Menyoal Kesalahpahaman Khilâfah dan Formalisasi Syariat di Indonesia

1
396

Seseorang yang ingin mencapai tujuan, maka dia harus mengerti aspek kemaslahatan umum di fase itu. Begitu pula siyâsah atau politik Islam yang bermuara pada tujuan diberlakukannya hukum syariah, maka ujungnya adalah upaya mewujudkan kebaikan bersama (al-Maslahah al-‘âmmah) dan mencegah timbulnya kerusakan (dar’u al-Mafâsid). Kesuksesan sejarah politik Islam generasi awal menginspirasi para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah dasar menjalankan etika politik Islam.

Adalah fiqh al-siyâsah, sebagai cabang ilmu Fikih hasil kereasi para ulama yang dijadikan standar rujukan otoritatif para penguasa Muslim dalam meneruskan estafet kepemimpinan pasca wafatnya Nabi guna memelihara eksistensi agama serta mengatur strategi keduniaan (harâsat al-Dîn wa siyâsat al-Dunyâ). Sistem Islam yang pernah dipraktikkan nabi serta generasi awal pasca wafatnya nabi dalam menjalankan otoritas kepemimpinan umat (riyâsah al-ummah) adalah prototype teori politik Islam.

Namun diskursus politik Islam mengalami persinggungan dan melahirkan konflik internal di kalangan para ulama. Di antara konsep yang mengalami kontradiksi adalah ketetapan Al-Qur’an, hadis dan ijmâ’ (konsensus) sahabat terkait dasar politik Islam, selanjutnya terkait prasyarat kepala negara semisal harus mampu berijtihad, berasal dari Quraish, dan memiliki sifat ‘adâlah. Yang terakhir yaitu terkait dengan bentuk pemerintahan khilâfah masa lalu, serta syariat Islam sebagai undang-undang negara.

Temuan buku ini adalah bahwasanya Fikih siyâsah perlu “direkonstruksi ulang” dalam pembacaan epistemologi maqâsid al-Sharî’ah. Idealitas teori-teori politik Islam klasik harus diasimilasikan dengan realitas kekinian yang semakin berkembang. Oleh karena itu, konsep khilâfah harus ditempatkan ke dalam tiga paradigma; paradigma nâshi’ (Al-Qur’an, hadis dan ijmâ’), wasâil (kepala negara, rakyat, undang-undang, pemerintahan) dan maqâsid (memelihara agama, keadilan, tegaknya supremasi hukum serta terjaganya stabilitas negara). Paradigma nâshi’ berarti memang terdapat dasar-dasar berpolitik dalam Al-Qur’an, hadis dan ijmâ’. Namun yang dipaparkan oleh Al-Qur’an, hadis dan sebagainya hanya dijelaskan secara global.

Para ulama memberikan ruang gerak ijtihad untuk merinci hukum-hukum tersebut, karena politik Islam termasuk ke dalam kategori hukum muamalah yang berkembang sesuai dengan perkembangan kemaslahatan. Instrumen pemerintahan yang muncul dari dalil-dalil syariat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini karena sifatnya yang dinamis sesuai perubahan ruang dan waktu, sehingga maqâsid atau tujuan-tujuan itu tetap bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata meskipun sistem pemerintahan dijalankan dengan format yang berbeda-beda.

Buku Kontroversi Dalil-Dalil Khilafah karya Sofi Mubarok ini, yang diangkat dari naskah Tesis merupakan kegelisah dan upaya kritis terhadap disertasi yang berjudul Al-Dawâbit Al-Usûliyyah li al-Ijtihâd fi al-Siyâsah al-Shar’iyyah (Kaidah-kaidah Ushul Fikih untuk Berijtihad dalam Studi Siyasah Syar’iyah) karya Dr. Abdul Karîm al-‘Âni (hlm. ix). Di samping itu kegelisahan itu, penulis buku sadar akan adanya gerakan transnasional yang menawarkan sebuah sistem utopis dan alternatif sistem klasik sebagai jalan keluar dari keterpurukan yang ada. Meminjam istilah yang dipopulerkan KH. Afifuddin Muhajir, seharusnya para penyeru khilâfah harus memahami dan mengidentifikasi setiap kemerosotan umat dengan benar, agar tak keliru dalam memahami agama dan politik (asâba al-Tarîq wa asâba al-Matrûq).

Kekeliruan pemahaman ini disajikan penulis buku ini berupa kontradiksinya bentuk khilâfah dan formalisasi syariat. Kontradiksi itu dengan argumentasi tentang keberadaan ijtihad dalam persoalan keduniaan yang terus tumbuh, alias tidak stagnan. Para pakar Fikih menyadari bahwa “taqnîn berbasis syariat juga tak luput dari kontradiksi, karena mengabaikan fungsi ijtihad yang diberikan agama kepada para ulama, serta berpotensi memasukkan orangorang yang tidak semestinya ke dalam khitâb shar’î” (hlm. 187).

Dari sini dapat disimpulkan, buku yang mengkritisi dengan menggunakan paradigma ushuliyyîn dan berbasis pada konsep maqâsid al-Sharî’ah ini membuktikan juga bahwa bentuk pemerintahan apapun selama dikonstruk guna mencapai tujuan, maka pemerintahan dibenarkan meskipun dalam wujud yang berbeda. Sebab, yang paling urgen adalah merumuskan dan memetakan terjalaninya nilai-nilai ajaran Islam, baik yang di civil society maupun di wilayah publik. [MR]

1 comment

Leave a reply

error: Content is protected !!