Pejuang Khilafah Adalah Pengikut Thaghut

2
501

Sangkhalifah.co — Ayat-ayat dalam Al-Quran yang diturunkan di Mekkah atau yang dikenal dengan ayat-ayat Makkiyah selalu membahas tentang keimanan, kekufuran dan ketauhid-an. Kandungan dari ayat-ayat Makkiyah selalu berdialog dengan kebiasaan dan aktifitas orang Quraish Mekkah saat itu. Banyak kebiasaan dan aktivitas orang Quraish tersebut diabadikan dalam Al-Quran seperti kebiasaan menyembah latā dan uzzā pada surah al-Najm, 53: 19-23. Kebiasaan menyembah lāta dan uzzā ini adalah kebiasaan orang Thaif. Lāta dan uzzā merupakan nama yang disematkan mereka (orang thaif) kepada patung-patung mereka; lāta adalah betuk muannas (jenis perempuan) dari kata Allah dan uzzā bentuk muannas dari kata al-Azīz.

Kebiasaan lain dari orang kafir yang diabadikan dalam Al-Quran adalah disebutkan dengan kata al-Thaghut. Penafsiran kata ini di era sekarang menjadi monotafsir (hanya ada satu penafsiran) di tangan para pejuang khilafah yaitu demokrasi. Klaim tafsir makna dari thaghut demokrasi ini membuat rigid sebuah makna dalam Al-Quran. Makna yang sedari awal mempunyai multikata dan multitafsir akhirnya dikultuskan menjadi monakata dan monotafsir oleh para pejuang khilafah.

sebelum membahas lebih jauh tentang monotafsir thaghut sebagai demokrasi hari ini, saya akan hadirkan beberapa penafsiran kata thaghut dari mufassir klasik dan kontemporer. Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya mengutip tujuh pendapat: syaitan, tukang sihir, tukang ramal, patung atau berhala, segala bentuk kezaliman atas Allah dengan menyembah selain Allah, baik yang disembah berupa manusia atau berhala dan hawa nafsu manusia sendiri yang memotivasi untuk berbuat kerusakan. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah kata thaghut pada al-Baqarah, 2:256 digunakan untuk menyebut al-lāta dan al-Uzzā dan pada al-Nisa, 4: 60 kata thaghut dimaksudkan adalah dua orang Yahudi yang bekerjasama dengan orang Mekkah kala itu untuk memerangi Nabi, Huyay bin Akhtab dan Ka’ab bin Asyraf.

Dari beberapa penafsiran tentang thaghut yang beragam di atas, demokrasi dimunculkan oleh kelompok oleh para pejuang Khilafah Islamiyah sebagai makna thaghut hari ini. Penafsiran ini yang membuat para pejuang khilafah tersebut selalu melayangkan kata thaghut kepada pemerintah, aparatur negara; kepolisian dan TNI, bahkan berbentuk tindak kriminal terhadap mereka yang diklaim oleh para pejuang khilafah sebagai thaghut, seperti kasus penyerangan terhadap kepolisian di Perwokerto Jawa Tengah pada 11 April 2017. Kegiatan penyerangan semacam ini diakui mereka sebagai perintah Tuhan memerangi thaghut dalam versi mereka pemerintah, aparatur negara dan masyarakat yang tidak ikut mereka memperjuangkan khilafah.

Saya sebut kegiatan menafsirkan dari pejuang khilafah Islam saya sebagai monotafsir, baik pejuang khilafah berskala Internasional seperti ISIS atau yang berskala nasional seperti, JAD, NII dsb. karena mereka anti kritik dan anti dialog. Anti kritik dan anti dialog bisa dibuktikan kekehnya mereka atas penafsiran tersebut sehingga membuat fanatik: menyamakan penafsiran dengan Al-Quran. Memerangi thaghut disamakan dengan memerangi pemerintah dan aparatur negara. Sehingga kewajiban memerangi demokrasi sama wajibnya dengan perintah Al-Quran memerangi thaghut. Meskipun sebagaimana saya jelaskan di atas, thaghut mempunyai banyak makna dan para ulama di Indonesia tidak menetapkan bahwa Indonesia dengan sistem demokrasi tidaklah menjadikan pemerintah, aparatur negara dan penduduk yang patuh sistem demokrasi sebagai pengikut thaghut.

Alasan para pengikut khilafah tersebut mengapa mereka menyerang aparatur negara karena dalam demokrasi tidak diterapkan hukum jinayat dalam ajaran Islam seperti potong tangan bagi pencuri, rajam pagi pezina dan hukum-hukum fiqih yang harus dijadikan hukum negara. Mereka berpendapat hukum-hukum tersebut haruslah diikuti secara mutlak oleh semua umat muslim, dalam keadaan dan kondisi apapun. Kalau begitu alasannya, Sayyidina Umar di masa kepemimpinannya pernah tidak melaksanakan hukum hukum potong tangan pada para pencuri dikarenakan pada saat itu terjadi krisis ekonomi. Apakah Sayyidina Umar pada saat itu dianggap menentang dan menolak syariat? Dan harus disebut sebagai pengikut thaghut? Tentu saja tidak.

Penolakan syariat dan tidak memberlakukan syariat adalah hal yang beda. Dalam kondisi dan konteks tatanan negara modern, boleh jadi demokrasi sebagai sistem pemerintahan adalah ijtihad politik para pendiri bangsa yang juga terdiri dari ulama yang kompeten di zamannya sah-sah saja dan bukan bentuk penolakan terhadap syariat seperti halnya Sayyidina Umar tidak memberlakukan hukum potong tangan pada saat menjadi khalifah. Namun, anehnya dari pejuang khilafah ini, negara yang sudah menerapkan hukum jinayat seperti Saudi dan beberapa negara Timur Tengah tetap mereka anggap kafir karena menerima hukum internasional.

Jangan-jangan perjuangan memerangi thaghut (demokrasi) malah menjadikan mereka pengikut thaghut (hawa nafsu yang membuat kerusakan) dengan dalih Al-Quran. Berdasarkan penafsiran thaghut sebagai demokrasi menjadikan mereka fanatisme yang membuat mereka buta terhadap larangan-larangan dalam Islam hingga melanggarnya, seperti larangan menyerang orang yang tidak bersenjata, yang tidak meyerang dan membuat kerusakan fasilitas publik. Melanggar perintah agama dengan dalil demokrasi adalah thaghut dan pengikutnya wajib diserang dan diperangi adalah bentuk kongkrit mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu yang membuat kerusakan ini adalah satu pendapat ulama tentang makna thaghut.

Perlu diingat kembali bahwa ayat-ayat tentang thaghut ini adalah untuk merespon kegiatan dan aktivitas keberagamaan orang kafir Mekkah (orang di luar Islam) sebagai khitab (lawan bicara), namun oleh pejuang khilafah karena nafsunya menjadikan ayat-ayat tentang thaghut sebagai alat untuk menyerang dan memerangi sesama muslim yang berbeda pandangan. []

2 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!