Pembatalan Haji dan Dendam Kelompok Radikal Pada Pemerintah

0
56

Sangkhalifah.co — Pemerintah melalui Kementerian Agama resmi membatalkan pemberangkatan haji untuk kali kedua di tahun 2021 ini. Setelah sebelumnya di tahun 2020 juga telah membatalkan pemberangkatan jama’ah yang akan pergi ke tanah suci. Dalam Konferensi Pers (03/06/2021) Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan dengan gamblang bahwa pembatalan ibadah haji setidaknya ada dua alasan urgen. Pertama, karena pandemi belum usai, bahkan kasus penambahan pasien Covid-19 terus meninggi, yaitu kisaran 5000an pasien/hari. Alasan kedua, secara teknis, Pemerintah Arab Saudi juga belum memberikan Nota Kesepahaman tentang haji dan kuota haji dengan negara-negara di dunia, termasuk dengan Indonesia.

Tetapi isu ini digoreng oleh orang-orang yang sebetulnya tidak suka dengan kepemimpinan Jokowi dan dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Beberapa klaim dan fitnah yang terus dilancarkan oleh Buzzer dan kelompok radikal adalah di antaranya; haji tidak diberangkatkan karena Menteri Agama berasal dari ormas NU yang ibadahnya di Gereja; haji dibatalkan karena uang jamaah digunakan untuk kepentingan pemerintah membuat infrastruktur; haji dibatalkan karena uang dikorupsi oleh para pejabat pemerintah; haji dibatalkan karena Menteri Agama tidak bisa bekerja secara becus khusunya membangun diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi; haji dibatalkan karena uangnya untuk membayar utang; dan begitu asumsi-asumsi bodong lainnya yang tanpa bukti.

Siapa lebih tepatnya orang-orang yang membuat framming jahat dan fitnah tentang pembatalan haji ini? Setidaknya dapat kita analisa ada dua kelompok besar yang melakukan itu. Pertama, gerombolan politisi yang masih menyimpan dendam Pilpres 2019 yang tidak memenangkan jagoan politiknya. Lihat saja siapa-siapa politisi yang bukan memberi kritik yang membangun soal haji ini, tetapi justru nyinyir, bahkan memfitnah tanpa data, seperti tuduhan hanya Indonesia yang membatalkan haji, negara tetangga tidak. Sudah jelas partai dan afiliasinya kemana, mereka adalah barisan politis sakit hati. Kedua, kelompok radikal, seperti eks HTI, eks FPI, dan gerombolan kelompok ekstrim yang telah dibubarkan pemerintah.

Kita bisa buktikan itu, orang-orang yang sampai sekarang menyingkir bahkan membully Kementerian Agama tidak jauh dari orang-orang yang terafiliasi dengan gerakan kelompok ormas terlarang; kalau bukan HTI, ya FPI. Dendam kusumat mereka masih memuncak, apa lagi ditambah Rizieq Shihab telah divonis bertahun-tahun karena pelanggaran yang dilakukannya itu. Maka seyogyanya, masyarakat di akar rumput tidak perlu gusar atau gundah dengan keputusan pembatalan ibadah haji itu. Sebab baik secara hukum maupun kajian ilmiah, pembatalan haji dalam konteks masa pandemi sudah tepat sejalan dengan tujuan agama. Hanya karena kelompok-kelompok sakit hati saja yang ingin memanas-manasi masyarakat untuk tidak percaya pemerintah.

Secara ilmiah, pembatalan ibadah haji memang dikaji secara rinci dan gamblang. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Ya’la dan Imam Hakim, sebagaimana disampaikan Abu Hurairah, dikatakan, “Tidak akan datang hari kiamat sampai masih dijalankan ibadah haji.” Artinya, haji harus selalu dilakukan setiap tahun. Tidak boleh tidak ada haji. Akan tetapi menurut Mazhab Syafi’i, kewajiban ibadah haji adalah Fardu Kifayah, fardu yang bila sudah ada umat yang mewakili maka gugur kefarduan yang lain. Imam Syafi’i dalam kitab Raudhatul Thalibin mengatakan, “Sebagian dari fardhu kifayah adalah menghidupkan Ka’bah dengan melakukan ibadah haji.” (Raudhatul Thalibin, jilid 10, halaman 22). Ditambah dalam masa pandemi, yang harus mengutamakan nyawa, maka ibadah haji tidak menjadi kewajiban bagi semua orang.

Jika pun umat Islam di Indonesia atau negara-negara di luar Arab Saudi tidak melakukan ibadah haji, maka sudah ada orang yang melakukan ibadah tersebut, yaitu orang Arab sendiri. Maka kewajiban ibadah haji bagi orang Islam Indonesia dan negara-negara lain menjadi batal. Lalu apa benar dana haji digunakan untuk insfratruktur? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Ahmad Khozirun,Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) mengklarifikasi dan menegaskan bahwa uang jemaah haji tidak kemana-mana, uang jemaah masih utuh. Bahkan bisa ditarik kembali sesuai dengan UU 34 tahun 2014 tentang peraturan Penyelanggaraan Ibadah Haji. Di luar itu, pemerintah juga tidak memilki hutang dengan Arab Saudi, jadi mustahil uang itu digunakan untuk melunasi utang negara.

Alasan pemerintah membatalkan ibadah haji bukan masalah sepele, yaitu mengutamakan keselamatan nyawa para jemaah. Apalagi banyak dari jemaah yang merupakan orang tua dan lansia. Ibn ‘Asyur di dalam kitab Maqashid As-Syakhsiyah, menyebut, mendahulukan kepentingan nyawa lebih harus diutamakan dibanding dengan melakukan ibadah apapun. Kita tidak boleh sombong menjadi hamba Allah yang lemah. Sebab virus Corona sudah jelas-jelas mematikan. Jangan sampai alih-alih ingin beribadah namun ujungnya menjerumuskan masyarakat kepada kehancuran jiwa. Oleh sebab demikian patuh pada pemerintah (Kementerian Agama) dalam pembatalan haji adalah hal mutlak. Imam al-Qurthubi dalam Tafsirnya menyebut, wajib taat pada aturan pemerintah dalam tujuh hal, yaitu mata uang, pemberlakuan hukum, alat timbang, ibadah haji, jumatan, hari raya, dan jihad. [Eep]

Leave a reply

error: Content is protected !!