Pemerintahan Islam vis a vis Pemerintahan Yang Islami

2
407

Sangkhalifah.co — Gerakan transnasional dan inkonstitusional di Indonesia, apapun bentuk, wujud maupun bungkusnya, selama mereka tergabung dalam kedua gerakan tersebut pasti ada kesamaan dan titik temu. Mungkin berbeda dalam proses menujunya tapi tujuan utamanya sama yakni mendirikan pemerintahan Islam. Istilah tersebut berbeda orientasinya dan perspektif negaranya dengan pemerintahan yang Islami.

Pemerintahan Islam merupakan bahasa lain dari penegakan sistem Khilafah Islamiyah ala Hizbut Tahrir Indonesia, Daulah Islamiyah, NKRI Bersyariah ala Front Pembela Islam, Negara Islam ala ISIS dan afiliasinya. Sedangkan pemerintahan yang Islami seperti haluan bernegara kita di Indonesia yang ditetapkan oleh mayoritas ulama. Cantolan pemerintahan yang Islami ini dalam istilah Fikihnya disebut Darul Islam.

Apa itu Darul Islam? Muhammad bin Abu Al-Abbas Al-Ramli dalam kitabnya Nihayah al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj mengatakan:

وَهِيَ مَا فِيْ قَبْضَتِنَا وَاِنْ سَكَنَهَا أَهْلُ ذِمَّةٍ أَوْ عَهْدٍ

“Darul Islam itu daerah yang ada di genggaman kita (umat Islam) sekalipun non-Muslim berdomisili di daerah itu”

Disini prinsipnya adalah baik Muslim dan non-Muslim bisa sama-sama menjaga dari “الامتناع من الحربيين” atau mempertahankan segala sesuatu dari musuh-musuh, baik eksternal maupun internal, maka status negara tersebut dapat dikatakan Darul Islam.

Mengapa kelompok radikal-teroris seperti HTI, ISIS dan sejenisnya tidak mau memperjuangkan Darul Islam? Karena hakikat Darul Islam itu bertumpu pada unsur material seperti wilayah. Sedangkan Negara Islam selain unsur material juga berbadan hukum dari Islam. Artinya, pendukung pemerintahan Islam mewajibkan hukum positif atau hukum negaranya bersumber dari Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan pemerintahan yang Islami tidak membutuhkan perjuangan penegakan Khilafah Islamiyah. Seperti di Indonesia yang memiliki Pancasila. Jadi Pancasila itu merupakan dasar negara bukan syariat. Namun sila demi sila di dalamnya tidak bertentangan dengan syariat bahkan sejalan dengan syariat itu sendiri.

Disini terdapat perbedaan antara pendukung pemerintahan Islam dengan pemerintahan yang Islami. Pendukung pemerintahan Islam tidak sepakat pada argumentasi bahwa hukum positif yang kebetulan selaras dengan hukum syariat. Mereka beranggapan perumusan dan aplikasinya berbeda. Sedangkan pendukung pemerintahan yang Islami sepakat bahwa hukum positif atau dalam istilah Fikihnya disebut Qanun Wadh’i yang selaras dengan hukum syariat bisa dimasukkan ke jajaran hukum syar’i.

Indonesia menganut yang mana? Menganut golongan kedua. Karena para perwakilan Islam saat perumusan dasar negara menilai pendapat ini lebih realistis dalam menghadapi pertarungan politik dan aspek implementasi syariat Islam. Tetapi pesan para pendiri bangsa kala itu yang mengerti dan menyadari bahwa undang-undang kita masih ada yang perlu direvisi. Maka tugas kita sebagai generasi berikutnya bukan membongkar Indonesia melainkan melakukan Tandisul Qanun (Indonesiaisasi undang-undang) sebagaimana Mesir yang pernah melakukan Tamsirul Qanun (Mesirisasi undang-undang). Disini pesan pendiri bangsa lebih kepada aspek pembinaan bukan pembinasaan.

Jadi jelas. Seluruh mayoritas kaum Muslimin dalam proses pembentukan negara ini tidak terpaku pada labelitas atau cap negara seperti yang dikehendaki HTI, FPI, ISIS dan gerakan inkonstitusional lainnya. Karena itu bukan persoalan penting dalam ajaran agama.

Bagaimana demokrasi? Dia tidak 100 persen dalam aplikasinya benar, tapi ini lebih baik dan aman dari terjadinya kecemburuan dan sentimen agama. Kaidah agama yang dipakai perwakilan Islam kala itu juga jelas:

يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ

“Di antara dua kejelekan yang ada, kejelekan yang kadarnya lebih ringanlah yang dijadikan pilihan”

Kenapa ini digunakan? Untuk mewujudkan pesan agama yang tertuang dalam Fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Penolakan terhadap kerusakan harus diprioritaskan daripada pemerolehan kemaslahatan”

Pesan pentingnya jangan tergoda oleh narasi-narasi kelompok transnasional maupun inkonstitusional yang kerap membawa agama dalam mendoktrin siapa saja. Mereka adalah orang-orang yang hanya berbicara dunia langit tapi menafikan bumi realitas “الوَاقِع الَادْنَى”, tempat ejawantah nilai-nilai syariat atau agama. []

2 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!