Pseudo Khilafah sebagai Solusi Umat di Tengah Kemajemukan Indonesia

0
338

Sangkhalifah.co — Pseudo, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan kata ‘semu, seolah-olah, dan tidak sebenarnya’. Dalam kaitannya dengan khilafah, sistem politik yang menjadi cita-cita ISIS dan HTI itu bersifat pseudo solusi keumatan. Sistem yang merupakan produk dari budaya itu merupakan sistem yang seolah-olah (oleh kelompok ekstrim) bisa menjadi sistem yang dapat memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi umat manusia. Padahal nyatanya, penuh semu dan tidak bisa memberi solusi apapun. Klaim khilafah sebagai sistem yang bisa memberi solusi atas urusan-urusan suatu negara dan dunia hanyalah bualan semata kelompok ekstrim, yang haus kekuasaan politik.

Pada faktanya, khilafah tak seindah yang dikampanyekan aktifisnya. Khilafah, misalnya, dianggap sebagai sistem yang suci, yang langsung diamanahkan Tuhan kepada manusia. Padahal, kenyataanya, khilafah bukan sistem yang suci. Dalam Al-Qur’an saja, tidak ditemukan istilah “khilafah”. Yang ada hanyalah “khakifah”, “istakhlafa”, “kholafah”, “mustakhlafin”, “mustakhlafun”, dan term-term lain selain khilafah yang masih seakar dengan term ‘kha-la-fa’. Di masa kekhilafahan Imam Ali, para pemimpin (Khalifah) saling berperang, berusaha saling bunuh membunuh. Ali, Mu’awiyah, dan Amr Ibn ‘Ash, ketiganya berusaha saling memenggal kepalanya, demi kekuasaan (khilafah).

Karena melihat kekacauan yang terjadi di masa khilafah itu, muncul orang-orang Khawarij, yang menganggap, khilafah diperebutkan antar orang-orang yang kafir; Ali, Mu’awiyah, dan Abu Sufyan, setelah ketiganya melakukan kesepakatan damai. Meski pada dasarnya, kesepakatan damai itu hanyalah kebohongan Khalifah Mu’awiyah. Mengetahui kekacauan ini, kelompok Khawarij geram. Diwakili oleh Ibn Muljam, Burak Ibn Abdullah, dan Ibn Bakr at-Tamimi, ketiganya berencana membunuh orang-orang yang berselisih (para Khalifah), yaitu Ali, Mu’awiyah, dan Amr Ibn Ash. Ibn Muljam berhasil menikam Ali, Burak berhasil membacok punggung Mu’awiyah, dan At-Tamimi berhasil menikam Amr saat sedang salat.

Baru melihat setitik sejarah khilafah di atas saja, kita tak bisa membayangkan betapa kejamnya masa kekhilafahan. Setiap orang bisa membunuh siapapun yang tidak disukai, mau dia pemimpin atau orang biasa. Kebobrokan sistem khilafah sangat nampak pada rangkaian kekhilafahan yang disebut di atas itu. Di masa itu tidak ditemukan musyawarah, masukan-masukan dari warga biasa soal kelanjutan pemerintahan, atau sistem keadilan yang berlaku bagi setiap orang, untuk bisa terjaganya jiwa masing-masing antar Khalifah dan warganya. Jika faktanya demikian, bagaimana mungkin khilafah mau memberi solusi pada umat? Mana bisa khilafah menjadi problem solver di tengah masyarakat?

Kekacauan jika khilafah dipaksa diterapkan di negara kita adalah wanita tidak bisa menjadi pemimpin. Disebut dalam Ajhizat Ad-Daulah Al-Khilafah, Taqiyuddin An-Nabhani menyebut, wanita dalam sistem khilafah tak boleh menjadi pemimpin yang mengurusi hukum dan kepemimpinan, seperti Gubernur, pembantu Gubernur, dan Qadhi. Ia hanya boleh menjadi karyawan di pos-pos pembantu saja (bawaan), tidak boleh berperan menjadi pemimpin inti di dalam sebuah negara maupun lembaga. Ini tentu sangat berbahaya jika diterapkan di negara Indonesia, di mana setiap orang memiliki hak yang sama dalam kehidupan sosial dan politik. Semua orang berhak menjadi pemimpin dan bahkan hakim, baik laki-laki maupun perempuan.

Jika diterapkan, sistem ini akan merusak setidaknya banyak hal. Pertama, UUD HAM yang memberi kebebasan bagi setiap manusia akan ditentang, ditolak, bahkan dibuang jauh-jauh. Ini sangat berpotensi timbulnya diskriminasi terhadap perempuan di tengah masyarakat. Kedua, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan (KPAI) jelas akan ditolak habis-habisan oleh khilafah. Ketiga, sistem demokrasi, ideologi Pancasila, dan Bhinneka Tunggak Ika, secara berangsur akan dibuang jauh oleh para aktivis khilafah. Sebab, ketiganya, memberikan kebebasan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjadi pemimpin, memimpin, menentukan hukum, bahkan menjadi presiden sekalipun.

Padahal dalam fakta lapangan, UU HAM penting dijunjung tinggi oleh setiap orang agar tidak terjadi diskriminasi baik karena jenis kelamin, faham keagamaan, suku, ras, ataupun bahasa. KPAI, pun memiliki peran penting agar tidak ada diskriminasi secara khusus pada perempuan dan anak. KPAI menjadi gawang implementasi ajaran agama yang meniscayakan keragaman untuk saling mengenal, saling membantu satu dengan yang lain. Apalagi dengan demokrasi, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, ketiganya penting untuk membangun masyarakat yang berbudaya dan berkemajuan, dengan prinsip keadilan dan kebebasan. Bila khilafah hadir, semuanya akan hancur. Khilafah bukan memberi solusi, justru menambah persoalan, tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tapi juga dunia. [Eep]

Leave a reply

error: Content is protected !!