Polri, BPIP, BPET MUI dan Kampung Tangguh Ideologi

0
537

Sangkhalifah.co — Estafet kepemimpinan di tubuh Polri telah usai. Kerja 100 hari harus dimaksimalkan oleh Kapolri baru. Salah satu gerakan yang urgen adalah menjadikan kampung tangguh ideologi sebagai agenda utama, yang di dalamnya memuat kerjasama antara Kapolda dengan lembaga civil society yang otoritatif dalam aspek penguatan ideologi. Seperti contoh di Provinsi Riau, dimana seluruh Kapolres melakukan MOU dengan PW Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kampar.

Pembacaan kitab kuning harus dimaknai sebagai ketersambungan antara Polri dan civil society dan bukan dalam makna mengambil peran seorang kiai dan ulama. Kiai maupun ulama harus dirangkul dalam mensosialisasikan pesan-pesan kedamaian dan moderat dengan sampul kajian kitab kuning bagi personil Polri. Kerjasama ini tidak harus dengan UN semata, tetapi juga dengan Muhammadiyah dan MUI agar tidak terjadi ketersinggungan peran dan fungsi civil society sebagai lembaga yang mencerdaskan bangsa dan negara.

Penguatan di wilayah pemikiran menjadi penting untuk internal kepolisian. Fenomena “polisi cinta sunnah” yang tersebar di beberapa wilayah jangan dianggap enteng, tetapi jangan ditakuti. Harus memiliki kewaspadaan sebagaimana anjuran Nabi pasca membuat Piagam Madinah di Yatsrib. Gerakan “polisi cinta sunnah” ini memuat gerakan dan agenda Wahabisme di Indonesia. Para penggerak pun berlatar belakang dengan sentuhan tokoh-tokoh Wahabi dan pendidikan seperti LIPIA (corong Wahabi di Indonesia).

Dalam upaya menangkal pengaruh tersebut, Kapolri harus membuat agenda ketahanan internal dan ekstrenal dengan sampul “kampung tanggung ideologi”. Tugas ini bisa diserahkan seutuhnya kepada Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88). Mengapa? Cakupan dan perangkat Densus 88 telah cukup serta tepat dalam menangani program kerja kampung tangguh ideologi dengan segala derivasinya.

Gerakan kampung tangguh ideologi ini akan kuat dan terstruktur manakala Polri (melalui Densus 88) menggandeng BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) dan BPET (Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme) MUI dalam mengonsepkan kerangka kerja dan aplikasinya. BPIP akan berfungsi sebagai lembaga yang menyuplai diksi-diksi Pancasila, kebangsaan-kenegaraan dan nasionalisme, dan BPET MUI akan berfungsi sebagai player maker dan mensosialisasikannya ke seluruh penjuru Indonesia.

Kesatupaduan tersebut bisa sekaligus mengambil poin penting dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Perpres ini harus segera diaplikasikan secara baik dan melibatkan unsur-unsur yang tepat.

Upaya tersebut sungguh penting di tengah meningkatnya gempuran dari segala penjuru, khususnya generasi milenial yang dianggap rawan menkonsumsi narasi-narasi ‘negatif’ sebagaimana temuan BNPT tahun 2020. Kampung tangguh ideologi ini menjadi anti-virus intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme di masyarakat.

Kita memang menyadari, virus tidak akan hilang. Karena kepentingan Barat dan Timur akan selalu ada. Tetapi upaya demi upaya harus dilakukan bersama-sama dalam menanggulangi ragam tindakan yang merusak stabilisasi negara, termasuk urusan ideologi. Maka dengan kampung tangguh ideologi, Pancasila sebagai payung bersama kita dapat dirasakan dan diimplementasikan masyarakat. Mengapa? Menumbuhkan kesadaran bersama dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara tidak boleh berhenti.

Satu detik saja berhenti, maka masyarakat Indonesia akan mendapat asupan ideologi dan dasar negara selain Pancasila. Mewabahnya intoleransi, radikalisme dan terorisme karena ada ruang kosong yang tidak diisi oleh kita bersama. Ruang kosong itu dimanfaatkan oleh gerakan transnasional (yang baik berbasis ideologi) sedemikian rupa, di-setting dan disampul agar mendapatkan simpati dan dukungan.

Maka kita tidak boleh berhenti menciptakan program-program jangka panjang dan sistematis, salah satunya program kampung tangguh ideologi yang bersifat kekinian. Tujuannya agar masyarakat tidak lagi merasa sedang didoktrin dan ‘dijejeli’. Masyarakat kita, sesungguhnya mencintai kedamaian dan tolong menolong. Tapi bagaimana pun mereka, jika ‘dijejeli’ ideologi dan narasi negatif maka pelan tapi pasti akan mewarnai jiwa dan tindakannya. Selama ini kita merasakan bahwa narasi negatif kerap dibuat oleh orang pintar yang tidak bertanggung jawab (atas kepemilikan ilmu dan keahliannya) dan dikonsumsi orang baik yang ‘bodoh’ (tidak mengoptimalkan filter dan instrumental dari Tuhan yang ada pada dirinya). []

Leave a reply

error: Content is protected !!