NU: Khilafah Sudah Tidak Relevan

0
408

Pasca kekhilafahan Turki Usmani tumbang pada 3 Maret 1924, sebagian kelompok Islam menganggap bahwa Islam tidak lagi memiliki peran apapun dalam persoalan politik. Akibatnya, umat Islam dianggap telah terpuruk dalam banyak hal, baik dalam persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Keruntuhan khilâfah yang ditengarai oleh Kemal Ataturk dianggap sebagian umat Islam sebagai gerbang ketertindasan semua umat dalam banyak hal hingga detik ini dan akan terus berlangsung, karena tidak lagi menerapkan sistem Islam dalam model kepemimpinan.

Fakta ini kemudian memunculkan para penyeru tegaknya sistem kepemimpinan Islam khilâfah Islâmiyah di dunia, termasuk di Indonesia, seperti Hizbut Tahrir (HT) dan ISIS. Sebagian umat Islam merindukan khilâfah Islâmiyah yang dianggap sebagai sistem paling sempurna dan harus diperjuangkan oleh semua orang Islam hingga kapan pun. Dalam konteks Indonesia, pasca reformasi cukup memberikan kebebasan dan memberikan angin segar kepada para perindu khilâfah untuk berani terang-terangan menyerukan khilâfah Islâmiyah untuk ditegakkan mengganti sistem Demokrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca: Mazhab Sunni: Khiilafah Bukan Sistem Baku

Merespon fenomena ini, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia mengeluarkan pandangan soal khilâfah Islâmiyah dalam bingkai keindonesiaan. Bagi NU, kehidupan berbangsa dan bernegara seyogyanya merupakan langkah pengembangan menuju tanggung jawab kekhilafahan yang lebih besar, yang menyangkut kehidupan bersama umat manusia untuk melaksanakan amanah Allah, mendapatkan keadilan, serta mendapatkan kesejahteraan lahir batin, baik di dunia ataupun di akhirat.

Melalui keputusan Munas Alim Ulama Tahun 2014 di Jakarta, NU memutuskan beberapa keputusan soal khilâfah—yang inti teksnya adalah:

Pertama, Islam sebagai agama yang komprehensif tidak mungkin melewatkan masalah negara dan pemerintahan dari agenda pembahasan kenegaraannya. Walaupun tidak dalam konsep yang utuh, tapi tetap mengakomodir nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar agama.

Baca: Nalar Maqashid Al-Syari’ah dalam Diktum Pancasila

Kedua, Mengangkat pemimpin (nashb al-imâm) wajib hukumnyatidak ada perselisihan dalam perkara ini. Tatanan kehidupan akan kacau tanpa adanya khalifah atau pemimpin. Sebagaimana pernyataan Imam Ghazali dalam Ihya` ‘Ulum al-Din-nya bahwa “agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi, akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal, akan tersia-siakan.”

Ketiga, Islam tidak menentukan dan mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi para penganutnya. Umat diberi kewenangan sendiri untuk mengatur dan merancang sistem pemerintahan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Keempat, (sistem) khilâfah sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh Khulafa` Rasyidun. Sebuah sistem yang sesuai pada eranya; ketika kehidupan manusia belum berada di bawah naungan negara-negara bangsa. Masa itu umat Islam sangat dimungkinkan untuk hidup dalam satu sistem khilâfah. Namun, pada saat umat manusia bernaung di bawah negara-negara bangsa, maka sistem khilâfah bagi umat Islam sedunia kehilangan relevansinya.

Baca: Meninjau Kembali Tafsir Dukhon

Kelima, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hasil perjanjian luhur kebangsaan dan kenegaraan di antara anak bangsa Indonesia ini. NKRI dibentuk guna mewadahi segenap elemen bangsa yang sangat majemuk dalam hal suku, bahasa, budaya dan agama.

Keenam, Umat Islam tidak boleh terjebak dalam simbol-simbol dan formalitas nama yang tampaknya Islami, tetapi wajib berkomitmen pada substansi segala sesuatu. Dalam adagium yang populer di kalangan para ulama, “yang menjadi pegangan pokok adalah substansi, bukan simbol atau penampakan lahiriah.” Juga, “yang menjadi pegangan pokok adalah sesuatu yang diberi nama, bukan nama itu sendiri.”

Keenam perjanjian di atas, menurut NU, memperjuangkan nilai-nilai substanstif ajaran Islam dalam sebuah negara, apapun bentuk negaranya, jauh lebih penting dibandingkan hanya memperjuangkan simbol-simbol dan formalitas Islam belaka. NU menilai, mencita-citakan tegaknya khilâfah di negara Indonesia merupakan perbuatan sia-sia.

Penegasan sikap terhadap soal khilâfah adalah rangkaian penguatan NU dalam meneguhkan Islam rahmatan lil Alamin. Dimana NU tidak bergeser sedikit pun dan tetap teguh memegang perjanjian luhur itu. Komitmen ini telah dilakukan ketika membahas hubungan Pancasila dengan Islam. Deklarasi hubungan keduanya terjadi pada Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Sukorejo, Situbondo 21 Desember 1983 (Sumber: NU Online; 2015).

Pertama, Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesi bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama; Kedua, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

Baca: Catatan Hitam Hizbut Tahrir: Teror dan Kekerasan

Ketiga, Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia; Keempat, Penerima dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariah agamanya; Kelima, Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

NU terus mendorong kepada pemerintah untuk memblokir apapun jalan dan upaya gerakan yang hendak menghancurkan NKRI. NU berkomitmen memperjuangkan keutuhan NKRI dari rongrongan para penyeru khilâfah sebagaimana memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah, yang pada saat itu melahirkan perlawanan rakyat pada 10 November 1945. []

Leave a reply

error: Content is protected !!