Tanpa Kehadiran Negara, Syariat Islam Tidak Akan Terwujud

0
410

Sangkhalifah.co — Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Afifuddin Muhajir menyatakan bahwa negara menurut Islam adalah sesuatu yang niscaya. Ia menegaskan, banyak isyarat yang sangat jelas di dalam sumber hukum Islam, Al-Quran dan Hadits, tentang mendirikan negara bagi kaum muslimin atau umat Islam.

“Kewajiban untuk taat kepada ulil amri yang disabdakan oleh Allah dalam Al-Quran, merupakan isyarat bahwa di sebuah komunitas haruslah hadir seorang pemimpin,” katanya, dikutip Media Sang Khilafah dari Kanal Youtube FSH UIN Walisongo Official, pada Jumat (4/12).

Menurut Kiai Afif, seorang pemimpin adalah komponen paling penting dalam sebuah negara. Baik dan tidak baiknya suatu negara bergantung pada kualitas dari pemimpin. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa kehadiran negara menjadi instrumen bagi terwujudnya tujuan-tujuan syariat atau maqasid syariah.

“Tanpa kehadiran negara, tujuan syariat Islam tidak akan terwujud. Kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan manusia tidak akan terwujud tanpa ada negara. Kita di dalam hidup di dunia, harus memiliki tempat yang aman, nyaman, dan kondusif sebagai bekal untuk hidup di akhirat,” tegas kiai Penulis Buku Fiqh Tata Negara ini.

Sebenarnya, lanjut Kiai Afif, urusan negara adalah soal kepentingan duniawi. Namun, berhubung pelaksanaan agama tidak akan terwujud tanpa adanya negara yang kondusif maka sesungguhnya, negara yang semula bersifat duniawi memiliki dimensi yang bersifat agama.

“Di lain pihak, negara sebagai sesuatu yang duniawi tidak banyak artinya kalau tidak aman dan tenteram, atau tidak kondusif bagi penyiapan bekal untuk hidup nanti di akhirat. Dengan demikian, negara juga bersifat ukhrawi,” tegas Kiai Afif.

Baca: Moderasi Dalam Perspektif Syariat Islam

Di kesempatan yang sama, Intelektual Nahdlatul Ulama Ulil Abshar Abdalla mengapresiasi pendapat Kiai Afif. Terlebih pandangan Kiai Afif di dalam Buku Fiqh Tata Negara soal penerapan hukum Islam.

“Jadi pendapatnya Kiai Afif menarik soal penerapan hukum Islam. Karena salah satu tema yang saat ini menjadi perdebatan adalah mengenai hukum jinayah. Kalau hukum-hukum yang lain, seperti ahwal syakhsiyah sudah diadopsi dalam kerangka hukum positif Indonesia,” jelas Pengampu Kopdar Ngaji Ihya’ Online ini.

Namun, hukum jinayah tersebut masih belum diadopsi di dalam penerapan hukum nasional. Gus Ulil juga mengritik pendapat Kiai Afif yang menurutnya masih menggantung. Tetapi setidaknya ada suatu kemajuan besar karena mengenai fiqih tata negara dikemukakan oleh seorang kiai yang punya otoritas, seperti Kiai Afif.

“Menggantung. Artinya kalau seandainya hukum jinayah diadopsi oleh parlemen kita, apakah langsung dilaksanakan? Di sini Kiai Afif menulis dalam beberapa hal yang menurut saya menarik, beliau mengatakan bahwa secara faktual bahwa hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum barat,” jelas Menantu KH Mustofa Bisri Rembang ini.

“Kenapa kita tidak mempertimbangkan juga Islam bisa masuk di dalam hukum nasional? Apakah hukum jinayah seperti yang kita jumpai di dalam fikih, bisa dilaksanakan dalam negara modern jika seandainya disahkan oleh parlemen,” lanjutnya.

Ia kembali melempar sebuah pertanyaan kritis, “Apakah kita tidak perlu memikirkan ulang mengenai substansi hukum jinayah itu?”

Menurut Gus Ulil, saat ini sudah mulai banyak para sarjana muslim. Terutama pakar atau cendekiawan yang mulai mendiskusikan persoalan hukum jinayah ini. Sebagai contoh, ia menyebutkan seorang tokoh intelektual muslim Thariq Ramadhan, cucu dari Pendiri Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna.

“Dia (Thariq Ramadhan) sekarang tinggal di Swiss dan banyak menulis buku soal situasi di Eropa. Dia menulis soal informasi hukum Islam. Dia berpendapat bahwa untuk sekarang ini penerapan hukum jinayah di negeri-negeri muslim harus dimoratorium atau dihentikan,” jelas Gus Ulil.

Sebab menurut Thariq Ramadhan, penerapan hukum jinayah akan menimbulkan salah faham di masyarakat, baik kalangan muslim maupun non-muslim. Sehingga kalau dilaksanakan akan menimbulkan miss-understanding atau kesalahpahaman.

Mayoritas negeri Muslim kecuali Arab Saudi, kata Gus Ulil, tidak ada satu pun yang menerapkan hukum jinayah. Bahkan Pakistan yang menyebut dirinya Islamic Republic of Pakistan itu juga tidak menerapkan hukum jinayah.

“Misalnya hukum potong tangan dan qishash tidak ada. Begitu pula di Mesir, Maroko, Tunisia, Suriah atau negerinya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Ramadhan Al-Bouti tidak juga diterapkan. Ulama-ulama di negeri itu, tidak ada satu pun yang ingkar terhadap tidak diadopsinya hukum jinayah di dalam hukum nasional,” terang Gus Ulil.

Sementara yang protes itu adalah kaum yang bukan ulama dan tidak mengerti duduk perkara dalam syariat Islam. Di Mesir, misalnya, yang ingkar adalah bukan ulama Al-Azhar, tapi adalah aktivis Ikhwanul Muslimin yang latar belakangnya berasal dari perguruan tinggi non-agama.

Baca: Dakwah Habaib di Indonesia Kedepankan Kasih Sayang

Selain itu, Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin mengungkapkan bahwa mendirikan negara adalah sebuah kewajiban. Oleh karena mendirikan negara adalah kewajiban dan di dalamnya ada peran pendiri negara, maka negara merupakan hasil ijtihad.

“Jadi mendirikan negara tidak didasarkan pada keyakinan atau akidah,” jelas Kiai Ishom.

Guru Imam Ghazali, Imam Haramain Al-Juwaeni di dalam Kitab Al-Irsyad halaman 410 menyatakan, pembicaraan dalam bab mengangkat pemimpin atau mendirikan negara bukan merupakan bagian dari akidah.

“Ini penting dinyatakan karena sebagian umat Islam di Indonesia yang sangat bersemangat untuk mengganti seluruh negara bangsa di dunia ini, termasuk NKRI, menjadi sistem khilafah dipimpin oleh khalifah atau tidak sah dipimpin oleh presiden, itu sepertinya memiliki anggapan bahwa mendirikan khilafah Islamiyah merupakan bagian dari akidah,” katanya.

“Inilah yang tidak diketahui oleh mereka karena menganggap mendirikan negara dan mengangkat pemimpin adalah bagian dari agama. Padahal para ulama terdahulu, seperti Imam Ghazali dan gurunya Imam Haramain Al-Juwaeni menyatakan seperti itu,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Imam Haramain Al-Juwaeni menyatakan bahwa mendirikan negara dan mengangkat pemimpin adalah diperoleh dari indikasi petunjuk di dalam perkara imamah ini. Pengangkatan pemimpin merupakan sesuatu yang tidak terbuka bagi penafsiran karena validitas ijma’.

“Tidak ditemukan di dalam satu pun teks Al-Quran, tentang perincian terkait kepemimpinan atau negara. Demikian pula tidak bisa ditemukan di dalam hadis-hadis, yang sifatnya mutawattir,” ungkap Kiai Ishom.

Ditegaskan kembali bahwa tidak ada bentuk yang baku di dalam Islam soal bentuk negara dan sistem pemerintahan. Sebab di dalam sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis, tidak terdapat aturan terperinci tentang bentuk negara sistem pemerintahan.

“Tidak ada pula nash yang secara rinci tentang tata cara pengangkatan imam dan tentang siapa yang berhak mengangkat imam. Tidak terdapat nash yang mengatur imam adalah seluruh umat, juga tidak ada nash yang mengatur bahwa yang mengangkat adalah sebagiannya saja,” jelasnya.

“Oleh karena itu, pendirian soal negara ini benar-benar didasari ijtihad dan tidak bersifat mutlak dalam perspektif syariat Islam. Absah saja atau sah-sah saja mendirikan negara dalam bentuk apa pun,” pungkas Kiai Ishom. []

Leave a reply

error: Content is protected !!