Visi Berpolitik dan Bernegara Dalam Islam

4
301

Sangkhalifah.co — Perdebatan hubungan antara agama dan negara dalam Islam tidak ada habisnya. Pro dan kontra selalu muncul di mana-mana, tak terkecuali di Indonesia yang terbelah ke dalam tiga poros perdebatan. Sekelompok menginginkan terpisahnya agama dan negara. Umumnya disebut perwakilan sekuler; kelompok lainnya menginginkan dasar negara adalah agama tertentu, seperti yang sering disuarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia; kelompok yang ideal dan cocok untuk keberagamaan dan mempraktikkan nilai-nilai Islam, yakni agama dan negara saling menguatkan.

Model ini tampak meniru warisan Nabi Muhammad SAW melalui peran politik dan kenegaraannya. Sebagai sosok yang memegang dua pangkat sekaligus; pemimpin umat Islam, juga pemimpin negara. Sebab itu, sirah nabawiyah selalu dijadikan pedoman—dengan segala tafsirannya yang ada—umat Islam dalam membaca dan melihat sistem berpolitik dan pemerintahan dalam Islam. Tak terkecuali KH. Cholil Nafis dalam bukunya ini, yang berjudul Rekonstruksi Visi Berpolitik (2004).

Penulisnya mengambil posisi yang jelas pada poros ketiga, yakni agama dan negara tidaklah elok dipertentangkan. Keduanya memiliki wilayah kerja yang berbeda tapi satu peran tidak menafikan peran lainnya. Keterhubungan keduanya dalam rangka, agama memperkuat negara dengan nilai-nilai dan agama dijaga eksistensinya oleh negara dalam bentuk apapun. Agama bukan alat pukul negara dan negara yang memiliki pemerintahan bukan alat mengubur agama. Artinya, umat Islam harus memahami wilayah kerja keduanya agar tidak terjadi gesekan dan benturan. Jika terjadi benturan yang disebabkan sebuah tindakan, maka yang rugi adalah umat Islam sendiri.

Asbab itulah, sedari awal pemberi kata pengantar buku ini, KH. Said Aqiel Siradj memulai dengan memaparkan realitas berpolitik di era kenabian dan empat sahabatnya. “Bermula dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar terpilih melalui proses pemilihan yang lonjong… setelah memerintah selama lebih dari tiga tahun, Abu Bakar menyerahkan kursi kekhalifahan kepada Umar bin Khattab. Kemudian khalifah ketiga, Usman bin Affan memimpin umat Islam setelah dipilih oleh tim formatur yang komposisinya ditentukan secara mutlak oleh khalifah Umar bin Khattab. Sedangkan khalifah Ali bin Abi Thalib secara aklamasi dipilih langsung oleh rakyat. Pasca era Ali, kepemimpinan umat Islam beralih ke bentuk monarki dengan ditandai lahirnya Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah”.

Bukan tanpa alasan penyajian di atas. Demi terwujudnya angin sengar dalam sistem berpolitik dan pemerintahan agar tercipta tata sosial kemasyarakatan yang harmonis, makmur dan berkeadilan maka “Negara Islam” tidak menjadi bentuk yang tunggal dalam sejarah politik Islam. Penyajian di atas juga sebagai pengikat, agar pembaca buku ini tersadar, hakikatnya dari era Nabi sampai empat sahabatnya, pemilihan dan bentuk pemerintahan bervarian. Lebih-lebih tidak ditemukannya dokumen resmi dalam Islam agar kaum Muslimin didorong untuk membuat negara dengan dasar Islam. Yang ditemukan adalah melaksanakan ajaran agama dalam bingkai pemerintahan apapun dan tidak keluar dari tuntunan agama.

Hal tersebut bukan berarti umat Islam menerima demokrasi tanpa upaya-upaya perbaikan di dalamnya. Kritik demi kritik bagi implementasi demokrasi dan hukum yang berkeadilan serta perkara lainnya tetap dibutuhkan bagi perjalanan kehidupan politik yang lebih berkeadaban dan berkeprimanusiaan. Kesadaran ini menjadi sebab seorang Muslim berkaca kepada kejadian-kejadian perih dalam tubuh Islam karena ketegangan-ketegangan yang bisa melahirkan pertumpahan darah atau para khalifah-khalifah yang yang menggunakan hukum sebagai alat security kekuasaan.

Persoalan kita saat ini bukan terletak pada Islam an sich atau demokrasi per se, melainkan kesadaran diri seorang Muslim. Kesadaran ini akan mempengaruhi terlaksananya tata nilai keagamaan. Oleh karena itu, tidak ada jaminan dengan adanya “Negara Islam” atau “Negara Khilafah” umat Muslim akan menerapkan ajaran Islam secara kâffah. Justru potensi yang lahir adalah adanya konfigurasi politik otoriter dalam mewajibkan rakyat untuk taat pada agamanya. Dan ini akan bertentangan dengan banyak firman dalam kitab-kitab suci. Atau dalam bahasa KH. Cholil Nafis, “yang terjadi adalah pemaksaan hukum agama tanpa adanya peluang fleksibilitas dan toleransi hukum agama”.

Dalam melihat Indonesia ini, KH. Cholil pun membagi tiga kategori. Pertama, apologis-adaptif. Kelompok ini “berusaha menolak secara perlahan-lahan tetapi kemudian mampu menyesuaikan diri dan tidak jarang mengambil nilai dari Barat”. Kedua, apologis-reaktif. Kelompok ini secara “mentah-mentah terhadap modernisasi karena ia dianggap mengarah pada westernisasi dan sekularisasi”. Sedangkan kelompok ketiga, dialogis-kreatif. Kelompok ini “melakukan pendekatan secara intelektual dengan keyakinan bahwa ajaran-ajaran konseptual yang berasal dari Islam masih bisa digali melalui interpretasi rasionalitas untuk menanggapi persoalan-persoalan modernitas”.

Pernak-pernik pemikiran, kelompok dan reaksi yang timbul, baik dari dalam Islam maupun luar, seharusnya membuat kita dewasa dalam berpolitik dan melihat sistem kenegaraan. Kita tidak mungkin kembali ke masa lalu dan tidak mungkin pula menafikan realitas sosial-politik yang berkembang. Kembali ke masa lalu seperti konsep khilafah—dalam makna netralnya—adalah kemustahilan. Sebab oleh banyak pakar, sebagaimana yang menjadi penegasan dalam buku ini bahwa piagam madinah sebagai konstitusi negara Islam yang pertama, ternyata tidak menyebut negara agama.

Sekalipun hal tersebut merupakan konstitusi negara pertama dalam Islam, tapi dipahami kaum Muslimin tidaklah tunggal. KH. Cholil menyebut ada dua spektrum yang mengitarinya. Pertama, adanya anggapan bahwa “Islam merupakan agama yang holistik, yang mengandung beberapa implikasi, di antaranya mendorong munculnya pemahaman yang bersifat literer, dalam arti hanya melihat Islam dari bagian luarnya saja tanpa melihat substansi ajaran Islam” yang lebih luas dan menyeluruh. Persepsi literer itu melahirkan pemahaman yang menganggap bahwa itu menjadi pijakan atau landasan syariat sebagai konstitusi negara.

Kedua, kelompok yang menyakini bahwa “politik Islam sebagai suatu sistem untuk menjalankan kehidupan bangsa tidak harus merujuk pada ajaran Islam… Islam tidak memberikan perangkat yang secara eksplisit dalam menjelaskan tentang suatu tatanan Islam. Dengan pengertian lain, Islam sebagai agama tidak pernah meletakkan suatu pola baku tentang sistem negara”. Pemahaman ini didasari bahwa Qur’an bukan dokumen politik semata, tetapi Qur’an menyajikan nilai-nilai etis dan panduan moral bagi seorang Muslim dalam bernegara dan bermasyarakat.

Bagaimana dengan demokrasi? Demokrasi yang dianulir dalam Islam tetap mengacu kepada mekanisme pengabilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama seperti periode Madinah Nabi Muhammad. Dimana Nabi berbasis pada sistem musyawarah. Sebagaimana yang dapat dilihat juga dalam Qur’an, dan setiap urusan mereka diputuskan melalui musyawarah (Qs. al-Syûrâ [42]: 38). Bahkan dalam Qur’an ada sebuah nama surah yang bernama “musyawarah”. Artinya, tidak tepat juga asumsi para penyeru khilafah bahwa demokrasi tidak memiliki akar yang kuat dalam Qur’an.

Melalui pembacaan komprehensif, buku ini mengajak kita untuk menata ulang visi berpolitik dan bernegara. Ajakan ini sangat tampak pada pernyataan bahwa teks-teks yang terdapat dalam Qur’an maupun hadis bersifat universal sehingga selalu relevan dengan konteks kekinian. Artinya, keduanya tidak saja bermakna teologis tapi juga sosiologis. Secara teologis, “Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiyah—bersifat transenden. Tetapi dari sudut sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Islam dalam realitas sosial tidak sekedar sejumlah doktrin yang bersifat universal tapi juga mengejawantahkan diri dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu.” Pemahaman ini bertolak dari adanya kepastian sebuah perubahan, tapi jangan sampai melupakan identitas.

Panduan-panduan nilai dan etik dalam Qur’an dan hadis menjadi pegangan dalam menahkodai kehidupan di masyarakat dan negara dengan tetap mengikuti perubahan. Dengan panduan itu, seorang Muslim harus menjadi pioner dalam mengimplementasikan etika politik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempraktikkannya, maka Muslim itu telah menjadi pioner dan memelihara agama dan menjayakan Islam. []

4 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!