Menyoal Konservatisme dan Stabilitas Negara

1
121

Sangkhalifah.co — Sudah tujuh puluh lima tahun lebih, bangsa Indonesia berhasil melepaskan dirinya dari genggaman kolonialisme. Melalui perjalanan sejarah bangsa yang panjang dan membandingkannya dengan pengalaman bangsa lain, maka sudah sepatutnya kita yakin bahwa lima prinsip yang terkandung dalam Pancasila adalah prinsip-prinsip yang sangat luhur.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Cak Nur, bahwa kelima prinsip itulah yang mendasari persatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, serta menjadi pangkal tolak pengembangan pemikiran kenegaraan Indonesia modern.

Namun, belakangan ini kita kerap menyaksikan fenomena yang menampakkan adanya kecenderungan akan kekecewaan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Alvara Research Center mengemukakan bahwa pada survey yang dilakukannya di tahun 2017 terhadap 4200 generasi milenial yang terdiri dari 1800 Mahasiswa dan 2400 pelajar yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan SMA di Indonesia, didapati bahwa 17,8 persen mahasiswa dan 18,4 persen pelajar menyetujui khilafah sebagai bentuk ideal sebuah negara.

Hasil riset tersebut memperlihatkan bagaimana prosentase konservatisme Islam mulai merasuk pada tubuh mahasiswa dan pelajar. Mungkin ini bisa dinilai sebagai salah satu dampak negatif globalisasi yang memungkinkan mahasiswa dan pelajar untuk mengonsumsi kajian-kajian radikal melalui gadget yang mereka genggam.

Kecenderungan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Azyumardi Azra bahwa generasi milenial adalah generasi yang malas memvalidasi kebenaran berita dan cenderung menelan mentah-mentah informasi yang mereka dapatkan. Konservatisme di kalangan milenial menimbulkan sebuah kekhawatiran akan terjadinya gelombang intoleransi dan radikalisme di waktu mendatang yang merupakan ancaman bagi stabilitas politik bangsa.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor yang mendukung konservatisme dan keinginan terhadap formalisasi Islam (khilafah) adalah adanya keinginan untuk menjadi seorang muslim yang kaffah—dalam istilah populer mereka dan dimaknai sebagai muslim sejati.

Faktor inilah yang disebut oleh Gus Dur sebagai salah satu pendorong bagi kalangan formalis Islam untuk terus berupaya mewujudkan “sistem Islami” secara fundamental dengan mengabaikan pluralisme masyarakat.

Implikasi nyata lainnya dari adanya ideologisasi Islam ini ialah munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengembalikan Piagam Jakarta—yang dinilai lebih syar’i—maupun secara mutlak menginginkan syariat Islam sebagai ideologi alternatif terhadap Pancasila. Namun mungkin itu hanya dalih saja sebab kelahiran khilafah tetap saja ada di balik itu semua.

Harus diakui bahwa menjadi seorang muslim yang sejati adalah sebuah tuntutan, namun yang perlu dikritisi adalah kadar “sejati” itu sendiri. Apakah seorang muslim yang mengenakan gamis otomatis menjadi lebih Islami (lebih sejati keislamanannya) daripada yang mengenakan sarung?

Analogi tersebut rasanya pantas ditujukan kepada kelompok-kelompok konservatif yang lebih mementingkan kulit dari pada isi. Maka tidak heran jika mereka berani mengusik Pancasila sebagai dasar negara. Sebab menurut menurut mereka Pancasila itu tidak syar’i atau islami.

Ntah apakah mereka melupakan, atau mungkin tidak mengenal, bahwa Pancasila adalah cerminan nilai-nilai universal Islam yang substantif serta tidak mengetahui bahwa dalam Islam sendiri tidak ada pandangan yang pasti mengenai “negara Islam” baik dari konsep pergantian pemimpin maupun ukuran negara, nation state atau city state.

Sebenarnya apa yang diusahakan oleh kaum konservatif itu termasuk dalam tindakan al-tahsil al-hasil atau tindakan yang tidak perlu dilakukan. Karena bisa dibayangkan betapa besar konflik yang terjadi jika ideologi negeri ini begitu saja ingin diganti. Maka sudah saatnya bagi masyarakat Indonesia untuk berhenti memperdebatkan simbol-simbol dan mulai mengarahkan paradigma berpikirnya ke hal-hal yang substansial, misalnya mempertanyakan kembali hakikatnya sebagai manusia.

Bukankah sejatinya Tuhan telah memberikan mandat bagi setiap manusia di muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Dimana salah satu tugas khalifah adalah memperbaiki kehidupan satu sama lain, memelihara dan meningkatkan mutu hidup bersama. Maka semestinya umat Islamlah yang seharusnya lebih mampu menjadi pelopor gerakan memajukan negara bukan sebaliknya justru malah menjadi pemicu konflik dan perusak stabilitas ketahanan negara.

*Alif Jabal Kurdi, Kader NU Bali

Leave a reply

error: Content is protected !!