Penyegaran Kembali Pemahaman Pancasila

3
440

Sangkhalifah.co — Dalam tahun terakhir ini, pasca tumbangnya Orde Baru, Pancasila kembali menjadi wacana publik. Beberapa lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah menyelenggarakan diskusi, simposium, dan semacamnya mengenai makna Pancasila. Karena, Pancasila yang merupakan landasan bersama (common platform) atau sering juga disebut di kalangan kaum Muslimin sebagai kalimatun sawa’, kembali mendapat perhatian yang harus diberikan agar tidak terjadinya tafsir tunggal.

Pancasila dilahirkan dari semangat mendalam bangsa ini. Melalui pidato Bung Karno yang berkoar-koar pada 1 Juni 1945, Pancasila digali dan dilahirkan sebagai dasar-dasar berperikehidupan dan berkebangsaan. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Bung Karno melakukan pemahaman Pancasila paradigma yang disebut USDEK untuk memberi arah perjalanan bangsa. Beliau menekankan pentingnya memegang teguh UUD 45, sosialisme arah Indonesia untuk demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional.

Masa Orde Baru, Pancasila mengalami masa-masa yang sulit ketika ia harus diperalat untuk tujuan-tujuan pelanggengan kekuasaan. Selama 32 tahun lebih kita hidup hanya sebagai bangsa yang dipaksa untuk menghafal sila-sila Pancasila demi kekuasaan, bukan manifestasinya dalam kehidupan nyata. Ketetapan MPRS No XX/1966 menyebutkan “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum” (lihat halaman 37).

Dengan melakukan ijtihad politik sehingga pemahaman Pancasila melalui apa yang disebut P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau “Eka Prasetya Panca Karsa.” Tentu saja didasarkan pada pengalaman era sebelumnya dan situasi baru yang dihadapi bangsa.

Orde Baru berusaha mengoreksi kesalahan demokrasi terpimpin. Rezim ini berpendirian bahwa pangkal masalah kekacauan selama Demokrasi Terpimpin adalah “penyelewengan Pancasila dan UUD 45”, sehingga pembangunan ekonomi terabaikan dan kehidupan politik ketatanegaraan terbengkalai. Berdasarkan asumsi itu, rezim Orde Baru segera melakukan rehabilitasi ekonomi secara bertahap dan penataan kembali lembaga-lembaga politik. Rezim ini memprioritaskan serta menjaga Pancasila dan UUD 1945 sedemikian rupa tanpa harus ditafsirkan.

Dasar negara “kedaulatan rakyat” menipis diganti dengan “kedaulatan negara” yang kian menguat. Kebangsaan sebagai satu bangsa hanya tampak dipermukaan karena selalu dibayang-bayangi ketakutan akan tindak represi negara terhadap siapa pun yang dianggap melenceng (halaman 126).

Pemerintah Orde Baru tidak hanya melakukan dominasi dan hegemoni atas pemaknaan Pancasila, tetapi juga melakukan berbagai kebijakan dan tindakan yang bertentangan dengan pandangan dunia dan nilai-nilai Pancasila. Semua ini membuat banyak orang enggan membicarakan Pancasila; pembicaraan tentang Pancasila bahkan nyaris sebagai sesuatu yang tabu. Dengan kata lain, Orde Baru berhasil memberikan tafsir tunggal terhadap Pancasila yang orang lain tidak boleh menafsirkannya.

Pada era Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan sampai Susilo Bambang Yudhono, meskipun secara formal Pancasila tetap dianggap sebagai dasar negara dan ideologi negara. Tapi kita rasakan hanya sebatas pada pernyataan politik saja. Hal ini bisa dipahami karena arus globalisasi dan arus demokratisasi sedemkian keras.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus dimaknai bersama-sama sila-sila lainnya. Sebagai bangsa yang bertuhan, menyakini keberadaan Tuhan tidak boleh dilakukan dengan cara menegasikan kemanusiaan. Kemanusiaan harus tetap dijunjung sehingga tercipta suasana adil dan beradab. Untuk bisa menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab, kebijakan sosial-politik-ekonomi harus berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita gagal menerapkan Pancasila dalam makna yang sesungguhnya, sebenarnya Pancasila tidak sakti lagi.

Pancasila sebagai sebuah teks, memuat kristalisasi pemikiran kenegaraan yang mendasar sebagai bangsa yaitu untuk memberikan kerangka dasar ideologi bernegara Indonesia. Pembacaan atas perjalanan sejarah Indonesia sampai saat ini sebaiknya dipahami dalam kerangka Pancasila yang berproses menemukan bentuknya dengan tradisi-tradisi yang dibangunnya. Inklusifitas pemahaman Pancasila menjadi agenda utama untuk menemukan nilai-nilai luhur yang sebenarnya tertanam dalam teks Pancasila.

Akan tetapi, beberapa problem tentang kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila ini—meminjam istilah Jurgen Habermas—merupakan “proyek” masa depan yang tak pernah usai, yang harus diperjuangkan terus menerus agar kita bisa merasakan cita-cita Pancasila yang mulia itu.

Pancasila adalah sebuah blessing bagi negara-bangsa Indonesia. Terlepas dari pasang dan surutnya dalam kehidupan bangsa, Pancasila telah membuktikan diri sebagai common platform yang paling viabel dan mampu bertahan. Tapi, Pancasila tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang sudah selesai taken for granted. Ia memerlukan pemberdayaan dan refungsionalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, Pancasila tidak kehilangan relevansi dan maknanya.

Kehadiran buku setebal 430 halaman ini ditulis KH. As’ad Said Ali, mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini penting untuk dibaca, bukan saja oleh para akademisi, sejarawan, praktisi, mahasiwa, melainkan juga dari kalangan masyarakat secara luas sebagai bahan refleksi, untuk membaca kembali sejarah Pancasila yang pernah mengalami penafsiran tunggal pada masa Orde Baru. [Mashudi Umar]

3 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!