Radikalisme Mengancam Ketahanan Nasional Indonesia

0
513

Sangkhalifah.co — Radikalisme adalah suatu paham yang menginginkan sebuah perubahan secara mendasar dan menyeluruh dengan cara drastis dalam waktu singkat yang melibatkan banyak cara hingga yang paling ekstrem: kekerasan simbolik, verbal maupun fisik. Karena sifatnya yang radikal ingin mengubah dasar, ideologi, konstitusi, sistem kenegaraan dan tata pemerintahan. maka gerakan kaum radikal mengancam ketahanan nasional Indonesia.

Secara sosiologis, setidaknya ada tiga gejala yang dapat ditengarai dari paham radikalisme, yaitu, pertama, merespons terhadap kondisi sosial-politik maupun ekonomi-yang sedang berlangsung dalam bentuk penolakan dan perlawanan. Terutama aspek ide dan kelembagaan yang dianggap bertentangan dengan keyakinannya.

Kedua, dari penolakan berlanjut kepada pemaksaan kehendak untuk mengubah keadaan secara mendasar ke arah tatanan lain yang sesuai dengan cara pandang dan ciri berpikir yang berafiliasi kepada nilai-nilai tertentu, semisal agama maupun ideologi lainnya.

Ketiga, menguatkan sendi-sendi keyakinan tentang kebenaran ideologi yang diyakininya lebih unggul daripada yang lain. Pada gilirannya, sikap truth claim ini memuncak pada sikap penafian dan penegasian sistem lain. Untuk mendorong upaya ini, ada pelibatan massa yang dilabelisasi atas nama rakyat atau umat yang diekspresikan secara emosional-agresif. (Endang Turmudi, Islam dan Radikalisme di Indonesia. ed (2005).

Di Indonesia radikalisme mencuat kepermukaan pada saat Negara Islam Indonesia (NII) diproklamasikan di Kabupaten Tasikmalaya, 7 Agustus 1949 oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Empat tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan radikal ini dikenal dengan nama Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI/TII). DI/TII menjadi ibu dari gerakan radikal kontemporer karena hampir semua tokoh radikal di Indonesia pernah bersentuhan dengan DI/TII. DI/TII menjadi common link gerakan radikal di Nusantara dan terkoneksi dengan gerakan radikal internasional.

Di tingkat global ada empat gerakan radikal yang mengancam NKRI. Mereka adalah Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan Al Banna 1928. Ikhwanul Muslimin ibu dari semua gerakan radikal abad 20. Masuk ke Indonesia dibawa oleh Hilmi Aminuddin Januari 1980 setelah dia bai’at dengan Said Hawwa tokoh Ikhwanul Muslimin di Suriah. Ikhwanul Muslimin di Indonesia berwujud dalam bentuk salah satu partai politik peserta pemilu di Indonesia. Lalu Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani tahun 1953 di Yerussalem Palestina. Ke Indonesia dibawa Indonesia pada awal 1980-an oleh Abdurrahman al-Baghdadi anggota HT Suriah buronan aparat Suriah pasca kudeta gagal HT.

Selanjutnya Al-Qaeda didirikan oleh Usamah bin Laden pada 23 Februari 1998 kamp Khost Kandahar. Orang Indonesia yang pernah jihad di Afghanista membawa al-Qaeda ke Indonesia. Mereka tergabung dalam 3 organisasi yang berbeda: Jamaah Islamiyah, Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Jamaah Ansharu Syariah (JAS). Terakhir Islamic State on Iraq and Syria (ISIS) dideklarasikan oleh Abu Bakar al-Baghdadi pada 29 Juni 2014. Pendukung ISIS di Indonesia tergabung dalam Jamaah Anshoru Daulah (JAD).

Kelima gerakan radikal di atas memiliki kadar keradikalan yang berbeda dari yang paling jinak, sampai yang paling brutal. Potensi ancaman terhadap ketahanan nasional dari Ikhwanul Muslimin paling kecil disebabkan Ikhwanul Muslimin berjuang secara konstitusional. Ikhwanul Muslimin terpantau dan mudah dikontrol. Potensi ancaman terbesar datang dari ISIS. Terjadi migrasi mujahidin ISIS dari Suriah ke Nusantara pasca jatuhnya wilayah ISIS di Suriah dan Irak. Namun demikian gerakan ISIS di Indonesia relatif bisa ditangani BNPT dan Densus 88.

Yang agak sulit adalah menangani HTI. Memang secara legal formal HTI telah menjadi organisasi terlarang dengan dicabutnya Badan Hukum Perkumpulan (BHP) mereka oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 19 Juli 2017 yang lalu. Bagi HTI pencabutan BHP bukan berarti mereka tidak bisa bergerak, dan pada faktanya gerakan HTI terus berlanjut meskipun tidak semasif dan sevulgar dulu. Berdasarka realitas ini, HTI menjadi ancaman laten bagi ketahanan nasional Indonesia.

Potensi ancaman HTI, gerakan HTI akan menimbulkan kontraksi (ketegangan) di bidang keagamaan (sesame umat Islam) mengingat HTI membawa pendapat fikih yang tidak sedikit berbeda dengan pendapat mainstream. Serangan pemikiran dan opini HTI di masyarakat yang seringkali melanggar nila, norma dan adat menimbul kegaduhan di masyarakat dapat menimbulkan masalah sosial dan yang paling berbahaya adalah Rencana kudeta dan infiltrasi HTI ke tubuh TNI, Polri, apartur pemerintahan, ormas Islam dan tokoh-tokoh politik akan membawa Indonesia pada krisis dan kisruh politik.

Tapi setidaknya pemerintah, aparat dan masyarakat melakukan deteksi dini terhadap narasi HTI. Narasi HTI berawal dari obrolan seputar problematika umat, Islam sebagai solusi, Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah dan akhlak, Syariah Islam juga mengatur masalah politik, Islam Kaffah, Islam rahmatan lil ‘alamin, Islam sebagai ideologi, deologi Islam tegak melalui sebuah sistem (nizham), sistem Islam adalah Khilafah, demokrasi sistem kufur, nasionalisme adalah ashabiyah hukumnya haram, HAM, Globalisasi jeratan kapitalisme. Kemudian klaim mereka mengikuti metode dakwah Rasul yaitu fikriyah, siyasiyah wa la maddiyah (pemikiran, politik dan tanpa kekerasan).

Semua gerakan radikal ini bertujuan ingin mendirikan Khilafah di Nusantara dengan mengeliminir Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Strategi ketahanan nasional menghadapi gerakan radikal politik tanpa senjata melalui kontra narasi yaitu kontra radikalisme maupun deradikalisasi. Kontra radikalisme untuk memberi kekebalan (imunitas) kepada warga masyarakat dari paham radikal, adapun deradikalisasi untuk menyembuhkan kaum radikal agar kembali ke jalan yang benar (NKRI). []

*Ayik Heriansyah, Mantan Ketua DPD HTI Bangka Belitung

Leave a reply

error: Content is protected !!