Perpres RAN PE 2021 Sebagai Strategi Membasmi Ekstremisme

0
264

Sangkhalifah.co — Awal tahun 2021, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan baru dalam menanggapi semakin menjamurnya aksi radikalisme-ekstermis yang berpotensi menjadi terorisme di masyarakat. Melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024 (RAN PE).

Dalam Perpres yang ditandatangani 6 Januari tersebut, disebutkan bahwa RAN PE bertujuan untuk meningkatkan pelindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, RAN PE merupakan upaya pemerintah menjadikan masyarakat sipil sebagai Polisi Masyarakat (Polmas) untuk mendeteksi gerakan ekstrimisme-teroris di lingkungan sekitarnya.

Sebuah Ancaman

Ancaman eksterimisme ini tak pelak merupakan sinyal tanda dari semakin menguatnya Islamisme di ruang publik. Islamisme sendiri menurut Gilees Kepel dalam bukunya yang berjudul Jihad: The Trail of Political Islam adalah suatu gerakan politik sekelompok individu muslim untuk memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, islamisme juga merupakan gerakan islam politik yang menjadikan dalil agama (Islam) sebagai basis gerakannya, dan mereka berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Gerakan islamisme inilah yang menjadi gejala dari gerakan ekstremis yang berpotensi besar mengarah kepada aksi-aksi terorisme.

Hal ini setidaknya diperkuat oleh survey LSI Denny JA pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa terdapat peningkatan presentase orang yang bermigrasi dari pro pancasila menuju NKRI Bersyariah. Pada tahun 2005, publik yang pro pancasila angkanya mencapai 85,2%, pada tahun 2010, angkanya menjadi 81,7%. Pada tahun 2015, angkanya menjadi 79,4%dan di tahun 2018 menjadi 75,3%. Dengan kata lain, dalam kurun waktun 13 tahun, publik yang pro pancasila menurun lebih dari 10%. Sedangkan publik yang Pro NKRI Bersyariah mengalami kenaikan sebesar 9%.

Dari data tersebut, pemerintah perlu untuk semakin berhati-hati terhadap gejala radikalisme-teroristik yang menjamur di ruang publik. Adanya Perpres RAN PE sendiri, setidaknya mengakomodir 3 pilar strategis, yang meliputi Pilar pencegahan, yang mencakup kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; Pilar penegakan hukum, pelindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional; dan yang terakhir Pilar kemitraan dan kerja sama internasional.

Namun secara sosiologis, pilar pertama yakni “pencegahan” yang menjadi garda utama dalam upaya preventif membendung inflitrasi gerakan radikalisme-terorisme di ruang publik. Perlunya sinergi antarmasyarakat dalam mendeteksi dini riak-riak ancaman ekstremisme. Selain itu, pentingnya kesiapsiagaan masyarakat sipil terhadap segala kemungkinan yang terjadi.

Peran Masyarakat Sipil 

Dalam situasi demikian, peran masyarakat sipil dalam kerja-kerja deradikalisasi sangat dibutuhkan. Karena memang Perpres RAN PE muncul guna sebagai legitimasi hukum untuk masyarakat, agar memiliki peran strategis dalam penanggulangan aksi-aksi radikal-teroristik. RAN PE ini memanfaatkan peran pemerintah dan masyarakat sekaligus (whole of government approach and whole of society approach). Yang menjadi bagian tak terpisahkan dari soft approach dan hard approach dalam penanggulangan terorisme.

Gerakan kultural masyarakat sangatlah penting dilakukan, misalnya deteksi dini melalui konsolidasi Group Medsos antarkampung untuk meninjau pergerakan kelompok Teroris. Karena para kelompok radikal cum teroris ini nyatanya secara leluasa bergerak di akar rumput (masyarakat). Mereka melakukan konsolidasi, kaderisasi dan latihan bela diri yang bersebelahan langsung dengan masyarakat, seperti yang terjadi di pusat latihan jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI) yang terletak di Desa Gintungan, Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Namun seringkali masyarakat tak acuh dan dan umumnya takut karena tidak memiliki peran strategis untuk membasmi kelompok radikal tersebut.

Untuk itu, dengan adanya Pepres RAN PE ini masyarakat kedepan setidaknya memiliki peran ganda yakni sebagai sipil dan Polmas sekaligus, untuk mendeteksi dan memantau aktivitas teroris yang masih leluasa bergentayangan di ruang publik. Dalam konteks menjadi Polmas, setidaknya ada dua hal yang perlu diantisipasi oleh masyarakat.

Pertama, melakukan komunikasi secara intensif dengan melaksanakan pertemuan secara langsung atau tidak langsung untuk membahas keamanan dan ketertiban sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan. Kedua, Kemitraan, yakni sebentuk kerjasama yang dilakukan secara konstruktif. Yakni antara polisi dan masyarakat secara proaktif melakukan koordinasi untuk saling berkonsolidasi dalam pemantauan aktivisme kelompok teroris.

Dengan demikian, hal ini akan menjadi langkah produktif untuk membasmi kelompok teroris hingga ke akar-akarnya. Karena dengan demikian, mereka nantinya sudah tidak memiliki celah untuk bereksistensi di ruang publik, dan secara tidak langsung mereka tertekan laju geraknya di masyarakat. []

*Ferdiansah, Peneliti Institute of Southeast Asian Islam (ISAIs) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Leave a reply

error: Content is protected !!