Pancasila dan Gerakan Ideologi Yang Mengitarinya

6
471

Sangkhalifah.co — Setiap kali ada tenunan sosial yang robek, negara dan warga Indonesia memerlukan Pancasila sebagai perekatnya. Pancasilalah titik temu semua problematika Indonesia. Ia mempersatukan yang telah tercerai berai dan robek. Sedangkan dalam sejarah keindonesiaan, belum ditemukan bukti akademik atau hujjah logis tentang Khilafah sebagai titik temu dari semua agama, suku, budaya, ras dan kelompok. Justru ia menjadi polemik kebangsaan dan kenegaraan kita bersama. Tapi ia bukan berarti tidak berpotensi untuk mengambil alih eksistensi demokrasi dan menggantikan landasan Negara Indonesia dengan landasan Islam. Walaupun, kemungkinan-kemungkinan di masa mendatang, jargon Khilafah berubah baju, seperti perpindahan istilah Wahabi ke ragam wujud dan bentuk, khususnya di Indonesia.

Dalam kultur keberagamaan, sebagaimana buku yang pernah disunting oleh Jamhari & Jajang Jahroni (Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2004) bahwa “kecenderungan orang kembali ke agama meningkat ketika dalam keadaan krisis”, lebih-lebih jika dia hidup di perkotaan, yang berpotensi digarap oleh kaum fundamentalisme dengan mengatasnamakan Islam. Mengapa? di saat keputusasaan muncul, mereka akan secara otomatis menganggap bahwa agama adalah penyelemat yang tertinggi.

Di tengah pandemi yang membuat orang-orang menurun pendapatan ekonominya, dimanfaatkan oleh kelompok radikalisme, ekstrimisme dan terorisme untuk menjaringnya. Ibarat memancing ikan, kita melempar dan dibiarkan, dan pasti akan dimakan di sekitaran tempat pancing itu berada. Cara sederhana ini digunakan untuk penambahan massa. Lebih-lebih momentum ini cukup dilihat momen yang tepat oleh para khilafatisme di Indonesia.

Islam oleh kutub kanan—para khilaftisme dan kelompok terorisme—selalu ditampilkan dengan wajah eksklusif dan seakan-akan Islam tanpa kompromitas bisa berselancar di segala zaman dan situasi. Anggapan ini berangkat dari sebuah paradigma klasik, di mana Islam agama yang komprehensif. Padahal yang komprehensif itu tata nilainya bukan segala sesuatunya. Sebab inilah, slogan “Islam terhalangi oleh penganutnya” menjadi tepat, karena keberadaan Islam yang ditampilkan dalam kondisi terkungkung, yang tidak bisa menerima perubahan zaman.

Sedangkan Islam oleh kutub kiri, selalu ditampilkan secara serampangan atau segala sesuatunya bisa dicarikan dalil dan hujjahnya. Akhirnya yang tercipta adalah dalil menyesuaikan keadaan, seperti zaman klasik yang dimainkan oleh partai-partai dalam melegitimasi partainya dengan dalil-dalil normatif berupa ayat Qur’an. Kedua kutup ini, tidak dikehendaki oleh Pancasila sebagai landasan negara yang titik temu agama-agama. Pancasila menghendaki posisi washatiyyah atau yang disebut beragama di jalan tengah, tidak ke kiri dan tidak ke kanan.

Keberadaan Pancasila, seharusnya sudah memperjelas umat Islam dalam mengambil sikap keberagamaanya. Umat Islam tidak perlu terkekang dengan Pancasila dan roda pemerintahan. Selagi pada prinsipnya, di mana civil society menjadi wadah untuk memperkuat negara dengan seperangkat nilai dan normanya, dan pemerintah tidak acuh tak acuh terhadap keberadaan civil society. Keduanya saling melengkapi bukan saling “berperang” atau saling menjatuhkan. Selama pula, civil society tidak menjadi batu karang yang memperhambat roda pemerintah atau menjadi masalah tersendiri oleh negara. Misalnya, mengusung ideologi dan sistem di luar konsensus yang ada.

Ibnu Qoyyim dalam kitabnya I’lam al-Muwaqi’in memberitakan bahwa “sejatinya syariat, landasan dan pilarnya adalah hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Ia adil semuanya, membawa rahmat semuanya, membawa maslahat semuanya dan mengandung hikmah semuanya.”

Pandangan ini mampu menghantarkan kita pada posisi bahwa syariat dalam konteks Fikih itu bersifat progresif, yang bisa menyatu dengan zaman dan kompatibel di segala ruang. Di sini, Qur’an memberikan hujjahnya, “yastami’una al-Qaula fa yattabi’una ahsanah”. Studi banding atau komparatif, kemudian mengambil yang terbaik adalah sebuah kepastian.

Dalam konteks bernegara, syariat yang sakral harus membumi dan mewujud dengan sifatnya yang universal. Universalime itu mewujud dalam bentuk ijma’, sebagaimana yang diutarakan Al-Ghazali dalam “Al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul” (1988), di mana konsensus umat Muhammad yang bukan mujtahid sekalipun bisa dijadikan landasan, selama dia tidak menyalahi aturan dan prinsip agama. Disini Al-Ghazali keluar dari penafsiran elitis dan membawanya kepada penafsiran yang bersifat humanis; menghargai segala apa-apa yang keluar dari diri seseorang.

Penafsiran humanis ini akan membawa seorang penganut agama, saat membumikan nilai-nilai agama dengan cara-cara inklusif. Dalam Islam, cukup sederhana untuk membuktikan bahwa pemerintahan itu tidak menafikan eksistensi sebuah agama, sebagaimana yang pernah diulas oleh Wahbah Zuhaili dalam “Atsar al-Harb fi al-Fiqh Islam”.

Pertama, tokoh mazhab Syafi’i, Al-Rafi’i membuat parameter, apakah sebuah negara itu “Darul Islam” atau “Darul Harb” dengan melihat pemimpinnya Muslim atau tidak. Jika Muslim, maka negara itu dikategorikan sebagai negara “Darul Islam”. Kedua, Al-Ghazali yang mewakili pakar esoterik menyebutkan bahwa sekalipun kekuasaan bersifat sakral (Lihat “al-Tibr al-Masbuk”), namun peran pemimpin agama dengan penguasa berbeda, tapi mereka saling melengkapi, yang kemudian menuju pada keadilan dan mensejahterakan rakyatnya.

Penulis sering mengatakan bahwa Indonesia ini sudah negara Islam. Jika khilafah, ia telah mewujud menjadi sistem yang demokratis, pluralis dan inklusif. Tentunya ini berbeda dengan paradigma khilafah yang diwacanakan HTI dengan suasana eksklusif dan kaku. Di mana memang, khilafah yang ditampilkan selalu bersifat teokratif, yang sangat tidak cocok untuk kultur Indonesia. []

6 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!