Skor Demokrasi Melorot dan Buzzer Pemerintah

0
436

Sangkhalifah.co — Ada artikel di sebuah koran pada hari ini (13/02/21) yang berjudul “Siapa Mau Jadi Tumbal?” Sang penulis mengutip ucapan Jokowi agar rakyat banyak memberikan kritik terhadap pelayanan publik. Lalu si penulis mengatakan masyarakat malah terkejut dan lebih bersikap sinis atas apa yang disampaikan Jokowi.

Selanjutnya si penulis mengutip Economist Intelligence Unit (EIU) bahwa skor demokrasi di Indonesia menurun. Dia tidak menjelaskan faktor apa yang menyebabkan menurun. Dia malah mengulas dan mengkritik UU ITE. Jelas argumennya tidak sambung. Premis yang diajukan mengarah kepada konklusi yang tidak relevan.

SKOR DEMOKRASI

Secara lebih rinci, Economist Intelligence Unit (EIU) merilis Indeks Demokrasi 2020 dengan menunjukkan Norwegia meraih skor tertinggi yakni 9,81. Selanjutnya diikuti Islandia dengan skor 9.37, disusul Swedia dengan skor 9.26, Selandia Baru dengan skor 9.25, dan Kanada dengan skor 9.24. Korea Utara mempunyai skor terendah, 1.08.

EIU juga menyoroti kondisi indeks demokrasi Amerika Serikat (AS) yang cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang terjadi beberapa waktu belakangan. AS sendiri berada di peringkat 25 dunia dengan skor 7.29.

KENAPA INDONESIA?

Laporan Economist Intelligence Unit (EIU) juga menyebutkan pandemi COVID-19 memberikan dampak kepada demokrasi dan kebebasan di dunia. Atau dengan kata lain, adanya pandemi juga berkontribusi dalam kurang melibatkan rakyat dalam menjaga nilai demokrasi.

Pada tahun 2019, indeks demokrasi Indonesia juga menurun. Dalam penelitian Saiful Mujani, karena Indonesia masih memiliki permasalahan terkait opini publik, seperti mayoritas masyarakat keberatan jika pemimpinnya berbeda agama. Berikutnya pada tahun 2020 skor demokrasi Indonesia juga menurun. Indonesia menduduki peringkat ke-64 dengan skor 6.3.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan, ke depan Indonesia masih menemui sejumlah tantangan, tetapi ia optimis indeks demokrasi Indonesia akan membaik jika kebijakan yang diambil pemerintah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Semisal pelaksanaan pemilu perlu diperbaiki. Sejumlah hambatan dalam pelaksana pemilu seperti money politic itu juga harus dicegah. Terkait dengan intimidasi dalam pelaksanaan pemilu juga harus dicegah.

Kongkalikong antara penyelenggara pemilu dengan kontestan itu juga harus dihindari. Lebih lanjut Karyono mengatakan bahwa fenomena politik identitas menjadi salah satu indikator yang berperan penting dalam menurunnya indeks demokrasi Indonesia. Sejak tahun 2017 Pilkada DKI, kemudian terus berlanjut ke pilkada serentak sampai ke pemilu 2019. Bahkan Pilkada 2020 itu juga masih ada politik identitas yang digunakan sebagai instrumen politik dalam kontestasi elektoral. Faktor lain yang menjadikan menurun adalah adanya upaya untuk mengganti sistem pemilihan langsung menjadi tidak langsung. Walau gagasan ini telah ditentang oleh Jokowi.

Dengan demikian, sependek penelusuran saya, belum terdeteksi adanya relasi penurunan indeks demokrasi dengan masalah UU ITE. Apalagi kalau membahas UU ITE pasti peran DPR juga ada, bukan hanya pemerintah. Terlebih lagi kalau membaca fenomena orang-orang yang terjerat UU ITE tidak terkait dengan kritikannya kepada pemerintahan, tapi lebih karena warga negara lain merasa dirugikan. Ambil contoh Sugik Nur maupun Maheer Tuwailibi.

Adapun rang-orang yang sejak pilpres sampai saat ini aktif mengkritik pemerintah seperti Amien Rais dan sejenisnya tetap tidak dijerat UU ITE. Fadli Zon yang biasa mengkritik pemerintah juga tidak masalah. Malah saya setuju pendapat Zon saat mengomentari turunnya skor demokrasi. Dia mengatakan, makin lemahnya demokrasi berbanding lurus dengan makin tingginya angka korupsi. Hemat saya pendapat Zon lebih relevan karena tidak menghubungkan dengan UU ITE.

BUZZER PEMERINTAH

Kwik Kian Gie menulis dengan gaya kayak didramatisir bahwa dia saat ini sangat takut mengkritik pemerintah. Malah dia membandingkan saat era Orde Baru. Aneh juga komparasinya. Era Orde Baru disepakati banyak penindasan dilakukan bagi yang anti pemerintah.

Era sekarang mau menulis di koran atau di medsos asal berdasar data sepertinya akan malah bagus dan tentunya tidak ada yang ditangkap. Sebenarnya kalau seseorang merasa benar, tentu tidak perlu takut dibongkar track recordnya. Kalau sekedar penelusuran uji konsistensi jejak digital tentu hal itu bukan membongkar dalam makna negatif, tapi justru menguji jalan pikiran seseorang apakah kritikannya “politis” atau faktual.

Tidak ketinggalan, Susi Pudjiastuti juga meminta agar hate speech dan buzzer pemerintah tidak kasar. Susi meminta agar presiden menghimbau supaya menghentikan hate speech yang mengatasnamakan agama, Ras/Suku, Relawan dan lain lain.

Tentu hal itu gagasan bagus. Hanya saja kalau dilacak jejak digital bisa ketahui yang sering menggunakan isu agama adalah lawan politik pemerintah. Akan tetapi terkadang ingatan kita pendek dan lupa bagaimana ontran-ontran masa pilkada dan pilpres lalu.

Atas itu semua, siapapun buzzer yang kotor dan tidak beradab harus dilawan entah dari pihak manapun. Walakin, kalau membela pemerintah dalam kaitan dengan gagasan melawan radikalisme dianggap buzzer yang buruk, maka saya adalah “mbahnya’ buzzer sekaligus Anda juga “mbahnya” kelompok itu. []

*Ainur Rofiq Al Amin, Penulis Buku-Buku Keislaman

Leave a reply

error: Content is protected !!