentu saja bukan karena mereka menolak Islam, sebab Islam bukanlah khilafah. Penolakan mereka murni atas dasar karena khilafah sudah berada dalam organisasi zona merah radikalisme bahkan terorisme. Salah satu tokoh Hizbut Tahrir, Anjeem Choudary, ex-lawyer dan tokoh HT Inggris misalnya, pernah didakwa dan dijatuhi hukuman 10 tahun oleh Pengadilan Inggris karena telah mendukung ISIS. Begitu juga menurut Dina Y Sulaeman, dalam konteks Indonesia, tokoh-tokoh HTI seperti Ismail Yusanto dan Hafidz Abdurrahman telah terlibat dalam aksi radikalisme. Selain itu, BNPT, sebagaimana dilansir detik.com, telah memasukkan HTI sebagai kelompok yang dipengaruhi oleh ISIS yang berjuang dengan cara radikal dan cara-cara teror. []

Leave a reply

error: Content is protected !!