Realisasi Hukum Allah dalam Konteks Bernegara

0
404

Sangkhalifah.co — Di antara umat Islam masih ada yang mempersoalkan identitas hukum UUD 1945 dan Pancasila menjadi hukum positif negara. Keduanya diklaim sebagai hukum kafir yang tidak perlu ditaati oleh orang Islam. Para penegak kedua hukum tersebut pun harus diperangi dan dituntut untuk menggantinya dengan hukum Islam dalam naungan khilafah islamiyyah. Sebagaimana diklaim oleh akun Facebook bernama Akhwat Al-Sundawy yang memprovokasi umat Islam untuk memerangi pemerintah karena tidak menerapkan hukum Allah. Ia membuat narasi provokatif dengan mengajak umat Islam berjihad memerangi negara-negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah.

Narasi hukum Allah yang digaungkan sebagian Muslim itu seringkali dengan mendasari pada ayat-ayat Al-Qur’an, yang satu di antaranya adalah potongan QS. Al-An’am [6]: 57 yang berbunyi, inil hukumu illa lillah; tiadalah hukum kecuali hukum Allah. Ayat-ayat ini dimaknai secara serampangan, membentuk narasi-narasi kekerasan untuk memusuhi hukum UUD 1945 dan Pancasila.

Narasi atas bacaan terjemahan ayat tersebut hanya melahirkan Muslim pemberontak, yang betapapun hanyalah merugikan agama. Negara dianggap taghut, Muslim yang tidak mengikutinya wajib diperangi, sistem negara wajib diganti. Jika narasi ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin jika akan lahir di Indonesia suasana Arab Spring, perilaku seperti Abu Bakar Al-Baghdadi atau kekejaman seperti ISIS.

Cikal bakal lahirnya Muslim berwatak pemberontak ini sudah ada sejak perang Siffin antara Ali dan Muawiyyah. Di akhir peperangan keduanya melakukan tahkim (arbitrase), perundingan damai antar dua kelompok untuk memutus sengketa peperangan. Akan tetapi khawarij menolaknya. Khawarij telah mengklaim dengan berdalih menggunakan ayat (terjemah) Al-Qur’an QS. Ma’idah [5]: 44, 45 dan 47, dengan tuduhan baik Ali atau Muawiyah telah melanggar hukum Allah, sebab membuat perjanjian damai. Keduanya dianggap kafir, musyrik dan munafik. Pasca tahkim terjadi, kaum Khawarij pun merampas harta Muawiyah dengan klaim sebagai ghanimah. Ia berusaha membunuh Muawiyah ataupun Ali atas dasar telah melanggar hukum Allah.

Esensi dari tahkim sebetulnya adalah perjanjian yang akan menghasilkan hubungan damai antar dua kelompok yang berselisih. Terlepas apakah Muawiyah hanya ingin mengelabuhi kelompok Ali atau bukan. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, suatu hukum yang dapat menengah-nengahi antara berbagai kelompok agama, ras, suku, dan lainnya, adalah UUD 1945 dan Pancasila.

Jadi esensinya keduanya adalah merupakan perjanjian tahkim, yang dilahirkan atas dasar kesepakatan para faunding fathers bangsa untuk mewujudkan NKRI yang dapat menanungi segala perbedaan dan keragaman. Tahkim dalam makna esensial adalah suatu hukum yang dapat memberikan kemaslahatan bagi semua kelompok.

Para ulama sudah sejak lama telah memutuskan kesepakatan hukum Allah atau syariat Allah, bahwa hukum syariat tidak memiliki tujuan kecuali agar terjaganya agama, jiwa, harta, keturunan dan harga diri. Istilah ini yang kemudian dinamakan maqashid al-syariah; tujuan-tujuan syariat. Terjaganya agama dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah terjaminnya pemeluk agama-agama resmi dalam suatu negara untuk melakukan ibadah dan keyakinan masing-masing.

Terjaganya jiwa berarti memastikan tidak ada warga yang diintimidasi, diusir, apalagi dibunuh. Terjaganya harta dalam konteks berbangsa dan bernegara yaitu terjaminnya kesejahteraan setiap individu di bawah hukum negara. Dan terjaganya keturunan serta harga diri adalah jaminan yang didapat oleh setiap individu dalam suatu negara untuk bebas berekspresi, berpendapat, dan mendapatkan layanan hidup, dalam koridor hukum yang berlaku.

Muhammad Machasin menegaskan bahwa memang dalam ayat-ayat Al-Qur’an ada banyak ayat yang secara literal bermaksud hukum-hukum Allah. Akan tetapi dalam pandangan umum, hukum-hukum Allah bisa bermakna tiga hal, pertama, hukum Allah yang berarti hukum alam (sunatullah), kedua, hukum Allah yang berarti hukum yang ada dalam hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, dan ketiga, hukum Allah yang berarti ketentuan Allah agar manusia selalu berada dalam rel keimanan.

Mengenai penjelasan (tafsir) rinci atas tiga hukum ini para ulama berbeda-beda pendapat. Akan tetapi menurutnya, perbedaan pemaknaan itu esensinya memberi makna bahwa boleh jadi hukum Allah yang dimaksudkan dalam agama adalah hukum-hukum yang lahir dari persepsi dan interpretasi manusia yang didasari pada firman Allah.

Dari penjelasan di atas dapat diambil benang merah bahwa hukum Allah dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah hukum yang dapat menjadi penyatu dan pemersatu antar perbedaan dan keragaman dalam negara, dalam konteks Indonesia adalah UUD 1945 dan ideologi Pancasila. Keduanya merupakan hukum yang dapat memberikan ruang bagi seluruh elemen bangsa mendapatkan hak dan kewajiban sebagai rakyat.

Selain itu hukum Allah dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah hukum yang dapat memberikan kemaslahatan bagi banyak orang, dan dapat berupa hukum hasil interpretasi manusia atas ayat-ayat Al-Qur’an. Tidak dibenarkan agama Islam mengklaim hukum Allah hanya berlandaskan makna terjemah Al-Qur’an dengan melepaskan esensi dari kandungan makna ayat-ayat Al-Qur’an yang dimaksud. []

Leave a reply

error: Content is protected !!