Negara Islam (itu) Tidak Ideal

2
159

Islam sejak awal telah bersentuhan dengan masalah kenegaraan dan politik secara luas. Dan sejarah di masa klasik, politik menjadi topik penting dalam Islam, sebab salah satu kejayaan Islam adalah bidang politik, baik di masa Nabi maupun sahabat-sahabatnya. Sejarah klasik itu yang membuat adagium al-Islâm: dîn wa daulah (Islam adalah agama dan negara) sangat familiar, yang dalam bahasa Imam Ghazali disebut dengan al-Dîn wa al-Mulk tauamâni (agama dan kekuasaan saudara kembar). Saudara kembar pasti berbeda, tapi keterikatan keduanya sangat erat.

Musdah Mulia melalui buku Negara Islam, yang merupakan editan dari disertasinya di UIN Syarif Hidayatullah ini menjelaskan dan melacak jejak konsep Negara Islam perspektif Muhammad Husain Haikal (1888-1956 M), seorang pemikir Muslim lulusan Universitas Sorbonne, yang juga pengikut setia Muhammad Abduh.

Konsep Negara Islam―bagi Musdah Mulia―tidak ditemui kebakuannya dan kewajibannya. Disisi lain, interpretasi yang mengitari terlalu banyak, satu Muslim dengan lainnya menafsirkan sesuai kepentingan masing-masing. Musdah mencatat beberapa faktor penyebabnya, yang salah satunya adalah “Negara Islam yang didirikan Nabi di Madinah dan dianggap sebagai bentuk yang ideal ternyata tidak memberikan suatu model yang baku dan terperinci” (hlm. 15). Memang, catatan sejarah lebih memilih bahwa periode masa Nabi dikonotasikan sebagai Negara Teokrasi. Mengapa? Karena seluruh tindakan Nabi yang dijalankannya di bawah bimbingan wahyu dari Allah SWT. Dan menurut para penyeru khilâfah bahwa sistem khilâfah bukanlah teokrasi. Artinya, penyeru khilâfah secara otomatis berbeda dengan negara yang di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad.

Baca: Syariah dan Khilafah; Manakah Yang Lebih Wajib?

Tahta tetap berlanjut, tapi Nabi sudah wafat. Maka bimbingan langsung dari Allah berhenti. Para Khulafah’ Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali) dengan perubahan-perubahan mendasar yang mereka lakukan, hanyalah mendasari ijtihad kenegaraannya dengan asas-asas warisan Nabi, yang disesuaikan dengan keadaan mereka masing-masing. Artinya, di zaman sahabat yang ada adalah―meminjam pernyataan Musdah―”pemerintahan manusia biasa”, yang disebut Musdah dengan periode republik. Jika periode sahabat ini disebut periode republik, maka Indonesia telah mencontoh sahabat-sahabat mulia Nabi.

Perubahan bentuk terjadi lagi pada masa Bani Umayyah dengan model monarki. Sebuah sistem dimana kepala negara bersifat absolut dan sistem musyawah tidak menjadi siginifikan adanya. Sistem ini pun dalam sejarah politik Islam dipakai oleh Dinasti Abbasiyah. Sampai muncul kemudian sejarah kekhalifahan Turki Ustmani di Istanbul tahun 1281 dan berakhir runtuh pada tahun 1924 dengan sistem sekuler yang dikendalikan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Artinya, tesis tidak ada kebakuan sistem dalam sejarah Islam menjadi benar adanya.

Tesis Musdah ini didasarkan pada pemikiran Haikal. “Prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh Qur’an dan Sunah tidak ada yang berkaitan langsung dengan ketatanegaraan. Meskipun demikian, lanjutnya, prinsip-prinsip dasar itulah yang digunakan Nabi di dalam mengatur perilaku manusia dan hubungan antar-sesama mereka. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud adalah prinsip tauhid atau iman kepada keesaan Tuhan, prinsip sunnatullah dan prinsip persamaan antar-manusia” (hlm. 28).

Baca: Khilafah: Membawa Berkah atau Malapetaka?

Perubahan-perubahan sistem kenegaraan secara terus menerus itu membuktikan bahwa khilâfah bukanlah satu-satunya sistem yang pernah digunakan sejak era Nabi sampai saat ini. Maka tesis ini meruntuhkan asumsi tentang kewajiban khilâfah yang bersumber dari Allah langsung. Memang, dalam syariat Islam, topik khilâfah tidak menjadi persoalan penting dan signifikan. Jikalau dibahas dalam kitab hadis, tetapi itu bukan berarti ia menjadi penting adanya.

Setiap pemimpin yang mendasari pemerintahannya dengan asas-asas dan kepentingan agama, apapun bentuk dan nama pemerintahannya, maka ia bisa disebut pemerintahan Islami. Sebab itulah, menurut Musdah―dengan merujuk kepada Haikal, “yang dipentingkan adalah cara melaksanakan kekuasaan pemerintahan itu… umat Islam bebas mengambil sistem pemerintahan yang bagaimana pun, asalkan sistem tersebut menjamin persamaan di antara warga negaranya” (hlm. 231).

Jika patokannya adalah prinsip dasar Islam di atas, maka sistem khilâfah tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan yang ideal. Mengapa? Sistem khilâfah seperti yang diserukan kelompk Hizbut Tahrir Indonesia, dalam undang-undang Negara Khilafah yang dibuatnya, diskriminasi dan tendensius masih sangat kental dan kuat. Misalnya, pemimpin harus seorang Muslim; pemimpin tidak boleh perempuan; bahasa wajib Negara Khilafah adalah Bahasa Arab; seorang khalîfah harus berasal dari mereka yang sebelumnya telah memperjuangkan upaya penegakan sistem khilâfah. Yang kesemuanya itu tidak selaras dengan prinsip dasar Islam―jika merujuk pada pemikiran Haikal dalam buku ini. Kutipan penting dari Haikal yang direkam Musdah, yakni:

وانما هو اجتهاد أملته وأملته على صور مختلفة تلائم تغير هذه الأحوال

“Semua itu hanyalah merupakan ijtihad yang disandarkan kepada sejumlah peristiwa yang muncul dalam masyarakat Islam, yang senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perubahan situasi dan kondisi yang meliputinya” (hlm. 251).

Buku ini mendedahkan secara ilmiah dan kaya akan referensi. Dimana kesimpulannya adalah bahwa pemerintahan yang Islami atau negara bisa dikategorikan demikian, manakala menjalankan tiga aspek penting, yakni: didasari pada prinsip persaudaraan sesama manusia, prinsip persamaan antar-manusia, dan prinsip kebebasan manusia. Yang ketiga mengacu kepada prinsip tauhid, sebagai inti dari ajaran Islam. Perbedaan sistem yang ada―menurut Haikal―hanyalah perbedaan pada tupoksi dan dominasi unsur spiritualnya. []

2 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!