Mewaspadai Narasi Pengkafiran Terhadap Pemerintah

0
166

Sangkhalifah.co — Di tengah suasana pandemi yang belum berakhir saat ini, masih banyak pihak yang senang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bukannya berbagi kepada yang membutuhkan, justru malah merepotkan dan meresahkan. Mereka adalah pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang kerjaannya menyalahkan. Tidak peduli pemerintah, juga selalu berkonotasi negatif kepada pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Kelompok demikian, layak juga mendapatkan sebutan sebagai perusuh bangsa.

Pasca pembubaran FPI di akhir tahun 2020 yang lalu, belum juga menutup kesempatan intoleransi dan anarkisme terjadi. Justru setelah FPI dibubarkan tentu akan ada dampak signifikan yang patut diwaspadai pemerintah. Harapan besar kepada pemerintah untuk selalu melakukan upaya antisipatif protektif terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dalam bingkai keharmonisan dan kerukunan. Proses dialog dan edukasi terhadap masyarakat harus selalu menjadi agenda utama dalam upaya tersebut.

Setidaknya, ada dua hal yang mungkin terjadi sebagai dampak FPI dibubarkan. Pertama, perlawanan kepada pemerintah sebagai bentuk kekecewaan dari simpatisan. Di sisi lain, yang mengkhawatirkan ialah penyusupan kelompok lain yang sepaham untuk turut balas dendam dan mengarah tindakan terorisme. Kedua, lahirnya gerakan bawah tanah yang membawa ideologi sama dengan nama berbeda. Hal demikian sangat dimungkinkan, mengingat kejadian yang sama juga pernah dilakukan HTI pasca pembubarannya di tahun 2017. Meskipun sudah bubar, simpatisannya tetap melakukan kegiatan dan propaganda dengan kedok lain (medcom.id, 2020).

Di tengah hiruk pikuk bangsa ini mengatasi pandemi belum juga menemui titik final, banyak pihak yang justru memancing di air keruh. Ada pihak yang mengambil keuntungan dengan aneka bisnisnya. Di lain sisi, ada pihak yang selalu berkonotasi negatif terhadap pemerintah dengan motif agama. Yang dimaksud di sini adalah dalam melancarkan aksinya pihak tersebut mewakili kelompok yang kerap menggunakan baju agama tapi suka mencaci maki pemerintah. Sehingga, orang seringkali percaya terhadap penampilan berjubah daripada mempertimbangkan inti persoalan yang dilayangkan.

Oleh mereka, agama seringkali menjadi kedok untuk melancarkan aksi anarkis-radikalisme. Motifnya tentu tidak jauh dari muatan kebencian dan intoleransi. Sudah tentu pendengarnya akan kepanasan, bila itu datang dari elemen yang berbeda pandangan apalagi beda secara ideologi. Satu hal yang kerap muncul sebagai narasi provokatif oleh mereka adalah narasi pengkafiran. Dan semuanya sangat ramai ditujukan kepada pemerintah. Sebagai contoh, cara FPI menyerang pemerintah selalu disisipkan narasi bahwa pemerintah kafir dan ungkapan kasar lainnya. Lalu seperti apakah narasi pengkafiran yang perlu diketahui?

Tiga Model Narasi Pengkafiran Terhadap NKRI

Ada tiga narasi pengkafiran terhadap NKRI yang terkadang ditujukan kepada pemerintah secara umum maupun pejabat tertentu. Pertama, pengkafiran terhadap pemerintah seringkali dikaitkan dengan isu bahwa pemerintah Indonesia tidak menjalankan hukum Allah. Lagi-lagi argumentasinya diperkuat dengan tindakan syirik pemerintah karena tidak sesuai dengan syari’at Islam. Kedua, narasi pengkafiran dikaitkan dengan pihak pemerintah yang menjalankan hukum yang disebut “jahiliyah”. Sebab, aturan tersebut tidak sesuai dengan bunyi dalil-dalil dalam syari’at Islam. Ketiga, sistem demokrasi yang dianut oleh pemerintah rupanya tidak luput dari perhatian kelompok yang mengaku pembela Islam. Sistem demikian dinilai tidak sesuai dengan Islam. Sistem demokrasi merupakan produk Barat yang disebut kafir. Sehingga, apabila mempertahankan sistem pemerintahan model tersebut otomatis mempertahankan sistem thaghut (Ba’asyir, 2012: 5-7).

Ternyata tiga narasi di atas tidak lahir begitu saja. Narasi pengkafiran terhadap pemerintah seperti disebutkan di atas memuat alasan-alasan mendasar. Hal ini seperti telah ditulis oleh Abu Bakar Ba’asyir dalam buku al-Tadzkiroh pada 2012 yang lalu. Alasan-alasan tersebut juga dikuatkan dengan ayat-ayat al-Qur’an yang dimaknai sebagai penguatnya.

Pertama, pemerintah Indonesia dinilai telah menyekutukan Allah dalam menetapkan hukum. Sebab, secara faktual kedaulatan hukum yang seharusnya milik Allah, berada di tangan DPR/MPR. Inilah fakta yang terjadi di Indonesia. Segala peraturan dan keputusan yang bersifat hukum berada di tangan manusia. Hal seperti ini dinilai menyimpang dari syari’at Islam. Sehingga, Indonesia termasuk negara yang demikian karena tidak diatur oleh syari’at Islam.

Kedua, pemerintah yang menjalankan aturan perundang-udangan dinilai memberlakukan hukum jahiliyah. Hal ini otomatis membuat pemerintah juga membuang hukum Allah. UUD 1945 menjadi produk manusia yang tidak boleh diberlakukan. Sebab, dengan mengamalkan undang-undang tersebut akan menyalahi aturan hukum Allah. Menurut Ba’asyir, ini juga berlawanan dengan QS. al-Ma’idah [5]: 44.

“Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.” QS. 5: 44

Ketiga, pemerintah yang menjalankan sistem demokrasi sama halnya dengan mempertahankan sistem pemerintahan kafir. Jika demikian, maka secara otomatis pemerintah telah mempertahankan taghut. Ba’asyir menyebut bahwa thaghut adalah setan yang dinilai oleh Allah sebagai pemimpin kaum kafir (Ba’asyir, 2012: 7). Secara syari’at, menurutnya sistem demokrasi juga mengingkari praktik dari QS. al-Nisa’ [4]: 60.

“Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada thaghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sejauh-jauhnya.” QS. 4: 60

Terkesan apa yang terungkap di atas adalah benar. Sebab, dalam tiap argumentasinya selalu disertakan dalil sebagai penguat. Akan tetapi, jika diterapkan dalam ruang publik yang multikultural seperti Indonesia tentu harus dikaji ulang. Bukan ayatnya yang dikaji, melainkan cara pandang terhadap pemaknaan. Tentu saja kurang relevan apabila ayat-ayat tersebut digunakan untuk menguatkan argumen hanya secara tekstualis. Sehingga, merujuk kepada makna tekstual seringkali menjadi satu model pembenaran sepihak makna pengkafiran bagi para pengusung semangat bela agama.

Dengan melihat tiga model narasi di atas, kita setidaknya dapat membuka wawasan mendasar tentang pengkafiran terhadap pemerintah. Narasi pengkafiran yang diusung para kelompok radikalis tersebut harus menjadi alarm bagi semua. Karena melawan propaganda bernada provokatif seperti pengkafiran tersebut harus menjadi tanggung jawab bersama. Kita dapat melihat isu pengkafiran dari spektrum yang lebih luas. Hal ini penting supaya tidak mudah terheran dengan adanya isu pengkafiran yang lahir belakangan. Sehingga, untuk menanamkan imunitas ideologi dalam diri masyarakat diperlukan edukasi secara berkesinambungan melalui dialog dan pengkajian. [Abdul Fattah]

Leave a reply

error: Content is protected !!