Penafsiran Ahistoris: Antara Qutb dan HTI

5
364

Masyarakat modern seperti HTI dan ISIS yang menyerukan tanpa batas konsep khilâfah Islâmiyah sebagai warisan Tuhan merupakan kelanjutan dari slogan (walau berbeda kalimatnya) yang sama dengan pemikir-pemikir fundamentalis masa klasik, seperti Sayyid Qutb. Qutb mengembangkan konsep hâkimiyyah dan narasi-narasi keras dalam karya monumentalnya, Tafsir Fî Zhilâli Al-Qur’ân―disamping karyanya juga Ma’âlim fî al-Tharîq yang ditulis dibalik jeruji besi. Qutb mengatakan:

“Jahiliyah menunjukkan dominasi kedaulatan manusia atas manusia atau ketundukan manusia ketimbang pada Allah. Ia menunjukkan penolakan terhadap kesucian Tuhan… Dalam pengertian ini, jahiliyah tidak hanya berlaku pada masa historis tertentu (yang mengacu kepada zaman sebelum Islam datang), tapi adalah state of affairs. Keadaan manusia seperti ini ada pada masa silam, sekarang dan juga di masa depan; mengambil bentuk jahiliyah… Dalam waktu dan tempat mana pun manusia mengambil pilihan tegas: apakah menjalankan hukum Allah secara keseluruhan atau hukum yang dibuat manusia. Hal terakhir ini adalah jahiliyah. Manusia berada di persimpangan jalan dan pilihan(nya) adalah Islam atau jahiliyah. Jahiliyah model modern di negara-negara industri Eropa dan Amerika pada esensinya sama dengan jahiliyah masa lalu dalam masyarakat Arab yang nomadik.”

Baca: Absennya Al-Qur’an Soal Sistem Khilafah

Qutb memang hidup dalam fase sejarah di Mesir yang penuh dengan pergolakan kala melawan penjajahan Inggris. Disatu sisi Qutb mengembangkan pemikiran anti-Barat, tapi disatu sisi ia mendukung keras ideologi nasionalisme dan konstitusionalisme yang berasal dari Barat. Narasi-narasi keras yang ditujukan pada merekamenurut Qutbyang tidak berhukum pada hukum Tuhan merupakan bentuk Iflas fi ‘alam al-Qiyam atau krisis nilai, tidak saja di internal Islam tapi juga Barat.

Bagi Qutb, al-Islâm huwa al-Hâl atau Islam adalah sebuah solusi. Semboyan ini sangat familiar di dekade 80an yang dikembangkan pemikir fundamentalis tersebut. Qutb inilah, salah satu yang menginspirasi kelompok-kelompok radikal di era modern melalui teori hakimiyyah, gerakan yang fokus: tunduk kepada kedaulatan Tuhan.

Penafsiran Qutb yang ahistoris, sebagai contoh, saat dia menjelaskan Qs. Al-Nisâ’ [4]: 51. Sebuah ayat yang turun berkenaan dengan pemberitahuan pada Nabi Muhammad atas hal yang dilakukan Yahudi atas dirinya dan Islam. Qutb menjelaskan ayat di atas dengan konteks yang berbeda, yakni menarik ayat itu pada aspek peraturan dan hukum yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Disini Qutb telah menariknya pada aspek siyâsiyah dan pemerintahan.

Baca: Meluruskan Kekeliruan Kaum Radikal

Qutb pula menarik jauh makna thâgût pada segala peraturan yang tidak berdasar pada syariat. Inilah yang membedakannya dengan penafsir lain yang masih memegang antroplogi makna; yakni kata itu berkenaan dengan sesuatu yang disembah selain Allah, yang sesuai dengan turunnya ayat tersebut, seperti Al-Alusi dan Ibnu Katsir.

Penafsiran ala Qutb inilah yang di era modern diikuti oleh Hizbut Tahrir Indonesia saat menafsirkan kata khalîfah dengan pemaknaan yang keluar konteksnya dan membawa kepada sistem pemerintahan. Penafsiran ahistoris HTI ini telah dibantah oleh semua mufassir kenamaan. Dimana aslinya ayat ini, salah satunya menurut Imam Umar bin Ali bin Adil al-Hanbali, seorang ulama dari mazhab Hanbali adalah:

هذه الآية دليل على وجوب نصب امام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة

“Ayat ini (Qs. Al-Baqarah [2]: 30) adalah dalil yang menunjukkan kewajiban mengangkat seorang imam atau khalifah yang wajib didengar dan ditaati, yang dengannya disatukan kalimat dan dilaksanakan hukum-hukum (seorang) khalifah”

Dalam salah satu Majalahnya Al-Wa’ie No 180 XV, 1-31 Agustus 2015 dengan judul Ulama ASWAJA Sepakat: Khilafah Wajib! disertakan semua dalil tentang kewajiban pengangkatan seorang khalifah, namun saat mengambil kesimpulannya, justru mewajibkan penegakkan khilâfah. Dalam sub-judul “Ulama: Garda Terdepan” dituliskan bahwa “dosa karena belum tegaknya Khilafah Islam tetap melekat pada seluruh kaum Muslim, kecuali bagi mereka yang terlibat dan mendukung perjuang agung dan mulia ini. Adapun mereka yang tidak melibatkan diri, abai atau bahkan menghalang-halangi penegakkan Khilafah tidak akan pernah bisa luput dari siksaan Allah kelak hari pada hari kiamat.”

Baca: Khilafah: Warisan Nabi?

Kesimpulan di atas, sebenarnya terinspirasi dari pernyataan pendirinya, Taqiyuddin al-Nabhani yang menyatakan bahwa dosa besar bagi mereka yang tidak menegakkan Khilâfah Islâmiyyah. Contoh penafsiran ahistoris ini menjadi tradisi dalam tubuh HTI, sebab jika fokus pada pencarian dalil tentang kewajiban khilâfah semata, maka tidak ditemukan dalam kitab-kitab ASWAJA, kecuali kitab keluaran kelompok mereka sendiri.

Jika Qutb mengotak-atik ayat untuk melanggengkan dan mendukung teori hakimiyyah-nya, maka HTI mengotak-atik ayat untuk mendukung sistem khilâfah-nya. Tapi kedua-duanya memiliki orientasi yang sama: menegakkan hukum Allah tanpa campur tangan manusia. Padahal mustahil seseorang menerapkan hukum-Nya tanpa melibatkan manusia sebagai eksekutor hukum-Nya itu.

Dalam Islam, menyebut sesuatu “ini hukum Allah” hanya diperbolehkan untuk urusan yang bersifat qath’i atau pasti, yakni perkara-perkara hukum yang termasuk dari ma’lum min al-Dîn bi al-Dharûrah (perkara agama yang diketahui hukumnya secara pasti oleh semua orang Islam tanpa ada perselisihan). Adapun khilâfah dalam Islam bukan perkara qath’i atau pasti melainkan dzanni (tidak pasti atau spekulatif), yang lahir dari rahim Fikih. Ketidakbolehan sembarangan menyebut “ini hukum Allah” adalah berasal dari hadis berikut ini.

“Apabila kamu mengepung suatu benteng lalu mereka ingin agar engkau menerapkan hukum Allah pada mereka, maka janganlah engkau (mengatakan) menerapkan hukum Allah kepada mereka. Tetapi, terapkanlah kepada mereka hukum dari (pemahaman) kamu sendiri; karena kamu tidak tahu apakah kamu benar-benar telah menerapkan hukum Allah kepada mereka atau belum” (HR. Muslim).

Baca: Khilafah: Membawa Berkah atau Malapetaka?

Hadis di atas melarang seorang sahabat yang bernama Buraidah untuk mengklaim keputusan hukumnya dengan sebutan “ini hukum Allah” karena sifatnya ijtihad. Al-Itsyubi juga menegaskan dengan tegas: perhatikan bagaimana beliau (Nabi Muhammad) membedakan antara hukum Allah dengan hukum seorang pemimpin mujtahid. Beliau melarang hukum (yang disimpulkan) para mujtahid disebut sebagai hukum Allah. maksudnya, seorang mujtahid dilarang atau tidak boleh menyebut langsung bahwa hasil pemikirannya merupakan hukum Allah. Artinya, larangan menyebut “khilafah ini warisan Tuhan” merupakan perbuatan terlarang dalam agama.

Demikianlah, kehati-hatian yang diwariskan para ulama ASWAJA seharusnya menjadi teladan kita semuanya. Sebagai manusia, pentafsir akan diselimuti oleh faktor sosio-politik yang mengitarinya. Penafsiran Qutb yang diselimuti situasi politik yang tidak stabil dan pendiri Hizbut Tahrir di Palestina yang tidak stabil menjadi faktor pendukung penafsiran mereka keduanya. Dan konsep keduanya, dalam konteks Indonesia, tidak relevan dan tidak cocok untuk diterapkan dalam suasana beragama yang majemuk dan multi-etnis. []

5 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!