Virus Khilafah di Tengah Pandemi (1)

3
605

Oleh: Makmun Rasyid (Penulis Buku HTI: Gagal Paham Khilafah)

Sangkhalifah.co — Apa identitas dan sesungguhnya makna khilâfah. Ia terus menerus diperjualbelikan dan didagangkan kesana-kemari tanpa lelah. Seakan-akan berdosa orang yang tidak memperjuangkan khilâfah, sebagaimana yang diutarakan Taqiyuddin Al-Nabhani, pendiri dan pejuang khilâfah dari kelompok Hizbut Tahrir.

Asal muasal khilâfah, yang merupakan bentuk infinitif dari kata kerja khalafa, awalnya bermakna netral; kepemimpinan atau keamiran (imârah); kepemimpinan terbesar (tertinggi). Sedangkan khalîfah adalah orang yang memimpin sebuah tatanan sosial atau pemerintahan. Makna khalîfah ini tidak jauh berbeda dengan kata khalafa yang bermakna “berdirinya seseorang di tempat berdirinya orang lain untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya dilakukan oleh orang pertama, baik dia ditunjuk oleh yang pertama atau datang setelahnya tanpa ditunjuk oleh yang pertama.”

Persoalannya kemudian adalah siapa yang berhak menyandang gelar khalîfah. Pendapat tidak tunggal. Ulama salaf seperti Imam Ahmad bin Hanbal memandang makruh menggunakan gelar khalîfah oleh orang yang datang setelah Hasan bin Ali. Pendapat lainnya, gelar khalîfah bisa digunakan oleh setiap orang, baik sebelum dan sesudah Hasan bin Ali jika menduduki kepemimpinan umat. Sebab itu, di masa sahabat gelar khalîfah dipakai.

Pendapat kedua itulah yang dianut masyarakat Indonesia. maka presiden Indonesia boleh diberi gelar khalîfah. Salah satu dasarnya mengacu kepada pendapat Imam Al-Baghawi dalam Syarh al-Sunnah, “Tidak apa! Orang yang memimpin kaum Muslim disebut Amirul Mukminin atau khalîfah”. Disebut khalîfah karena menggantikan pemimpin sebelumnya. Artinya, tidak ada larangan atau hukum syara’ yang melarang kita memberikan gelar itu kepada salah seorang pemimpin masyarakat walau negaranya tidak dilabeli Negara Islam.

Persoalan berikutnya, kelompok Hizbut Tahrir keluar dari kedua pendapat itu. Menurut mereka, gelar khalîfah hanya ada dalam “Negara Khilâfah“. Makna luas di atas dipersempit oleh HT. Penyempitan ini menjadi pintu untuk melakukan doktrin ke siapa saja—lebih-lebih identitas khalîfah (bukan khilâfah) dibahas dalam Qur’an dan dijadikan cantolan karena hakikatnya ia lahir rahim yang sama—bahwa Khilâfah Islâmiyyah atau “Negara Khilâfah“ merupakan prioritas utama dari perjuangan Islam dan menjadi titik permulaan untuk mengembalikan kekuatan dan kejayaan umat. Bahkan tak jarang, narasi Khilâfah Islâmiyyah sebagai pelampung keselamatan dari segala penyakit dan permasalahan—seperti musibah Covid-19, yang menurut kelompok HT, bisa ditangani jika Khilâfah Islâmiyyah diwujudkan di dunia.

Disini kita mendapat pemahaman pembuka. Penggunaan Khilâfah Islâmiyyah disebabkan adanya kedekatan makna dari seluruh kata yang lahir dari rahim khalafa. Jika HT menggunakan istilah imâmah akan cukup riskan, karena istilah ini dalam perjalanannya, sangat dekat dengan Syiah (salah satu aliran terbesar dalam Islam selain Sunni). Dan penggunaan kata khilâfah akan mudah mencari cantolannya walau konteksnya berbeda.

Permainan cantolan dan sandaran itu membuat sebagian orang tertipu oleh penampakan lahiriyah HT dan mengira sistem Khilâfah Islâmiyyah yang diserukan seperti keadaan di zaman Nabi dan setelahnya (sampai masa Turki Ustamni). Tapi, jika mengacu ke masa Turki Ustmani, gelar khalîfah dipakai Abdul Hamid pada dasawarsa kedua abad ke-20 ketika ia mulai terancam oleh gerakan Turki Muda yang akan mengambil alih kekuasaan. Disitulah ia menyebut dirinya khalîfah, guna menarik simpati dan solidaritas kaum Muslimin.

Penyempitan dan narasi-narasi yang memukau itu membuat segelintir orang Indonesia gagal memahami gerakan sesungguhnya Hizbut Tahrir Indonesia; politik dan kekuasaan. Prinsip yang dipakai HTI—dengan menggunakan bahasa saya—“melubangi setiap kekuasaan dan setiap lubang dikuasai”. Cara ini dilakukan dengan menyusupkan kader-kader profesionalnya dan menggaet para pihak yang berwenang untuk menitipkan kepentingan ideologi dan gerakannya. Dan kerap berselancar di ruang-ruang oposisi, mereka yang kerap mengkritik pemerintah dan menitipkan ke kelompok yang memiliki kesamaan “tidak sepaham dengan rezim yang sedang berkembang”.

Tujuan Hizbut Tahrir Indonesia berupa politik dan kekuasaan itu membuat sejumlah kader Hizbut Tahrir di dunia pernah terlibat dalam kudeta di negara-negara tertentu. Catatan hitam Hizbut Tahrir ini memperkuat pendapat di masyarakat bahwa HTI sangat berbahaya di negara plural seperti Indonesia. Sikap eksklusif yang terdapat dalam tubuh HTI—seperti struktur kepengurusan yang lengkap—menjadi pembeda dengan organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang bisa dilacak semua pengurus dan kader-kadernnya. Eksklusivisme dalam tatanan struktural dan kepengurusan ini sama seperti kelompok-kelompok radikal dan ekstrim lainnya, yang masyarakat hanya mengetahui orang-orang tertentu saja.

Di tengah pandemi seperti saat ini, webinar dan seminar online dengan beragam tema dibuat dalam rangka: menyerang pemerintah dan menambah kader/simpatisan. Kesalahan kecil dari pemerintah akan menjadi soal besar bagi HTI. Kepentingan penambahan kader disebabkan masyarakat tidak memiliki kesadaran dan kepekaan tinggi untuk melacak jejak digital dan afiliasi para narasumber dalam setiap flyer yang bertebaran di media sosial.

Bagaimana sikap masyarakat dalam konteks khilâfah ini. Khilâfah pasca Califat Comite 1924 telah absen diperbincangkan dalam wacana pemikiran Islam Indonesia. Ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya hampir tidak pernah menjadikan khilâfah sebagai perbincangan penting dan wajib. sebaliknya, ormas-ormas Islam itu menerima dan mengembangkan konsep dan praksis negara-bangsa Indonesia.

Di samping itu, catatan hitam kelompok transnasional atau pengusung khilâfah, meminjam bahasa Azyumardi Azra, tidak saja noisy tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak segan menggunakan kekerasan dan brutalisme dalam gerakannya. Narasi-narasi “khilâfah merupakan kewajiban dari Allah”, “khilâfah sebagai payung keselamatan” dan lainnya hanyalah strategi dalam menjangkar. Ibarat nelayan yang melempar jaringnya, pasti ada ikan yang tertangkap, walaupun si penebar jaring tidak tahu jenis ikan apa yang masuk ke jaringnya.

Sebab itulah, mayoritas ulama di dunia dan khususnya Indonesia, tidak menjadikan khilâfah sebagai tema wajib yang harus disajikan ke masyarakat. Mengapa? Era modern, menegakkan khilâfah merupakan angan-angan belaka, alias “menggantang asap”. Disamping, mustahil adanya seluruh wilayah di bawah kekuasaan politik tunggal atau di bawah satu orang khalîfah. Maka gagasan Khilâfah Islâmiyyah perlu dipertanyakan kelayakan dan keberlangsungannya. Lebih-lebih, di antara pengusung Khilâfah Islâmiyyah masih saling berdebat dan nge-klaim gagasan dan konsepnya yang benar, seperti percekcokan antara HTI dan ISIS. []

3 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!