Salah Paham Konsepsi Bernegara ala FPI dan HTI

0
364

Sangkhalifah.co — Merupakan sesuatu yang aneh jika masih ada orang-orang Islam yang berasumsi bahwa menerapkan negara Islam merupakan suatu kewajiban. Adalah FPI dan HTI, keduanya mengajukan berbagai dalil baik secara normatif ataupun historis bahwa mendirikan negara Islam adalah kewajiban yang harus dilakukan dan jika tidak berarti telah melakukan pembangkangan terhadap syariat Islam. Dalam salah satu visinya, FPI mengajukan konsepsi NKRI Bersyariah, sementara HTI menggaungkan Khilafah Islamiyyah. Keduanya sama dalam rangka memperjuangkan berdirinya negara Islam, menggantikan konsepsi NKRI dan sistem serta ideologinya yang dianggap taghut.

Salah satu tokoh dan karyanya yang mendorong radikalisme dengan cita-cita mendirikan negara Islam adalah Sayyid Qutb (1906 H) dengan Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an. Tafsir yang ditulisnya ketika ia dipenjara oleh Gamal Abdul Naseer, penguasa Mesir pada 1974. Qutb dibui karena dianggap akan menggulingkan pemerintahan Naseer yang dianggapnya sebagai pemerintahan yang mengabaikan Islam karena menolak konsepsi negara Islam. Qutb juga dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas akan adanya kudeta pemerintahan Naseer. Karena inilah kolomnis Amerika, Paul Berman, menobatkan Qutb sebagai filsuf teroris Islam.

Pengaruh pemikiran Qutb tidak berganti di Mesir, tetapi juga sampai ke negara-negara lain termasuk di Indonesia. Irwan Masduqi dalam “Berislam Secara Toleran” menyebut, Qutb dan gagasannya mengandung pemikiran-pemikiran militan yang berpotensi memobilisasi pembacanya untuk melawan sistem politik yang dianggapnya menyeleweng. Qutb dengan pendekatan sejarah Islam, menyamakan sistem sosialisme, demokrasi, kapitalisme, dan sekularisme sebagai sistem jahiliyah yang harus ditumpas dari peradaban umat Islam, termasuk dengan cara-cara kekerasan. Hanya ada pilihan menjadikan negara sebagai negara Islam, bila umat ingin selamat dari negara taghut.

Gagasan Qutb yang kemudian diamini oleh para pengikutnya (Qutbiyyun/Qutbistes) ini (termasuk secara idelogis diikuti oleh gagasan FPI dan HTI) terlalu terburu-buru. Dengan menyuarakan kewajiban mendirikan negara berasaskan kedaulatan Tuhan, pengikut gagasan Qutb terlalu cepat menyimpulkan. Karena pada kenyataannya, kedaulatan Tuhan yang secara langsung hanya terjadi pada pemerintahan Rasulullah, di mana segala kebijakan selalu dituntun oleh wahyu, karena beliau pun ma’sum. Pasca pemerintah Rasul, kedaulatan Tuhan berpindah kepada pemahaman atas wahyu, karena telah ada campur tangan manusia, sebagai biasa yang tidak ma’sum.

Yusuf Qardhawi menyayangkan apa yang selama ini digagas Qutb dan diikuti oleh para pengikutnya. Karena menurutnya, pemikiran Qutb terlalu ekstrim dan radikal, bukan hanya menyuarakan berdirinya negara Islam tetapi juga hendak melakukan kekerasan verbal seperti kafir mengkafir-kafirkan dan kekerasan fisik seperti kudeta pemerintahan. Dalam karyanya, “Sayyid Qutb Yukaffiru Muslimin al-Yaum”, Qardhawi menegaskan bahwa pemikiran Qutb bukan representasi Ikhwanul Muslimun, apalagi representasi Islam. Pemikirannya yang kemudian diikuti gerombolan FPI dan HTI itu keluar dari nilai-nilai Islam yang mengedepankan musyawarah dalam menghadapi persoalan.

Dalam konteks Indonesia, dengan berdemokrasi bukan berarti kita langsung menjadi kafir. Dengan berdemokrasi justru memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk aspirasi ajaran Islam selama diperjuangkan secara legal dan tidak merendahkan pemeluk agama lain. Daripada menggunakan konsepsi negara Tuhan yang mensakralkan Khalifah dan negara. Sehingga seolah-olah kebijakan yang lahir langsung datang dari Tuhan yang tanpa cacat. Siapapun yang mencoba mengkritik, dia telah berani mengkritik Tuhan. Negara Islam (negara kedaulatan Tuhan), mensakralisasi kekuasaan, sehingga seolah-olah dipimpin langsung oleh Tuhan dan pegawainya pun pegawai Tuhan.

Dalam konteks negara Indonesia di sisi lain, otoritas yang dimiliki oleh DPR maupun MPR bukan untuk menggantikan otoritas Tuhan dalam menentukan hukum. Begitu juga Undang-undang yang dibuat bukan untuk mewakili undang-undang Tuhan. Semuanya diperuntukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam. Pun demikian senyatanya, undang-undang dalam sistem negara Islam ketika Rasulullah sudah wafat bukanlah representasi kedaulatan Tuhan, melainkan kedaulatan manusia karena undang-undang yang dibuat legislatornya manusia, bukan Tuhan. FPI dan HTI salah paham (kalau tidak, pahamnya salah) tentang negara Islam dan kedaulatan Tuhan. [Lufaefi]

Leave a reply

error: Content is protected !!