Sistem Pemerintahan Yang Islami Perspektif KH. Afifuddin Muhajir

0
309

Sangkhalifah.co — Jamak diketahui, sistem pemerintahan yang ada di dunia ini paling tidak ada empat, yakni di antaranya, teokrasi; monarki; autokrasi; dan demokrasi. Di waktu yang sama, sistem tersebut kerap kali dinegasikan dengan sistem khilafah. Dalam konteks ini, saya ingin menghubungkan keempat sistem tersebut dengan sistem khilafah. Sehingga, muncul keterhubungan antara sistem tersebut dengan sistem khilafah.

Atas dasar itulah, maka muncul sebuah pertanyaan, sistem manakah yang memiliki hubungan dengan sistem khilafah atau lebih tepatnya, dapat dikatakan sistem pemerintahan islami?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita berpijak pada pemikiran KH. Afifuddin Muhajir. Sebagaimana diketahui, KH. Afif merupakan ulama kesohor dari Timur atau lebih tepatnya, dari pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo. Kini, KH. Afif menjabat sebagai pengurus MUI. Sebelum menjabat sebagai pengurus MUI, beliau sudah dikenal sebagai pakar uhsul fiqh.

Berangkat dari kepakarannya, KH. Afif menyabet gelar Doktor Honoris Causa (HC) dari UIN Walisongo Semarang di bidang Hukum Tata Negara Islam. Ini artinya, berpijak pada pemikirannya adalah sebuah tindakan yang bijak. Sebab, salah satu yang mengantarkan beliau memperoleh gelar akademik tersebut karena KH. Afif berhasil menciptakan mahakarya yang ia beri nama “Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam”.

Dalam buku tersebut, telah dijabarkan oleh KH. Afif bahwa dikatakan sistem suatu pemerintahan itu Islami selama pemerintahan tersebut memiliki prinsip-prinsip yang didasari atas kesetaraan (musawah); keadilan (al-a’dl); musyawarah (syura); kebebasan (khuriyah); dan pengawasan rakyat (riqobatu al-umah).

Di samping itu, harus memiliki tujuan sebagaimana yang terkandung dalam maqashid asy-syariah (tujuan-tujuan syariat) yakni, demi kebahagiaan dan kesejahteraan umat baik di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, demi terjaganya agama dan terwujudnya tata aturan dunia yang berkeadilan dan berkemaslahatan.

Berdasar pada pandangan tersebut maka, tak dapat dipungkiri bahwa dari keempat model sistem pemerintahan di atas dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang islami selama berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Bagi KH. Afif, teokrasi merupakan sistem yang tidak islami karena mengabaikan prinsip syura, kesetaraan, keadilan, dan pengawasan rakyat. Sebab, dalam teokrasi, pemimpin atau penguasa mendapat mandat langsung dari Tuhan. Ini artinya, pemimpin hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, sedang rakyat wajib tunduk sepenuhnya kepadanya.

Sedang, monarki bagi KH. Afif juga tidak islami karena mengabaikan prinsip syura, apalagi kekuasaan absolut berada di tangan seorang raja. Selain itu, suksesi kepemimpinan selanjutnya akan terjadi secara turun-temurun.

Autokrasi juga demikian, bagi KH. Afif sangat tidak islami. Sebab, sistem pemerintahan yang pemimpin tertingginya kenal terhadap hukum tentunya amat bertolak belakang dengan sistem pemerintahan Islam yang dibangun berdasarkan dengan prinsip syura, kebebasan, persamaan, dan keadilan.

Sementara, demokrasi bagi KH. Afif juga tidak termasuk dalam kategori pemerintahan yang islami. Pasalnya, dalam sistem demokrasi, pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat sehingga, kehendak bersama rakyat tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.

Meskipun demikian, terkhusus sistem demokrasi, KH Afif memberi catatan bahwa demokrasi memiliki prinsip yang relatif sama dengan prinsip pemerintahan Islam, yaitu menegakkan prinsip persamaan, keadilan, dan pengawasan rakyat. Namun, yang membuat sistem demokrasi tidak islami yaitu, kemutlakan kehendak rakyat yang tidak dapat dianulir kecuali oleh rakyat sendiri. Sementara, Islam sangat mengapresiasi kehendak rakyat sebagai keputusan yang harus dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan syariat.

Dengan kata lain, KH. Afif menyatakan bahwa model demokrasi ini bisa menjadi sistem yang islami selama kedaulatan dan kehendak rakyat tidak bersifat mutlak, melainkan harus tidak bertentangan dengan syariat.

Itulah gagasan KH. Afifuddin Muhajir tentang Fiqh Tata Negara yang oleh berbagai kalangan sudah diakui. Dengan argumen yang logis, obyektif, dan rasional, gagasan KH. Afif ini telah menjadi oase bagi kelompok radikalis yang kerap mengusung Khilafah Islamiyyah di negeri tercinta ini.

Oleh karenanya, adalah penting kita berbahagia atas gagasan KH. Afif ini. Sebab, gagasan tersebut tak hanya merupakan komitmen religiusitas dan nasionalisme KH Afif tetapi, juga merupakan peneguhan eksistensi NKRI yang menurutnya, secara teologis maupun politis, adalah negara yang islami.

Dengan demikian, dalam perspektif KH. Afif, dari keempat model sistem pemerintahan tersebut di atas maka, sistem pemerintahan yang termasuk dalam kategori pemerintahan yang islami ialah sistem demokrasi—dengan catatan yang telah dibahas tadi. [Saiful Bari]

Leave a reply

error: Content is protected !!