Perpres Pesantren Kado Istimewa untuk Kalangan Pesantren

0
308

Sangkhalifah.co — Beberapa hari yang lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Jika ditelusuri, Perpres ini merupakan aturan turunan dari UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, khususnya Pasal 49 ayat 1 dan 2 yang mengamanatkan tentang dana abadi pesantren, dilansir dari tempo.co, (14/9/2021).

Artinya, Perpres ini adalah bukti nyata negara hadir dalam upaya menjaga keberlangsungan dan eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan dan benteng moderasi beragama sekaligus. Dengan begitu, Perpres ini merupakan kado istimewa kalangan pesantren menjelang peringatan Hari Santri pada 22 Oktober mendatang.

Kiprah Pesantren

Pada titik dapat diketahui bahwa, apresiasi pemerintah kepada pesantren tak lain karena pesantren merupakan lembaga candradimuka di negeri ini yang berhasil mencetak kader-kader bangsa yang berbudi luhur. Sejarah mencatat, kiprah pesantren bagi bangsa ini amatlah besar. Salah satunya, turut mengantarkan Republik Indonesia menuju gerbang kemerdekaan tahun 1945.

Dengan perkataan lain, lahirnya Indonesia tidak lepas dari peran para santri dan para kiai. Semangat nasionalisme inilah kemudian diwariskan kepada santri era sekarang. Alhasil, sebagai lembaga pendidikan, pesantren akan selalu menjadi tonggak utama moderasi beragama di Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan, benarkah Perpres No. 82 Tahun 2021 ini kado istimewa untuk kalangan pesantren?

Genealogi Pesantren dan Negara

Guna menjawab pertanyaan tersebut maka, kita perlu meninjau kembali kiprah pesantren di Indonesia. Tujuannya adalah menemukan genealogi keterhubungan pesantren dengan negara.

Untuk memperoleh hal tersebut, saya akan merujuk pada hasil penelitian Irfan Abubakar dan Idris Hemay, dkk., dalam Resiliensi Komunitas Pesantren terhadap Radikalisme; Social Bonding, Social Bridging, Social Linking (2020). Menurut saya, buku tersebut cukup mewakili untuk mengklasifikasikan hubungan pesantren dan negara. Klasifikasi ini akan disesuaikan dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang menurut Haris Syamsuddin (2018) terdapat empat era yakni, orde lama, orde baru, reformasi dan demokrasi konsolidasi.

Era Orde Lama ditandai setelah Indonesia merdeka hingga lengsernya Sukarno dari tampuk kekuasaan pada tahun 1966. Sepanjang era ini, sebagian besar komunitas pesantren, terutama yang telah lama berdiri, menempa kemampuan berhubungan dengan pemerintah semenjak Indonesia merdeka. Walaupun begitu, pendidikan pesantren masih berada di luar sistem pendidikan nasional.

Sedang, di era Orde Baru atau tepatnya pada tahun 1975, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengintegrasian seluruh sistem pendidikan ke dalam satu atap, termasuk pesantren. Pada waktu bersamaan, lingkungan pesantren dihadapkan pada pilihan sulit, antara harus mengikuti sistem pemerintah dengan resiko mengkompromikan sistemnya sendiri atau menolak sama sekali dengan resiko tidak diakui negara.

Alhasil, dalam catatan Irfan Abubakar dan Idris Hemay, dkk., sebagian pesantren tradisional khususnya, memilih mengakomodasi kebijakan tersebut dengan cara menyesuaikan madrasah dengan sistem pemerintahan dan tetap mentradisikan kajian kitab kuning dalam waktu terpisah. Sebagian lainnya, memilih untuk sepenuhnya menjalankan pengajian kitab kuning dengan konsekuensinya adalah tidak memperoleh pengakuan dari negara.

Setelah reformasi 1998, terjadi perubahan mendasar. Yakni, Kemenag membentuk direktorat baru yang khusus menangani Pesantren dan Diniyah pada tahun 2001. Pada tahun yang sama, ijazah Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyah (KMI) juga diakui oleh Kemenag hingga tahun 2019. Kebijakan tersebut pada gilirannya membuka kran pesantren diakui sebagai bagian dalam sistem pendidikan nasional.

Kini, era demokrasi konsolidasi, keterhubungan antara pesantren dan pemerintah semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor, pertama, Kemenag mengakomodir model pendidikan di bawah naungan pesantren salah satunya Ma’had Aly (Pesantren Tinggi). Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2014.

Kedua, Keputusan Presiden (Keppres) No. 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri adalah bukti bahwa pemerintah mengapresiasi setinggi-tingginya kepada kalangan pesantren khususnya santri. Pengakuan ini tidak lain adalah untuk memperingati peran besar kaum kiai dan kaum santri dalam perjuangannya melawan penjajah yang bertepatan dengan resolusi jihad dari KH. Hasyim Asy’ari pada tanggal 22 Oktober.

Ketiga, dikeluarkannya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren beserta aturan turunannya, Perpres No. 82 Tahun 2021 pemerintah telah memberikan payung hukum bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD bagi pengembangan pesantren.

Politik Merangkul

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kapasitas pesantren dalam membangun hubungan dengan pemerintah ditentukan oleh komitmen pada nilai kemandirian dan kapasitas kelembagaan, juga dipengaruhi oleh political will dari rezim yang berkuasa. Artinya, perubahan politik amat mempengaruhi corak kebijakan pemerintah terhadap pesantren.

Dengan demikian, politik merangkul yang dijalankan oleh pemerintah setelah reformasi dan demokrasi konsolidasi ini tampak modal pesantren dalam membangun keterhubungan dengan pemerintah semakin meningkat. Dengan begitu, sekali lagi, ini bukti negara mengapresiasi pesantren sebagai lembaga pendidikan candradimuka di tanah air. [Saiful Bari]

Leave a reply

error: Content is protected !!