Menyibak Kesamaan ISIS dan HTI Soal Hijrah

3
569

Sangkhalifah.co — Di dunia ini, selalu ada titik kesamaan di antara para pemberontak terhadap pemerintahan yang sah dan kelompok yang selalu ingin mendirikan “Negara Khilafah”, “Negara Islam”, “Daulah Islamiyyah” atau “Daulatul Islam”. Banyak yang belum mengulas antara kesamaan Hizbut Tahrir Indonesia (selanjutnya disebut HTI) dengan ISIS. Kesamaan keduanya terletak pada konsepsi “hijrah”. Perbedaannya, HTI lebih detail dan membagi hijrah ke dalam beberapa varian.

Konsep hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, secara keseluruhan dimaknai secara politis oleh keduanya. Pengikut ISIS memiliki anggapan bahwa hijrah disebabkan negara tempat mereka berasal adalah “negara kafir” dan “tidak menerapkan hukum Islam” yang terdapat dalam Qur’an dan Hadis. Fakta ini didukung dengan teologi jihad dan ini menyebabkan segelintir warga Indonesia hijrah ke Suriah. Hijrah dari Indonesia ke Suriah dianggap sebagai bentuk jihad dan hijrah yang bersifat keniscayaan. Menurut mereka juga, “tidak ada negara Islam selain wilayah yang telah diduduki ISIS”. Alasan ke Suriah didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud.

“Akan ada hijrah setelah hijrah. Orang-orang terbaik di muka bumi adalah mereka yang tinggal di tempat hijrah Nabi Ibrahim (Syam). Kemudian akan tersisa di bumi (selain Syam) adalah seburuk-buruk manusia. Bumi akan memuntahkan mereka, Allah akan membenci mereka, dan api akan mengumpulkan mereka bersama kera dan babi.”

Hadis di atas dipahami secara tunggal tanpa melihat makna hadis lainnya. Hadis di atas oleh para ulama hadis dinyatakan lemah dari segi sanadnya. Lebih-lebih adanya seorang yang bernama Laits Ibnu Abu Sulaim yang diragukan kredibilitasnya. Bahkan oleh pentolan Wahabi, Nasiruddin Al-Albani menghukuminya sebagai hadis lemah.

Ditinjau dari redaksi hadis, hadis ini tidak bermakna perintah melainkan informasi. Ketiadaan redaksi perintah menyebabkan bahwa hijrah—dalam makna politis—terdapat perdebatan dalam Islam. Hadis yang bersifat informasi, tidak menjadi kewajiban untuk diamalkan seorang Muslim. Di samping itu, jika kita padukan dengan hadis: lâ hijrata ba’da al-Fathi (tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah).

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat-ayat hijrah menegaskan telah terputusnya hijrah setelah Fathu Makkah. Hijrah setelahnya yang masih ada jika ada seorang Muslim di sebuah negara tidak dapat mengamalkan ajaran agamanya, maka diperbolehkan berhijrah (berpindah) ke negara lainnya. Begitu pula Imam Nawawi, hijrah hanya diperkenankan manakala di sebuah negara tidak tampak syiar agama.

Dasar yang dijadikan pegangan ISIS telah terjadi kekaburan makna hadis—disamping hadis yang dipakai berstatus lemah. Kekaburan dan penyelewengan itu terjadi pada penafsiran adanya keharusan ke Syam (Suriah). Begitu pula penafsiran ISIS mengabaikan fakta perkataan para ulama Fikih tersohor. Para ulama dalam membaca hadis-hadis hijrah menitiberatkan pada aspek “ada atau tidaknya pengamalan ajaran agama” di sebuah wilayah. Namun lagi-lagi, makna “pengamalan ajaran agama” ini oleh ISIS maupun HTI dimaknai berbeda.

ISIS dan HTI sama-sama memiliki pemikiran sebuah negara baru dikatakan adanya “pengamalan ajaran agama” manakala berstatus “Negara Islam” atau “Daulah Islamiyah”. Sebab itulah, keduanya menganjurkan untuk hijrah: dari “Dâr al-Kufr” (Negara Kafir) ke “Dâr al-Islâm” (Negara Islam). Oleh karena itu, baik ISIS maupun HTI mendasari kewajiban hijrahnya dari ayat Qur’an, “sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: “Dalam keadaan bagaimana kamu ini?”. Mereka menjawab: “Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)”. Para malaikat berkata: “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?”. Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali” (Qs. al-Nisâ’ [4]: 97).

HTI dalam Majalah Al-Wa’ie (Edisi 1-31 Oktober 2018) yang ditulis oleh Aktivis HTI, Adi Victoria memasukkan Qs. al-Nisâ’ [4]: 97 sebagai argumentasi adanya hijrah menjadi wajib. Tentunya pemikiran ini, jamak kita ketahui terdapat dan berasal dari pendiri Hizbut Tahrir, Taqiyuddin al-Nabhani dalam kitabnya Asy-Syaksiyyah al-Islâmiyyah (volume II). Taqiyuddin Al-Nabhani mengartikan ayat ini tidak saja sekedar “pemberitahuan” (al-Ikhbâr) tetapi bermakna “perintah” (al-Amr)—dengan makna tersimpan “berhijrahlah”. Maka konsekuensinya, siapa yang tidak hijrah akan mendapatkan ancaman berat dari Allah dan berakibat dosa.

Kedua-duanya—baik ISIS maupun HTI—dalam memaknai ucapan ulama berupa “pengamalan ajaran agama” selalu terfokus pada dua hal, yaitu: pertama, hijrah dari “Dâr al-Kufr” (Negara Kafir) ke “Dâr al-Islâm” (Negara Islam) yang disebabkan fokus kedua,hukum pidana perspektif Islam tidak tegak di negara tempat mereka berasal. Keduanya menginginkan teks-teks dalam Qur’an dan hadis dimaknai secara literal dan tekstual. Misalnya, “potong tangan” bagi yang mencuri.

Baik ISIS maupun HTI memaknai “potong tangan” berbeda dengan kesimpulan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah secara mayoritas. Mayoritas ulama mengartikan dalam konteks kekinian bahwa “potong tangan” dimaknai dengan “memotong kesempatan” dan tidak lagi “memotong tangan” dalam makna tekstual. Sedangkan ISIS dan HTI masih bersikukuh pada pendapat literal: memotong tangan pelaku pencuri.

Persepsi yang sama keduanya itu menyebabkan lahirnya anggapan bahwa Negara Indonesia belum menerapkan ajaran agama secara kâffah dan keseluruhan. Kedua-duanya keluar dari pendapat mayoritas ulama Indonesia dan dunia. Jadi, pernyataan mereka yang mengatasnamakan dirinya merujuk ke ulama-ulama tersohor adalah sebagai bentuk strategi untuk menghipnotis masyarakat yang tidak mengerti sistem bekerja sebuah ayat dan hadis. Lebih-lebih di Indonesia strategi ini sangat mudah dipraktikkan.

Kesamaan berikutnya—dalam soal wajibnya hijrah—juga terdapat pada pemikiran bahwa syarat penting tempat penerapan Islam adalah sebuah negara berada di tangan Muslim. Tapi Muslim yang sudah berbai’at pada pemimpin mereka atau setia dan berjuang untuk mendirikan “Negara Khilafah” atau “Daulatul Islam”. Dan masih banyak lagi kesamaan perspesi antara ISIS dan HTI.

Konsep teritorial Fikih klasik dalam soal negara harus mempertimbangkan kondisi kekinian. Yang terpenting bagi seorang Muslim adalah mengamalkan ajaran agama semampunya dan hal-hal yang belum ada diperjuangkan melalui hal-hal konstitusional, sesuai mekanisme yang telah diatur dalam negara. Lebih-lebih di Negara Indonesia tidak ada pelarangan sama sekali oleh pemerintah yang notabene dipimpin seorang Muslim. Jadi memasukkan Indonesia sebagai “Dâr al-Kufr” (Negara Kafir) merupakan argumentasi yang tidak benar. []

3 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!