Syariah dan Khilafah; Manakah Yang Lebih Wajib?

7
298

Sangkhalifah.co — Tak ada istilah yang bebas nilai, apalagi di dalam politik. Semisal istilah khilâfah dipilih dengan pertimbangan matang untuk meraih tujuan tertentu. Penggunaan istilah khilâfah dikarenakan agar memudahkan para penyerunya untuk mencari dalil sebagai penguat ucapan, tulisan dan kampanyenya. Dalil-dalil yang dijadikan dasarnya―walau konteks ayat, hadis dan hukum itu berbeda dengan tujuan gerakannya―tidak menjadi soal utama. Mengapa? Karena dalil bisa didatangkan dari mana saja dan propaganda khilâfah paling empuk didiskusikan dalam Islam.

Khilâfah berbeda dengan syariat. Syariat posisinya lebih tinggi ketimbang khilâfah, yang merupakan hasil penalaran seseorang yang tidak bersih dari dosa dan noda. Berbeda hal pula, jika khilâfah merupakan kewajiban yang langsung dikeluarkan Nabi, tapi dalam sirah Nabawiyah, tidak ada kewajiban dan kepastikan tentang sistem apa yang ideal dalam sebuah negara. Nabi yang dibimbing langsung oleh Allah, tentunya mengerti keberlanjutan setelah dirinya wafat. Karenanya, Nabi hanya dalam soal kenegaraan dan kemasyarakatan hanya mewariskan produk Piagam Madinah. Dimana isinya bisa digunakan di semua sistem negara yang ada; baik negara itu berpenduduk mayoritas Muslim atau tidak.

Nabi memang diperintahkan Allah untuk membawa Islam dengan penuh kerahmatan, tidak saja rahmat untuk kaum Muslimin, tapi juga non-Muslim. “Kami tidak mengutus kamu (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (Qs. al-Anbiyâ’ [21]: 107). Ayat ini jelas fungsi kenabian Nabi Muhammad, ia harus mewariskan sesuatu yang bisa membawa ketentraman dan kedamaian dan mengurangi perselisihan, baik dalam internal Islam maupun di luar Islam.

Baca: Doktrin Aswaja: Antara Khalifah dan Khilafah

Dalam sejarah keislaman, istilah syari’at tidak diperselisihkan eksistensinya ketimbang khilâfah. Mengapa? Istilah syariat resmi disebutkan dalam Qur’an. Dalam konteks kehidupan, Muslim diikat oleh sebuah peraturan―yang merupakan salah satu makna dari syariat. Misalnya ayat, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang (Qs. Al-Mâ’idah [5]: 48). Disini kata syir’atan diartikan “aturan”. Dengan begitu, syariat langsung berasal dari Allah SWT. Oleh sebab itulah, Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm dalam kitabnya Al-Ihkâm fî Ushûli AL-Ahkâm mengatakan: “Syariat ialah jika terdapat teks yang jelas (tidak multi-tafsir) dari Al-Qur’an, hadis, teks yang didapat dari perbuatan Nabi SAW, teks yang didapat dari taqrir Nabi SAW dan ijma’ para sahabat.”

Syariat melahirkan salah satu varian, yang dikenal dengan Fikih. Perbedaan syariat dan Fikih sangat jelas. Syariat merupakan sesuatu yang diterima begitu saja sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah. Sedangkan fikih tidak memiliki keniscayaan. Satu ahli fikih berbeda dengan ahli fikih lainnya. Imam Abul Hasan Al-Amidi mengatakan bahwa “(fikih ialah) pengetahuan tentang hukum-hukum syariat amaliah yang didapat dari dalil-dalilnya yang terperinci”. Dapat dipahami bahwa fikih menyandarkan proses pengambilan hukumnya berdasarkan syariat yang diberikan Allah.

Dari Fikih itulah lahir salah satu produk yang bernama khilâfah. Oleh karena itu, dalam fikih dikenal sebuah hadis yang berlaku, “Apabila seorang hakim menghukumi, kemudian ia berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala. Apabila dia menghukumi, kemudian berijtihad dan salah, maka baginya satu pahala.” Kenapa? Seorang pembuat hukum, tidak dibimbing langsung oleh Allah seperti Nabi Muhammad. Sebab itulah, bisa jadi benar dan bisa juga salah.

Baca: Menyoal Kekeliruan Tafsir Islam Kaffah

Sebagai sebuah produk fikih, khilâfah tidak menyamai status syariat yang bersifat universal. Penjejaran dalam penulisan istilah, antara syariat dan khilâfah bertujuan untuk memanipulasi masyarakat agar terkecoh. Sebab, yang ingin dijadikan tujuannya adalah “masyarakat menganggap bahwa khilâfah merupakan syariat Islam itu sendiri”. Seperti ucapan Felix Siauw dalam sebuah videonya (26 November 2018), “kalau tidak senang dengan syariat? Lalu senang dengan apa? Karena cuma ada dua di dalam al-Quran, kalau tidak mau menuruti syariat Allah berarti dia menuruti aturan-aturan selain Allah. Maka kemudian kalau tidak suka dengan Islam yang diterapkan, berarti dia suka dengan kufuran yang diterapkan, sudah itu saja. Tidak ada ruang sisa. Hitam dan putih kalau soalan hukum.”

Penggalan kalimat Felix Siauw ini menampakkan bahwa dia tidak mengerti duduk masalah: antara kewajiban syariat dengan khilafah. Ia menganggap bahwa khilâfah sama dengan syariat itu sendiri dan menganggap diwajibkannya khalîfah sama artinya diwajibkannya khilâfah. Salah satu tokoh yang sering dijadikan rujukan penyeru khilâfah di Indonesia (Felix Siauw dkk) adalah Abdullah bin Umar bin Sulaiman al-Damiji. Ia mengatakan dalam kitabnya al-Imâmah al-Udzma ‘Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ’ah―tapi perkataan ini jarang dikutip oleh para penyeru khilâfah.

إن الإمامة وسيلة لا غاية، وسيلة إلى إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه الواسع–كما مرّ في مقاصد الإمامة–وهذا واجب على جميع أفراد الأمة الإسلامية ، وحيث إنه لا يمكن القيام به على وجهه الأكمل إلا بعد تنصيب إمام للمسلمين يقودهم وينظم لهم طريق الوصول إلى القيام بهذا الواجب العام

“Sesungguhnya kepemimpinan politik (imamah) merupakan instrumen bukan tujuan utama. Ia merupakan instrumen dalam menegakkan amar makruf nahi munkar. Dengan pengertian yang lebih luas—sebagaimana dijelaskan dalam tujuan-tujuan kepemimpinan—dan ini merupakan kewajiban bagi setiap individu umat Islam, karena (menegakkan amar makruf nahi munkar) tidak mungkin dapat dilakukan secara sempurna, kecuali setelah mengangkat pemimpin bagi umat Islam yang dapat menuntun dan mengatur mereka tentang cara menegakkan kewajiban yang utama.”

Baca: Khilafah: Membawa Berkah atau Malapetaka

Dari ucapan Al-Damiji itu dapat disimpulkan bahwa persoalan khilâfah dan imâmah bukan tujuan utama dari adanya Islam itu sendiri, melainkan salah satu produk yang lahir dari Islam saja. Sebab itulah, syariat Islam tidak menjadikan khilâfah sebagai sebuah kewajiban dan khilâfah itu bukan syariat Islam itu sendiri. Keduanya berbeda dan jangan disama-samakan demi melegitimasi gerakan politik warisan Taqiyuddin al-Nabhani. Sebab lain tidak wajibnya khilâfah karena menegakkan amar makruf nahi mungkar―seperti yang diucapkan Al-Damijibisa tanpa keberadaan sistem khilâfah Islamiyah.

Kesimpulannya, dalam Islam yang wajib itu adalah syariat, sedangkan khilâfah Islamiyah merupakan sebuah hasil penalaran seseorang yang tidak saja masih multi-tafsir, tapi tidak ada dalil kuat yang mendasari konsep itu sampai ke tahap wajib. Sebagaimana kewajiban shalat itu merupakan syariat, tapi perangkat shalatnya seperti apa (misal baju, kopiah dan lainnya), itu produk fikih yang berbeda satu dengan lainnya. []

7 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!