Prof Mahfud MD Versus Refly Harun, Menang Siapa?

2
9868

Sangkhalifah.co — Beberapa waktu yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) kita, Prof. Mahfud MD, bicara soal FPI di podcast-nya Deddy Corbuzier. Poin penting yang beliau sampaikan adalah bahwa ada dua jenis hukum yang harus ditegakkan oleh negara, yaitu hukum pidana dan hukum administratif. Nah, pembubaran sebuah ormas adalah wilayah hukum administratif, yang tidak perlu didahului dengan pengadilan. Jika objek hukum tidak puas, silakan gugat ke pengadilan. Di pengadilan, bisa saja “negara” kalah saat dituntut oleh warganya.

Contoh gampangnya, kalau kalian melanggar hukum lalu lintas, polisi langsung menilang kan? Tapi jika kalian tidak puas dan merasa polisi yang salah tilang, kalian bisa saja menuntut polisi ke pengadilan.

Pendapat Prof. Mahfud MD ini dibantah oleh Dr. Refly Harun. Tapi, Refly tidak merujuk langsung ke podcast Deddy, dia hanya membaca dari berita sebuah media online. Inti dari pendapat Refly adalah “dalam negara demokrasi, tidak lazim membubarkan sebuah organisasi tanpa proses hukum.”

Prof. Mahfud MD adalah Guru Besar Hukum Tata Negara yang dikukuhkan oleh UII.  Refly Harun adalah lulusan S3 Hukum Universitas Andalas Padang. Saya sendiri bukan orang hukum, tapi lulus S3 di bidang Hubungan Internasional. Karena itu, saya tidak akan berkomentar di aspek hukum praktis (penafsiran penerapan hukum dan undang-undang). Saya akan berkomentar di tataran filosofis, karena semua doktor mestinya paham filsafat. Komentar saya begini:

Pertama, adalah keliru jika “kebebasan” (termasuk kebebasan berserikat dan berkumpul) dihadap-hadapkan dengan hukum dan keadilan. “Kebebasan” dan “hukum” bukanlah dua hal yang menjadi dilema, di mana memilih salah satunya berarti meniadakan yang lain.

Kedua, secara filosofis, hukum dibuat justru untuk mengatur dan menjamin segala hal yang menjadi hak asasi manusia; termasuk menjamin dan mengatur kebebasan tersebut. Tanpa adanya hukum dan perundang-undangan (tentunya hukum yang berkeadilan), kebebasan malah akan menciptakan chaos yang justru mengancam kehidupan individu dan masyarakat itu sendiri.

Ketiga, hukum disusun supaya kebebasan yang dimiliki secara asasi oleh tiap individu dan kelompok jangan sampai mencederai kebebasan yang juga dimiliki oleh individu dan kelompok lain. Misalnya: semua pihak berhak mendirikan ormas, tapi kalau ormas tersebut malah membungkam kebebasan beraktivitas dari ormas/kelompok/individu lain, tentu hukum yang punya kekuasaan tertinggi untuk menyelesaikan konflik ini.

Keempat, hukum disusun supaya kebebasan yang dimiliki secara asasi oleh tiap individu dan kelompok jangan sampai melawan hukum dan dasar negara. Karena, “negara” harus dilindungi keberadaannya. Bayangkan bila semua orang/kelompok dianggap bebas melakukan apapun yang berpotensi membubarkan negara: hak asasi warga untuk hidup nyaman dan terlindungi akan terancam chaos, pemberontakan, bahkan perang. Jika terjadi pertentangan antara hukum dan kebebasan seperti di poin 3 dan 4, tentu saja hukumlah yang harus dimenangkan.

Kelima, jika hukum yang berlaku dianggap menyalahi HAM, maka hukumnya itulah yang harus diubah. Artinya, jika hukumnya sudah benar (tidak menyalahi prinsip keadilan/HAM), maka menjadi salah jika upaya penegakan hukum itu kemudian dipertentangkan dengan prinsip HAM.

Dengan prinsip-prinsip filosofis seperti di atas maka se-demokratis atau se-liberal apapun sebuah sistem kenegaraan, mustahil negara tersebut membebaskan sebebas-bebasnya individu atau ormas untuk melakukan aktivitasnya. Selalu ada hukum yang menjadi panglima.

Ini akan terkait dengan pertanyaan filosofis lainnya: dalam sebuah negara demokrasi, bolehkah pemerintahan demokratis membubarkan ormas yang menolak demokrasi dan ingin mengubah dasar dan sistem negara?

Jawabannya pernah saya tuliskan di artikel saya sebelumnya, “Bolehkah Demokrasi Melawan Anti-Demokrasi?” Inti jawabannya: boleh. Argumennya Anda baca saja sendiri di artikel tersebut, tidak perlu diulang di sini.

Nah kembali ke pertanyaan di judul: adu argumen Prof Mahfud versus Refly Harun, siapa yang menang? Kalau kata saya sih, Prof Mahfud. Ga tau kata mas Anang.

*Dina Y. Sulaeman, Pengamat Timur Tengah

2 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!