Nalar Maqâshid Al-Syarî’ah dalam Diktum Pancasila

12
1925

Oleh: Muhamad Sofi Mubarok (Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

Pergulatan dan bisikan kuat agar dapat mengemukakan alur pikiran terkait diskursus agama dan Pancasila, yang nampaknya belakangan relatif menyeruak kembali, lantaran negara dianggap sudah tak mampu mengurai problematika bangsa. Saya memulai artikel ini dengan mengajukan sebuah manifesto yang disampaikan maha guru saya kala menempuh pendidikan sebagai seorang santri sekitar delapan tahun silam di PP. Salafiyah Syafi’iyyah Situbondo, KH. Afifuddin Muhajir.

Beliau mengemukakan tiga pandangan terkait Pancasila, yaitu kesesuaian dengan syariah, tidak adanya pertentangan antar keduanya, sekaligus sebagai subordinasi syariah itu sendiri. Konstruk berpikir demikian, menurut hemat saya, berpijak pada cara pandang maqâshidî―suatu alur berpikir untuk menginterpretasi realitas, narasi dan ‘kebenaran’ berdasarkan nilai dan asas-asas syariah. Cara pandang demikian mirip dengan paradigma yang diperkenalkan oleh Ahmad Al-Raysûnî saat menginterpretasi teks dengan paradigma utilitarianistik (al-Tafsîr al-Mashlahî lil-nushûsh).

Baca: Syariah dan Khilafah; Manakah Yang Lebih Wajib?

Kita menolak shathahat yang berujar Pancasila terlahir sebagai sebuah ideologi kosong, sama seperti klaim kosong Nietzsce yang meyakini ajaran nihilisme. Pancasila merupakan manifestasi sejarah, pergulatan ideologi, dan jalan tengah untuk tidak dikatakan terjebak pada sekularisme di satu sisi, dan balada fundamentalisme di sisi lain. Namun, agar pembicaraan dapat lebih fokus, saya akan mengerucutkan pada pertanyaan mendasar yang terlintas dalam benak para pengkaji hukum Islam, di mana letak nilai-nilai tujuan syariah mengalir dalam Pancasila? Mari kita uji.

Pertama, memelihara agama (hifzh al-Dîn) dengan segala varian katanya berada dalam posisi utama kala membicarakan tujuan syariah (Maqâshid al-Syarî‘ah). Nilai ini sangat bersinergi dengan sila pertama dari Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebuah tesis menyebutkan, memelihara agama selalu menjadi dasar dari seluruh tujuan syariah itu sendiri (ashlu maqâshid al-Syarî‘ah) yang melahirkan tujuan syariah lainnya. Agama mengajarkan adanya tuhan yang menciptakan sebagai sebab segala sesuatu. Dari sinilah kebudayaan dan peradaban besar lahir. Karenanya, ateisme dan pengingkaran terhadap Tuhan tak pernah dikenal dalam peradaban besar mana pun.

Baca: Menyoal Kekeliruan Tafsir Islam Kaffah

Berbeda dengan agama lain, Islam mengajukan sebuah kredo tentang keberadaan Tuhan yang maha tunggal (tauhid). Tauhid yang dimaksud bukan sebatas dogma teologi transenden yang hanya ada dalam perdebatan para teolog. Lebih jauh, tauhid merupakan visi pembebasan Islam terhadap indoktrinasi, belenggu dan pengkultusan segala sesuatu di luar Tuhan. Argumen menarik disampaikan Mamduh al-‘Arabi (1988) yang menyatakan sejatinya monoteisme Islam mengandung nilai pembebasan (tahrîr) Nabi terhadap bangsa Arab yang terbelenggu pada pemujaan berbagai berhala, selain karena tauhid mengguncang hegemoni politik, kelas sosial hingga ekonomi bangsa Arab kala itu yang menjadikan berhala sebagai komoditas.

Tauhid sebagai pondasi merupakan spirit yang diajarkan Islam agar manusia mampu melepaskan diri dari beragam tuhan-tuhan yang selama ini diciptakan menuju Tuhan yang sebenar-benarnya. Karenanya, Jamâl al-Bannâ, seorang intelektualis Muslim Mesir menyatakan dalam karyanya, Nahw Fiqh Jadîd (Manifesto Fikih Baru), dogma monoteistik yang dikandung dalam Islam merupakan inti ajaran yang menekankan adanya kebebasan bagi manusia (hurriyyah).

Kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hukum Islam mengetengahkan gagasan tentang insâniyyah. Gagasan ini juga dikembangkan Nashr Hâmid Abû Zayd dalam salah satu tesisnya. Teori insâniyyah sebagai bagian dari maqâshid al-Syarî‘ah bekerja dengan menggeser paradigma teo-sentris sebagai pijakan dasar dalam menentukan setiap hukum-hukum baru yang tak ditemukan dalam teks korpus syariah, menuju hukum antroposentris yang mejadikan manusia sebagai pusat hukum. Selama ini, metodologi fikih klasik selalu memusatkan ‘kebenaran’ pada lingkaran teks syariah melalui teori-teori yurisprudensi hukum Islam (ushûl al-Fiqh). Dimensi inilah yang dikritik ulama kenamaan Tunisia, Muhammad Thâhir Ibn ‘Âsyûr. Ushûl al-Fiqh, tandas Ibn ‘Âsyûr, memiliki kelemahan, setidaknya pada dua hal, yaitu perbincangan hukum yang terbelenggu pada teks, serta tak cukup seriusnya para ushûlî menggali dan cenderung mengabaikan kebijaksanaan dan tujuan-tujuan syariat yang sebagian di antaranya ditangkap oleh kaidah-kaidah fikih yang cukup kaya.

Baca: Khilafah: Warisan Nabi?

Saya menemukan konsep insâniyyah inilah yang menjadi inspirasi utama para founding fathers kala menyusun diktum sila kedua. Seakan para founding fathers tengah berbicara, prediksi di masa depan bahwa kemanusiaan akan semakin asing terdengar dalam ruang-ruang akademik dan penjajahan modern–selain  karena aktivisme politik juga kelak mengabaikan teori-teori seputar kesejahteraan (welfare) lantaran terjebak pada berbagai konflik kepentingan (conflict of interests).

Oleh karena itu, konsep insâniyyah telah mengalami sublimasi dengan klausul “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Ia juga menyadarkan kita semua bahwa sudah seharusnya kemanusiaan menjadi sumber segala aktivitas sosial sekaligus jantung bagi pola fikir masyarakat, di samping perlu diwujudkan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjamin hak-hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan,

أن الشريعة أساسها ومبناها على الحكم ومصالح العباد … وهي عدل كلها ورحمة كلها

“Pondasi (tegaknya) syariah ialah kebijaksanaan dan kemaslahatan umat manusia… di antaranya ialah keadilan dan rahmat”

Ketiga, persatuan Indonesia. Para pengkaji literatur Islam klasik tentu sudah sangat familiar dengan istilah “persatuan” yang dikenal dengan beragam istilah, seperti ittihâd, wihdah, dan sebagainya. Teks korpus syariah mengurai terminologi ini dalam berbagai ayat dan hadis, larangan perintah untuk bercerai satu sama lain (QS. Âli ‘Imrân [03]: 103) karena karakteristik manusia yang selalu berselisih satu sama lain (QS. Hud [11]: 118). Dalam teori maqâshid al-Syarî‘ah, konsep yang dekat dengan pengertian tersebut adalah hifzhu al-Jâmi’ah (memelihara persatuan).

Uraian nilai tujuan syariah ini dapat kita temukan, misalnya, dalam catatan Ibn ‘Âsyûr saat melakukan penelusuran teks syariah yang menceritakan pergulatan wacana antara Nabi Musa dan Nabi Harun selepas Nabi Musa melakukan perjalanan spiritual ke Bukit Sinai untuk menerima sepuluh perintah (ten commandment). Tafsir klasik mengisahkan, Nabi Harun melakukan pembelaan terhadap pilihannya dengan membiarkan Bani Israil berada dalam kekafiran guna menghindari perpecahan satu sama lain. Beliau menyatakan, “sebenarnya aku khawatir engkau akan berkata kepadaku bahwa aku membiarkan Bani Israil berada dalam perpecahan” (QS. Thâhâ [20]: 94).

Baca: Nasionalisme: Sebuah Ajaran Rasulullah

Dari sini, catatan Ibnu ‘Âsyûr menarik digaris bawahi. Beliau menilai, Nabi Harun telah berijtihad untuk mendahulukan persatuan umat dibanding memelihara agama (Ibn ‘Âsyûr, 2000: Juz. 16, 172). Pandangan ini tentu bukan suatu hal baru yang sama sekali ditolak kalangan Muslim mayoritas. Rashîd Ridhâ misalnya, para ulama sering kali mendahulukan persatuan dan stabilitas masyarakat di atas kepentingan agama. Misalnya, pilihan untuk mendiamkan tirani penguasa jika gerakan perlawanan akan mengakibatkan ongkos politik dan sosial yang lebih besar, yaitu konflik di tengah masyarakat. Rashîd Ridhâ mengutip kaidah yang digunakan para ulama,

ارتكاب الأخف الضررين

“(Pilihan demikian diambil) dalam rangka menanggung bahaya yang lebih kecil untuk menangkal bahaya yang lebih besar”.

Keempat, nilai musyawarah (syûrâ) dan kebijaksanaan (al-Hikmah) dalam sila keempat. Tentu saja kedua nilai tersebut relevan dengan misi yang digariskan agama dalam beberapa ayat (QS. Âli ‘Imrân [03]: 159; QS. Al-Syûrâ [42]: 38). Musyawarah adalah jalan tengah untuk menolak segala bentuk kediktatoran, tirani mayoritas, hegemoni, serta pemaksaan kehendak dan menolak segala bentuk klaim kebenaran tunggal. Saya telah menjelaskan konsep syûrâ dalam buku Kontroversi Dalil-dalil Khilafah.

Pada titik ini, yang perlu ditekankan adalah syûrâ secara tegas dapat menutup kemungkinan (dharî’ah) terjadinya tirani pemerintahan maupun mayoritas agar setiap kebijakan yang diambil mengedepankan kepenting publik (common interest; al-Mashlahah al-‘Âmmah) dan tetap mendengarkan suara minoritas. Karena agama menyatakan bahwa setiap kebijakan yang hendak diambil pemerintah harus memerhatikan kepentingan rakyat tanpa pandang bulu.

Kelima, keadilan sosial. Tecakup di dalamnya keadilan (al-‘Adâlah) sebagai tujuan syariah. Terhampar sejumlah ayat yang menjelaskan nilai keadilan (QS. Al-Nisâ’ [04]: 58; QS. Al-Mâidah [05]: 8; QS. Al-Nahl [16]: 90; QS. Al-Hujurât [49]: 9). Redaksi lain menyebutnya dengan al-Qisth (QS. Al-Nisâ’ [04]: 135; QS. Al-Mâidah [05]: 42; QS. Al-An‘âm [06]: 152; QS. Al-A’râf [07]: 29; QS. Al-Hadîd [57]: 25) serta banyak ayat lainnya.

Maqâshid al-Syar‘îah juga menyebut derivasi terma ini dengan istilah al-Musâwâh (persamaan derajat), bahwa perbedaan warna kulit, bentuk tubuh dan kewarganegaraan tak berarti ada keistimewaan kelas tertentu dalam agama (Ibn ‘Âsyûr, 2001: Cet. Ke-2, 329-331), termasuk dalam soal pemenuhan hak dan kewajiban. Keadilan sosial juga dapat ditafsirkan sebagai keadilan ekonomi yang disinggung secara apik oleh Alquran agar harta tak hanya berpusat pada orang-orang kaya (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Baca: Doktrin ASWAJA: Antara Khalifah dan Khilafah

Paparan di atas menyimpulkan bahwa tujuan di balik legislasi syariah terangkum dalam Pancasila. Dengan demikian, argumen apa yang cukup kuat diajukan untuk meruntuhkan keyakinan bahwa Pancasila sejalan dengan syariat Islam atau, setidaknya, tidak bertentangan dengan ajaran agama?

Jika pertanyaannya adalah Pancasila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan karenanya perlu diubah, maka seharusnya pandangan tersebut juga diarahkan pada eksistensi agama dewasa ini. Agama telah mengalami distorsi akibat ulah penganutnya yang sering kali menafsirkan serampangan sehingga beribu nyawa melayang tanpa dosa selain juga tak jarang menjadikannya sebagai komoditas untuk mencari keuntungan semata. Apakah itu juga berarti beragama menjadi tak lagi relevan dan karenanya harus kita tinggalkan? Bukankah sudah menjadi kewajiban kita untuk memperbaharui sikap keberagamaan kita? Kalau begitu, tak keliru jika  saya katakan, tak ada jalan untuk mengubah Pancasila. []

12 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!