Mungkinkah Membingkai HTI dalam NKRI?

3
285

Sangkhalifah.co — Sejak awal berdirinya Hizbut Tahrir tahun 1953 di Al-Quds Palestina, organisasi ini memiliki cita-cita yang mengangkasa; yakni menegakkan sistem khilâfah Islâmiyah dan mewujudkan satu khalîfah (pemimpin; penguasa) di dunia. Maksudnya, seluruh negara-negara di bawah kendali satu pemimpin. Kedudukan khalîfah di “Negara Khilâfah” ini—kalau diambil seperti di Indonesia—tidak saja sebagai presiden, tapi juga memiliki kewenangan seperti DPR yang punya hak membuat dan mengesahkan UU.

Dalam sistem khilâfah Islâmiyah  di Negara Khilâfah, seorang khalîfah (pemimpin) harus menjadikan “akidah Islam sebagai dasar negara”. Artinya, segala sesuatu yang terkait dengan institusi negara, harus dibangun di atas akidah Islami. Dan bahasa resmi negara adalah Bahasa Arab—walau pun kini diketahui khalayak, hanya berapa persen dari mereka (pejuang khilâfah) yang bisa berbahasa Arab. Aneh! Ini sesuai dengan pasal 8 dalam Undang-Undang Negara Khilâfah ala Hizbut Tahrir. Pengikutan kata “ala”, karena selain HTI, pejuang khilâfah seperti ISIS dan Khilafatul Muslimin tidak menyetujui UU Negara Khilâfah buatan HTI. Sesama mereka masih terus bertengkar dalam memperebutkan legitimasi kebenaran atas seruannya di masyarakat.

Dari sini kita dapat mencerna. Pertikaian di antara penyeru khilâfah karena perbedaan kepentingan politik; ada yang skala nasional dan juga internasional. Maka Hizbut Tahrir bukanlah “Gerakan Dakwah” atau “Gerakan Sosial Kemasyarakatan”, melainkan “Organisasi Politik” yang menjadikan dakwah sebagai strategi untuk mewujudkan kepentingan politik globalnya. Ini sejalan dengan nama mereka; “hizbun” yang berarti partai.

Menurut Sofiuddin, penulis buku ini, jika “ditinjau dari segi hubungan kausalitas, adanya Hizbut Tahrir di Indonesia karena adanya HT di luar negeri, seperti HT Malasyia dan lain-lain… menjadi musuh dari semua negara, karena di sana ditemukan terdapat mamlakah, kerjaan, republik dan tidak ditemukan khilâfah Islâmiyah” (hlm. 3). Maka wajar pemerintah Indonesia mencabut legal formalnya. Kenapa? HT menginginkan pembongkaran NKRI dan menggantikannya dengan “Negara Khilâfah”. Mereka—kelompok HTI—menganggap sistem pemerintahan, metode dan negara ini adalah thagut.

Pemahaman tersebut disebabkan adanya kegagalan HTI dalam memandang Pancasila. Pada posisi mempersoalkan Pancasila dan sebagainya, menurut Sofiuddin HTI sendiri bermasalah dari sistem dan metode yang ditawarkannya. “posisi khilâfah Islâmiyah versi HT dan HTI baru begereak pada tatanan nilai dan wacana. Sesuatu yang belum bisa diprediksikan implementasinya, juga belum bisa memberikan kemanfaatan”. Dalam menyerukan gagasannya, lanjut Sofiuddin, “HTI dianggap sudah melakukan demarkasi. Demarkasi yang menuju pada takfir (upaya mengkafirkan) yang dapat mengakibatkan pengumuman perang oleh orang yang tidak berkompeten” (hlm. 53).

Baca Juga:

Permasalahan berikutnya, adakah saat ini, seseorang—khususnya di dalam internal HTI—yang seperti Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, yang mereka mampu menerapkan Islam secara keseluruhan? Tidak ada. Sebab itu, menjadi tidak adil apabila Muslim di Jepang, Muslim di Amerika Serikat dan sebagainya tidak akan masuk surga karena faktor negaranya tidak menganut akidah Islam.

Dalam Islam, kata kâffah dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 208 ini berarti ajaran Islam yang lengkap. Bukan diartikan sebagai Negara Islam. “Membentuk Negara Islam—atau Negara Khilâfah—tidak pernah diwajibkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tapi amaliah ajaran Islam hukumnya wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam” (hlm. 55).

Kegagalan-kegagalan dalam membaca ajaran Islam tersebut, memunculkan satu pertanyaan mendasar; Mungkinkah Membingkai HTI dalam NKRI? Bisa iya, dan bisa tidak.

Bisa iya, manakala HTI kembali ke pangkuan NKRI dengan ragam konsekuensinya. Berbagai harapan telah diberikan pemerintah dan kesempatan demi kesempatan emas terus dinikmati HTI—entah disadari atau pura-pura tidak sadar. HTI bisa menjadi mitra negara dengan sikapnya yang kritis. Pemerintah membutuhkan peran dari masyarakat yang kritis agar terjadi stabilisasi dalam pemerintahan. Tapi bukan kritis yang diada-adakan, melainkan yang natural.

Harapan pemerintah agar HTI kembali ke pangkuan, tentunya mencontoh metode utusan Allah SWT. “Semua orang mengetahui bahwa Fir’aun adalah kejam, pembunuh, jahat, rezimnya diktator dan lain sebaginya, tapi Allah SWT menyuruh kepada Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s. untuk berkata lemah lembut dengan harapan Fir’aun dapat menjadi orang yang sadar dan bersedia untuk bertaubat” (hlm. 164). Sekalipun HTI mencaci maki dan bahkan melaknat pemerintah, tetapi pemerintah terus berupaya membujuk HTI untuk meninggalkan cita-citanya yang utopis lagi mengangkasa.

Bisa tidak, makanakala HTI terus menganggap pemerintahan Indonesia—selama tidak dan belum wujud khilâfah Islâmiyah—sebagai musuhnya. Tapi ada satu hal yang sulit ditepis oleh HTI, bahwa mereka di saat mencaci maki dan melaknat, mereka sambil menyelam dengan memakan dan meminum apa-apa yang ada di negara ini. Kemudian juga, jika terus menerus HTI mengambil dan melancarkan “perang” dengan pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan kehilangan kesabarannya. Tentunya ini merugikan HTI sendiri.

Pada akhirnya, kerukunan dan persatuan dalam bingkai NKRI dengan tetap menjalankan dan melaksanakan ajaran Islam yang merupakan inti dari Islam rahmatan lil alamin dalam konteks keindonesiaan adalah hal yang bisa tanpa memerlukan tegaknya khilâfah Islâmiyah. []

3 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!