Pembubaran FPI Ditinjau Dari Perspektif UU Ormas

3
537

Sangkhalifah.co — Harus diakui, pembubaran FPI oleh pemerintah merupakan kebijakan dilematis. Di satu sisi, kebebasan berekspresi FPI seharusnya dijamin dalam negara demokrasi. Jika anggota FPI melanggar hukum, mereka diadili secara hukum, dan tidak dibubarkan organisasinya. Di sisi lain, ideologi dan perilaku FPI menjadi ancaman bagi negara karena mereka kerap bertindak di luar hukum. Dua sisi ini akan terus menjadi perdebatan para ahli.

Melihat perdebatan yang ada, perlu kiranya kita meninjau dari perspektif hukum atau lebih tepatnya UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Dalam Pasal 1 tertulis bahwa ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Berangkat pada pengertian tersebut, berdirinya sebuah ormas harus berkhidmat pada NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengetahui bahwa sebuah ormas berkhidmat pada NKRI atau tidak?

Untuk memperoleh informasi tersebut, sungguh amatlah mudah yakni, kita cukup melihat anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) ormas yang bersangkutan. Apabila dalam AD/ART mereka mengakui bahwa NKRI adalah negara yang berdaulat, Pancasila adalah falsafah bangsa dan UUD 1945 adalah dasar hukum negara Indonesia maka (secara hukum) dengan sendirinya ormas tersebut telah berkhidmat pada NKRI.

Akan tetapi, jika ormas tersebut tidak mengakui NKRI, Pancasila dan/atau UUD NRI Tahun 1945 atau tidak mengakui salah  satu di antara ketiganya maka, sejatinya ormas tersebut tidak berkhidmat pada NKRI. Dengan kata lain, pembubaran sebuah ormas oleh pemerintah itu karena ormas tersebut telah bertentangan UU Ormas.

Lantas, apakah AD/ART FPI bertentangan dengan UU Ormas tersebut? Berdasarkan pada penelusuran Syaiful Arif (2020), ada dua alasan yang melatarbelakangi pembubaran FPI pertama, surat keterangan terdaftar (SKT) FPI telah berakhir pada 20 Juni 2019, dan tidak diperpanjang lagi. Dengan demikian, saat itu juga, front yang mengklaim membela Islam ini sebenarnya ialah organisasi ilegal.

Kedua, adanya ketidakjelasan pengurus FPI dalam mengklarifikasi visi-misi dalam AD/ART. Dalam Pasal 6 tertulis bahwa visi-misi FPI ialah penerapan syariah secara total di bawah naungan khilafah islamiah, menurut manhaj nubuwwah, melalui dakwah, hisbah, dan jihad. Dengan demikian, kata Syaiful Arif, misi seperti ini persis dengan cita ideologis HTI yang dibubarkan pemerintah pada 2017.

Selain kedua alasan tersebut, menurut Wakil Menkumham, Eddy Umar Syarif (2021), alasan lain pembubaran FPI karena pengurus dan/atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI, berdasarkan data ada sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana tertentu (tipidter), dan 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana. Selain itu, 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 di antaranya telah dijatuhi pidana.

FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia di tengah masyarakat, yang sebenarnya menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Berangkat dari beberapa alasan tersebut, tepat keputusan pemerintah melalui keputusan bersama membubarkan FPI sebagai Ormas.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bukankah membubarkan FPI itu sama halnya dengan memberangus hak dasar warga untuk berserikat?

Perihal hak dasar warga memang telah diatur dalam Pasal 28 UUD NRI 1945. Namun demikian, hak dasar warga tersebut tidaklah bebas seutuhnya melainkan ada batasannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945. Adapun pembatasan yang dimaksud yakni, menghormati hak dasar warga lainnya dan ketertiban umum.

Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, kebebasan berekspresi apa pun itu bersifat terbatas. Dalam perspektif UU Ormas, pembubaran FPI oleh pemerintah bukan dalam konteks memberangus hak dasar berserikat. Karena mereka, masih dapat berserikat melalui perkumpulan atau bahkan ikut bergabung dan menjadi anggota ormas lainnya. Akhirnya, bagi anggota eks FPI, saya sarankan, agar mereka bergabung pada NU atau Muhammadiyah yang kiprahnya setia pada NKRI.

*Saiful Bari, Alumnus Ilmu Hukum Fakultas Syariah UIN Yogyakarta

3 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!