SKB 3 Menteri, Nuruzzaman: Kita Harus Perkuat Toleransi

0
489

Sangkhalifah.co — Saat ini, polemik Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri masih terus diperbincangkan. Hakikatnya pro dan kontra adalah keniscayaan dalam setiap peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga dan institusi negara.

“Posisi kementerian agama dalam SKB 3 Menteri adalah melakukan himbauan dan pendampingan bukan memberikan sanksi seperti Kemendikbud atau Mendagri, karena Kementerian Agama tidak memiliki wewenang mengatur, namun disisi lain Kementerian Agama memiliki kewenangan pengawasan kepada guru-guru PAI yang berstatus mengajar di sekolah-sekolah negeri,” ungkap Stafsus Menteri Agama Mohammad Nuruzzaman dalam Webinar Nasional dengan tema SKB 3 Menteri vs Pasal 29 UUD 1945 yang diselenggarakan oleh Institut Hasyim Muzadi, pada Sabtu (13/02) malam.

Ia menyebut bahwa pengawasan itu bagian dari kelanjutan yang bersifat aplikasi dari amanah Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang penguatan moderasi beragama.

“Disinilah fungsi kami juga terlibat dalam SKB tersebut yaitu melaksanakan Penguatan Moderasi Beragama yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 18 tahun 2020. Artinya, kita memiliki tugas untuk memperkuat moderasi beragama dan harmonisasi di dunia pendidikan,” tegasnya.

Itu semua, kata Mohamad Nuruzzaman, Kementerian Agama melakukan pendampingan dan advokasi dan rekomendasi agar kembali ke jati diri bangsa, sebagai masyarakat yang toleran dan beragama yang moderat.

“Pendampingan Kemenag sebagai upaya untuk memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk Indonesia yang lebih baik, toleran dan memiliki pemikiran yang inklusif. Disini keluarnya SKB 3 Menteri ini memiliki latarbelakang agar nilai keagamaan dan keyakinan bahwa agama dan seluruh ajarannya mengajarkan untuk saling menghormati,” katanya.

Nuruzzaman menambahkan bahwa SKB ini jangan disalahartikan sebagai bentuk pengekangan terhadap peserta didik dan diperuntukkan untuk sekolah madrasah. SKB ini tidak mengatur sekolah-sekolah di bawah kewenangan Kemenag.

“Sekali lagi ini jangan sampai ada informasi yang salah dan menyesatkan. SKB ini hanya berlaku untuk sekolah negeri atau sekolah di bawah pemerintahan daerah, tepatnya di bawah naungan Kemendikbud,” tutupnya. []

Leave a reply

error: Content is protected !!