Simpan Khilafah Di Kantongmu

7
468

Sangkhalifah.co — Suatu hari, Abu Nasir, tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Kobar menulis artikel berjudul “Simpan Nasionalisme di Kantongmu”. Setidaknya ucapan ini mirip seperti ucapan Chatib Basri—seperti yang dikutip oleh Abu Nasir dalam artikelnya tersebut, tapi Nasir meluaskan perspektifnya ke segala aspek—saat ia menjadi saksi ahli pada sidang Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan gugatan atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Chatib menyatakan, “kantongi dahulu nasionalismemu. Tidak ada tempat lagi bagi nasionalisme dan kedaulatan ekonomi di tengah benderangnya arus globalisasi”. Ketika Nasir sebagai Ketua HTI di cabang, dia seharusnya sadar bahwa yang dikutipnya itu adalah tokoh ekonom neoliberal. Chatib ini dianggap merupakan “anak bawang” dari God Father Boediono dan Sri Mulyani.

Dalam narasi di atas, jamak diketahui bahwa mazhab ekonomi neolib melemahkan rakyat; tidak saja mengenai Muslim tapi juga non-Muslim. Pernyataan Abu Nasir “bahaya lain nasionalisme adalah melemahkan umat” justru mengindikasikan bahwa dia tidak mengerti dengan kutipannya. Chatib membicarakan dalam konteks keterlibatan asing dalam memutar roda ekonomi nasional, yang masyarakat sudah mengerti bahwa mazhab yang diperjuangkan Chatib itulah yang melemahkan rakyat, bukan nasionalisme itu sendiri.

Jikalau nasionalisme menjadi penyebab, tentunya tak ada warisan tentang hal ini dari Nabi Muhammad. Warisan Nabi untuk mempertahankan nasionalisme justru untuk melindungi bangsa dari santapan imprealisme dan antek-antek asing. Warisan berupa nasionalisme itu kemudian disuarakan dengan lantang oleh Hadratus Syaikh, KH. Hasyim Asy’ari, “ada dua kutub yang tidak bersebrangan; nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan”. Yang dalam Pancasila tertuang jelas substansinya dalam sila “Persatuan Indonesia” atau union-unity.

Sebagaimana kaidah dalam beragama, “yang lama yang baik dipelihara dan dikembangkan; yang baru yang lebih baik dicari dan dimanfaatkan; al-Muhâfazhoh ‘alâ al-Qadîmi al-Shâlih wa al-Akhdzu bi al-Jadîdi al-Aslah”. Prinsip itu menjadi salah satu kaidah utama beragama dan bernegara Nahdlatul Ulama, yang ikut terlibat dalam memperjuangkan negara dibandingkan HTI, yang sama sekali belum tampak kontribusinya di negeri ini.

Karakter tawasuth dalam bidang kebudayaan dijelaskan secara lugas oleh KH. Achmad Shidiq, “Kebudayaan, termasuk di dalamnya adat istiadat, tatapakaian, keseniaan dan sebagainnya adalah hasil budidaya manusia yang harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar, dan bagi pemeluk agama, kebudayaan harus dinilai dan diukur dengan norma-norma hukum dan ajaran agama; Kebudayaan yang baik, dalam arti menurut norma agama, dari manapun datangnya dapat diterima dan dikembangkan, sebaliknya, yang tidak baik harus ditinggalkan.”

Nasionalisme dalam makna “persatuan dan kesatuan” sebenarnya digunakan juga oleh Hizbut Tahrir, walau mereka mengingkarinya. Alias malu-malu kucing. Penolakan-penolakan, baik dari HTI maupun ISIS—seperti yang tertulis dalam grup “News; Knight Caliphate” dengan judul “Syubhat Nasionalisme—disebabkan tidak bisa membedakan antara ide nasionalisme yang lahir dari Demokrasi di Barat dengan konteks penggunaan nasionalisme dalam Islam. Sebab, banyak perkara dalam Islam merupakan adopsi dari agama-agama lainnya. Misalnya, istilah “wazir”. Sebuah istilah yang diadopsi dari Kerajaan Persia, yang kala itu menjadi musuh besar umat Islam. Dan istilah kemudin dipakai oleh Hizbut Tahrir dalam Undang-Undang Negara Khilafah-nya.

Baca Juga:

Kenapa dipakai dalam Islam? Prinsipnya, selama tidak ada dalil pelarangan yang tegas dari Allah dan rasul-Nya, maka nilai-nilai yang bisa “dipinjam” dan dikembangkan akan dipakai. Sampai-sampai seorang mufasir kenamaan Sunni, Syaikh Wahbah Zuhaili—yang sering dijadikan rujukan HTI; tapi pada aspek yang cocok kepentingan mereka dan menyembunyikan dalil-dalil lainnya yang tidak menguntungkan mereka—mengatakan dalam kitabnya Atsâr al-Harbi (2009) bahwa:

وهذه الأصول الضرورية للمواطنة تبتعد عن وجود تصادم أو تعارض بين المفهوم الغربي للموطن والمفهوم الإسلامي له فلا يكون هناك إشكالية بين الإسلام بإعتبار شريعة ونظاما أو قانونا في ديار الإسلام وغيره

“Ide nasionalisme yang dipahami paham barat dan Islam tidaklah bertentangan. Tidak ada benturan antara Islam—baik sebagai syariat, aturan dan undang-undang—dan paham demokrasi barat, bahkan meskipun itu paham sekuler di negara non-Islam.”

Apa yang bisa kita simpulkan? Yang digunakan di Indonesia bukan dalam konteks nasionalisme monolitik (satu suku bangsa), chauvinisme (menganggap bangsa lain berada di bawah bangsa sendiri), anti-agama atau lainnya, melainkan yang nasionalisme dalam pemaknaan membangun dan merekatkan persatuan dan kesatuan. Jadi, dalam konteks nasionalisme itu, jangan menggeneralkan sesuatu yang sudah dipilih oleh para ulama-ulama dunia dan ulama-ulama Nusantara. Para ulama dalam memilah itu sesuai dengan kaidah:

خذ الحكمة ولومن فم الكلب

“Ambillah sebuah kebenaran walaupun keluar dari lidah seekor anjing”

Baik HTI maupun ISIS ketika menolak ide nasionalisme menandakan bahwa mereka dalam bernegara selalu mengambil rujukan pihak minoritas atau pendapat yang belum teruji di laboratorium akademik. Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyyah dalam I’lâm al-Muwâqi’în ‘an Rabbil Âlamîn (1991) dengan jelas berargumen bahwa tidak seluruhnya hal-hal yang diadopsi ke dalam agama Islam merupakan “barang haram” atau menjadi sebab seorang Muslim yang menggunakannya keluar dari Islam. Jika ada unsur kebaikan dan keadilan di dalamnya, maka diperbolehkan untuk mengambilnya dan menggunakannya

Lagi pula di Indonesia, sebagaimana yang pernah diserukan Soekarno bahwa nasionalisme yang dianut orang Timur bukan nasionalisme arya-samaj dengan jingo-nationalism yang memecah persatuan Hindu-Muslim India. Bukan juga nasionalisme kebaratan yang dipenuhi fanatisme, saling menyerang dan penjajahan. Nasionalisme ketimuran bersifat religius yang muncul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Makna ini pula tertuang dengan lugas dalam sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Bukankah ini sungguh Islami?

Dibandingkan Negara Khilafah yang dikonsepkan oleh Taqiyuddin al-Nabhani, kemudian ditradisikan oleh khilafaters-nya, nasionalisme ala Indonesia jauh lebih bermartabat dibandingkan milik HTI yang memiliki kesamaan dengan nasionalisme kebaratan yang mengedepankan fanatisme kelompok dan ego sentris. Misalnya ini sangat tampak pada pasal 108 dan 109 dalam Undang-Undang Khilafah yang dibuat oleh HTI. Dimana non-Muslim tidak memiliki hak utuh dalam hal syura maupun masyurah; sebuah pengambilan pendapat secar mutlak. Sebab hak itu hanya diperuntukkan bagi Muslim, non-Muslim sekedar menyampaikan tanpa memiliki kekuatan legal hukum. Lebih dari itu, wanita dalam Negara Khilafah tidak diperbolehkan memangku atau mencalonkan diri dalam pemerintahan, seperti jabatan pimpinan dan hal-hal yang terkait dengan kekuasaan (lihat pasal 116 UU Negara Khilafah).

Jika dipreteli satu persatu, sebenarnya yang bermasalah secara kenegaraan dan konsep hubungan agama-negara atau laki-perempuan terdapat dalam Undang-Undang Negara Khilafah yang dikonsepkan oleh HTI. Kenapa disebut milik HTI, karena mereka mengumpulkan satu persatu pendapat dari mana saja kemudian dikodifikasi, yang secara keseluruhan tidak pernah diwariskan Nabi, juga empat sahabat Nabi berikutnya. Jadi, simpan saja khilafah di kantongmu! []

7 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!