Tahun Baru Hijriyah, Momentum Kembali Menolak Khilafah

0
246

Sangkhalifah.co — Sudah tiga tahun sejak dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) khilafah masih menjadi perbincangan di media sosial. Oleh kelompok Islam garis keras seperti eks FPI, anggota Jama’ah Anshor al-Daulah, khilafah terus dikampanyekan dan dijual secara murahan. Ismail Yusanto eks Jubir HTI dilansir Swarna Institut (16/01/2020) berkomentar khilafah bukan sekadar ilmu dan sejarah, tetapi perintah baginda Nabi Muhammad SAW melalui Al-Qur’an. Yusanto menolak pembubaran dakwah ala HTI karena sama saja dengan pemerintah melarang berdakwah, padahal, kata dia, dakwah merupakan perintah Allah, tidak ada yang berhak melarangnya.

Ismail Yusanto lulusan Teknik Mesin UGM ini mengklaim khilafah ajaran Islam yang secara materi telah dikukuhkan oleh Kementerian Agama RI. Khilafah dalam bentuk negara, masih kata dia, merupakan ajaran Islam. Upaya untuk membubarkan HTI menurut Yusanto sama dengan islamophobia terhadap dakwah dan Islam. Kata dia juga, rezim terlalu represif dan anti Islam. Alih-alih Yusanto hendak mengajukan argumentasi pembubaran HTI, ia justru membenci dan mencaci maki pemerintah yang sah. Ia juga enggan mau berhenti berdakwah (menyebarkan khilafah) sebab, dia menganggap keputusan pembubaran HTI seperti orang yang tidak memiliki akta saja, yang masih bisa tetap hidup.

Tahun baru Hijriyah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah dalam rangka mencari kemerdekaan dari gangguan orang-orang kafir. Sebab hijrah Nabi Muhammad inilah umat Islam terbentuk dalam satu kesatuan meski dalam perbedaan keyakinan dan agama. Di Madinah ketika beliau SAW membentuk masyarakat, tidak menamakan diri sebagai masyarakat Islam. Bukan juga mendeklarasikan Madinah sebagai negara Islam (lebih-lebih negara Khilafah). Nabi Muhammad justru mendeklarasikan Piagam Madinah, undang-undang yang dibuat atas dasar kesepakatan antar orang Islam dan kaum Yahudi serta kaum Nasrani.

Dengan mengokohkan Piagam Madinah ini membuat peradaban di Madinah semakin kuat karena persatuan dan kesatuan masyarakatnya. Nabi dan masyarakat Madinah menolak menjadikan hanya satu agama dan keyakinan sebagai landasan bermasyarakat. Seperti ditegaskan oleh Nasaruddin Umar, Piagam Madinah kemudian menyatukan kekuatan, memberikan kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan melindungi harta semua pemeluk agama. Kalau tidak karena hijrah Nabi Muhammad, mungkin sulit kita mencari teladan bernegara dan berbangsa dalam literatur Islam. Oleh itu, meskinya, sejarah kejayaan Madinah yang lebih dulu daripada kekhalifahan, harus menjadi acuan utama.

Pesan yang bisa diambil dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW bahwasanya umat Islam dan umat-umat agama lain harus bersatu padu bila ingin menjadi bangsa yang kuat dan kokoh dalam kemandirian. Jangan sampai ada satu orang atau satu kelompok yang memaksakan keyakinan agamanya untuk diikuti kelompok yang lain. Lebih-lebih seperti gagasan khilafah ala HTI dan kawan-kawannya, yang tidak saja hendak memaksakan keinginan khilafahnya diyakini semua orang, tetapi berpotensi menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Momentum hijrah Nabi menjadi momentum untuk kembali menolak khilafah.

Selain menemukan momentumnya untuk menolak khilafah, karena memang secara historis sistem ini bukan produk Islam, melainkan hanya produk sejarah. Buktinya, para khalifah menggunakan cara yang berbeda dalam setiap terpilihnya menjadi pemimpin. Ada yang menggunakan musyawarah, bak ahlul halli wal aqdi, ada yang menggunakan sistem penunjukkan, dan pada masa Umayyah, Abbasiyah, hingga Usmaniyah, menggunakan darah keturunan.  Fakta ini membuktikan bahwa Islam menghargai keragaman bentuk kepemimpinan, yang terpenting adalah keadilan di dalam memimpin, bukan bentuk pemerintahannya.

Kenyataan di atas dikuatkan dengan tidak adanya istilah khilafah di dalam Al-Qur’an. Yang ada, hanya penyebutan kata khalifah di dalam ayat-ayat suci itu, yakni QS. Al-Baqarah: 30 dan QS. Hud: 26. Ayat pertama berbicara penetapan manusia sebagai Khalifah (bukan khilafah) di muka bumi. Semua manusia berpotensi menjadi pemimpin di bumi Allah, selama bisa menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sedang pada ayat kedua, Khalifah berkaitan dengan Nabi Gus As, ia merupakan Raja Bani Israil. Yang diperintah Allah pada Nabi Hud adalah menciptakan keadilan kepada kaum Bani Israil, bukan mendirikan sistem usang khilafah. Artinya, esensi dari kepemimpinan ada pada nilai-nilai keadilan, bukan model atau bentuk kepemimpinannya. [Eep]

Leave a reply

error: Content is protected !!