Penceramah Berpaham Radikal, Komisioner KPI Pusat: Kita Pantau dan Bersihkan

1
357

Sangkhalifah.co — Penceramah atau tokoh yang berpaham radikal di jagat maya mudah ditemukan oleh siapa saja, tapi sangat berbahaya jika yang mendengarkan dan menonton adalah masyarakat yang tidak memiliki kecukupan ilmu, alias dia tidak punya stok perbandingan argumentasi sebelum menyakini isi ceramah yang didengarkannya itu.

“Ya, saya sepakat. Tahun 2019 KPI Pusat telah bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama RI, menjaga konten dakwah di lembaga penyiaran sesuai dengan UU Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) di Indonesia. MUI Pusat telah melaksanakan Program Dai Bersertifikat, dan kami sudah mengeluarkan surat edaran ke lembaga penyiaran untuk menggunakan dai yang bersertifikat tersebut, mengisi konten dakwahnya.” kata Komisioner KPI Pusat Mohamad Reza saat dihubungi tim Sangkhalifah, Sabtu, 30/05/2020.

Komisi Penyiaran Indonesia memandang perlu upaya-upaya kerjasama dan gotong royong, tidak saja sesama instrumen negara tapi antara KPI dan masyarakat. Masyarakat diharapkan juga memantau dan melaporkan ke KPI atau MUI jika masih ada penceramah di lembaga penyiaran yang menyajikan narasi-narasi radikal dan merusak hubungan antar-ormas, antar-keyakinan dan mendoktrin audiens dengan paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara dan Ahlus Sunnah wal Jamaah.

“Seluruh lembaga penyiaran harus meningkatkan kualitas siaran dakwahnya dengan memperhatikan narasumber dan kontennya. P3SPS Pasal 6 dan 7 sudah mengatur jelas soal konten siaran agama di lembaga penyiaran. Sanksinya dari teguran hingga ke penghentian program siaran. Saya kira, lembaga penyiaran mengetahui hal ini, dan meminta kepada LP untuk menggunakan dai yang sudah mendapatkan rekomendasi dari MUI,” jelasnya.

Menurutnya, perbaikan-perbaikan di lembaga penyiaran terus diupayakan. Masyarakat harus mengerti bahwa kerja KPI salah satunya berasal dari aduan masyarakat dan melakukan teguran ke lembaga-lembaga jika dalam monitoring terdapat perbuatan yang melanggar norma-norma penyiaran.

“Jadi, kami ini kan bukan ulama, jadi dalam soal penceramah di lembaga penyiaran yang berpaham radikal harus mendapat laporan dari masyarakat atau kelompok. Setelah kami mendapatkan, kami berkonsultasi ke Majelis Ulama Indonesia dan juga Kementerian Agama. Jadi kami juga tidak langsung mengeluarkan surat teguran ke lembaga penyiaran,” tambahnya.

Tujuan dan target dari kegiatan standarisasi dai ini untuk menyatukan persepsi dan paradigma dakwah di lembaga penyiaran dan tempat lainnya. Tujuan lainnya agar tidak terjadi paham-paham yang menyimpang, apalagi keras yang meretakkan hubungan sesama anak bangsa.

“Jadi jangan sampai para pendakwah menabrak-nabrakkan agama dengan negara demi meluapkan hasrat dan kepentingan golongannya. Hal itu tidak membuat negara lebih baik. Mari kita bersama-sama memantaunya dan jika menemukan penceramah di lembaga penyiaran khususnya, masyarakat segera melaporkannya,” tutupnya. []

1 comment

  1. Menangkal Paham Radikal di Lembaga Penyiaran dan Medsos – sangkhalifah 7 Juni, 2020 at 19:23 Balas

    […] “Kami KPI Pusat terus menerus membenahi tata kelola penyiaran. Kami mengajak segenap elemen untuk memantau penceramah-penceramah dan tokoh-tokoh di lembaga penyiaran. Jika terdapat penyampaian yang tidak selaras dengan Pancasila dan nilai-nilai keindonesiaan, silahkan lapor ke kami. Kami akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama, sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang agama,” ungkap Mohamad Reza, Komisioner KPI Pusat. […]

Leave a reply

error: Content is protected !!