Revitalisasi Pancasila Sebagai Pondasi Demokrasi Indonesia

2
97

Oleh: Ribut Lupiyanto (Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration)

Sangkhalifah.co — Hajatan demokrasi lokal langsung dijadwalkan pada tahun 2020 yaitu Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak. Pilkada serentak ketiga ini akan dilaksanakan oleh 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Awalnya puncak Pilkada akan berlangsung pada 23 September 2020. Namun karena kondisi pandemi, tahapan pilkada dihentikan dan diundur.

Pemerintah telah mengeluarkan PERPPU yang menyatakan bahwa Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020 dan bisa diundur lagi jika kondisi pandemi tidak memungkinkan. PERPPU telah disetujui DPR dan kesepakatan terjadi bawah Pilkada 2020 akan digelar pada bulan Desember tersebut. Tahap Pilkada sendiri kembali bergulir mulai 30 Mei 2020.

Apun itu, publik berharap adanya jaminan kesehatan serta hadirnya Pilkada yang berkualitas. Perbaikan pembangunan dan keadilan kepemimpinan lokal hasil Pilkada 2020 diharapkan lebih baik. Salah satunya tercermin dalam aspek implementasi demokrasi yang sehat dan produktif.

Kedudukan Pancasila  

Demokrasi Indonesia berdasarkan standar internasional tahun 2019 lalu dianggap menurun. Salah satunya dilihat dari aspek supremasi hukum. Pondasi fundamental sebenarnya sudah dimiliki bangsa ini, yaitu berlakunya Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mampu menjadi jalan damai bagi kehidupan berbangsa yang ber-bhinneka. Kepemimpinan lokal hasil Pilkada 2020 diuji dalam internalisasi dan aktualisasi demokrasi Pancasila pada pemerintahan di daerahnya.

Finalnya Pancasila sebagai dasar negara tidak ada yang menyangkal. Filosofi dan aktualisasi Pancasila mesti terus dipupuk dan dibuktikan dalam kehidupan bernegara. Jaminan regenerasi juga mesti diperhatikan melalui transformasi dan internalisasi nilai.  

Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia (jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973, jo Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978) yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Akan tetapi, keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional. Hal demikian dilatarbelakangi oleh tiga alasan yaitu: pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Ketiga, status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam hukum.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional yaitu: pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi lagi disharmonisasi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Kedua, mendudukkan Pancasila sebagai puncak peraturan Perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan Perundang-undangan sehingga tidak melanggar asas lex superiori derogat legi inferiori (Boa, 2018).

Jalan Revitalisasi

Jusuf Kalla (2019) menyebutkan bahwa Pancasila harus dimaknai dengan sederhana agar mudah dipahami  dan langsung diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila diminta tidak dipersulit, tidak hanya menjadi tema seminar, dan jangan hanya jadi bahan indoktrinasi.

Menurut JK Pancasila bukan sekadar slogan atau filsafat, tetapi merupakan pondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pondasi tidak perlu kelihatan, tetapi pondasi tersebutlah yang menjadikan negara. Penghayatan Pancasila dalam kehidupan masyarakat menjadi hal yang lebih penting dibandingkan penguraian Pancasila secara ilmiah yang justru menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Pancasila sebenarnya sangat sederhana dan tegas, tetapi diakui penafsiran dan pelaksanaannya bisa berbeda-beda. Forum-forum yang membahas Pancasila diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang sederhana, mudah dihayati dan mudah diukur.

Apa yang disampaikan JK di atas tentunya adalah otokritik bagi kita semua. Mendiskusikan Pancasila dibutuhkan dalam rangka doktrinasi, transformasi dan penyamaan persepsi nilai. Namun hal yang utama adalah konsekuensi atau tindak lanjutnya berupa aktualisasi dan implementasi di semua lini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ironi masih banyak terjadi di negeri ini. Korupsi masih merajalela, kesenjangan dan kemiskinan masih lebar, kriminalitas terus terjadi, dan banyak hal lagi. Padahal semua telah diwadahi oleh nilai dalam sila-sila Pancasila. Semua kita yang meresapi dan mengamalkannya hampir pasti akan terbebas dari segala ironi tersebut. Pancasila adalah kita. Slogan ini tidak diakhiri tanda titik. Namun masih menjadi awalan yang membutuhkan pembuktian.

Banyak sektor kehidupan yang menunggu pembuktian dari setiap komponen bangsa. Keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan tentu menjadi cita-cita dan bukan ilusi semata. Kuncinya adalah membuktikan dalam amal nyata. Semoga pemerintahan daerah hasil Pilkada 2020 nantinya mampu merealisasikan Demokrasi Pancasila yang berkedamaian dan menyejahterakan. []

2 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!