Menyawar Populisme Islam

0
1242

Sangkhalifah.co — Statemen Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) tentang keinginannya untuk “menyawar” berkembangnya populisme Islam di Indonesia membuat  Fadli Zon menantang untuk berdebat tentangnya. Selanjutnya cendekiawan muda NU, Zuhairi Misrawi ganti menanggapi Fadli Zon untuk berdebat. Sebelumnya, seorang peneliti LIPI menilai bahwa Menag yang baru dilantik ini salah memahami populisme Islam. Menurutnya, populisme Islam adalah gagasan untuk mengartikulasikan nilai Islam dalam berpolitik, dan ini absah dalam bernegara di Indonesia.

 Populisme: Continuity and Change

Banyak pendapat tentang arti populisme. KBBI menjelaskan populisme sebagai paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil. Sedang Andre Munro menuliskan, populisme sebagai program atau gerakan politik yang memperjuangkan, atau mengklaim memperjuangkan, masyarakat pada umumnya, yang galibnya kontras dengan elit atau kemapanan. Munro melanjutkan, dalam pemahaman kontemporer, populisme sering dikaitkan dengan sebuah bentuk politik otoriter. Politik populis mengikuti definisi ini yang berkisar tentang pemimpin karismatik yang mengklaim akan mewujudkan keinginan rakyat. Adapun populisme otoriter diidentifikasi dengan nasionalisme ekstrem, rasisme, persekongkolan, dan pengkambinghitaman atas kelompok  marjinal (britannica.com).

Menurut Vedi R. Hadiz, populisme masih sangat diperdebatkan dalam ilmu sosial. Hadiz memiliki definisi sendiri yang tidak banyak penganutnya. Dalam anggitannya, populisme adalah aliansi antar kelas yang sifatnya tidak seimbang. Ada elemen-elemen yang dominan dan ada yang subordinat. Lalu, keduanya disatukan oleh suatu narasi tentang persamaan nasib (balairungpress.com). Hadiz dan Robinson juga menyatakan bahwa populisme Islam tidak jauh dari upaya para elit politik dalam rangka mendapatkan sumber daya dan kekuasaan di dalam level suatu negara (pojokwacana.com).

Bisa dikata, populisme mengalami proses perjalanan historis dalam trajektorinya masing-masing. Dapat juga disebut populisme  mengalami “adaptasi”  seiring perjalanan waktu. Sekalipun demikian, ada yang tetap, yakni  komodifikasi dan kapitalisasi atas silent majority atau atas nama rakyat kecil untuk mengamplikasi gagasannya di ruang publik dengan ditujukan untuk melawan elit, dan terkadang abai atas potensi konflik.

Hemat saya, poin tersebut menjadi ciri khas atau bisa dikatagorikan sebagai “continuity” alias kesinambungan historis dari populisme, sedang unsur lainnya dapat masuk dalam ranah “change” atau berubah. Sebagaimana demokrasi juga ada unsur kesinambungan berupa kehendak atau suara rakyat dalam proses politik kenegaraan. Pun ada unsur yang berubah atau adaptif sehingga ada demokrasi liberal, demokrasi Pancasila (Indonesia), religious mardom-salari (Iran), bahkan theo-demokrasi (Al-Maududi).

Populisme Islam di Indonesia

Mengacu kepada unsur yang tetap bersambung (continuity) dari populisme, lalu dikaitkan secara kritis dengan  gagasan Hadiz atas populisme Islam, maka terindikasi Hadiz kurang tepat mencandra fenomena gerakan politik baru-baru ini (pilkada DKI atau Aksi Bela Islam GNPF-MUI, lalu PA 212 sampai terbentuknya kios 212 hingga penggunaan isu agama pilpres 2019) yang mengkomodifikasi agama. Hal tersebut  karena konklusinya bahwa fenomena itu dianggap sebagai populisme Islam.  Padahal hakekatnya gerakan itu bukan populisme Islam. Hal ini diperkuat penelitian Rangga Kusumo dan Hurriyah bahwa aksi-aksi yang dianggap populisme Islam itu adalah pseudo Islamic populism atau populisme Islam semu (jurnalpolitik.ui.ac.id).

Gerakan mereka bukan aspirasi rakyat kebanyakan, karena terbukti mayoritas rakyat  di Indonesia bersebrangan dengan mereka. Hal ini beda dengan yang terjadi di dunia Islam ketika mayoritas rakyatnya resisten terhadap rezim sehingga bisa memegang kendali kuasa. Seperti Turki dengan kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), atau Mesir dengan Tumbangnya Husni Mubarak. Demikian juga bisa diurut ke belakang, pada tahun 1979 di Iran saat Ayatullah Khomaini mampu menumbangkan Reza Pahlevi dengan kekuatan rakyat.

Terlepas dari kritik atas konklusi Hadiz atas fenomena di atas, yang nampaknya diikuti oleh beberapa penulis-peneliti dimana mereka mencontohkan populisme Islam di Indonesia dengan gerakan sekelompok muslim  di atas.  Namun, jika tetap diterima konklusi Hadiz tentang populisme Islam, maka juga bisa diterima atas apa yang disampaikan Menag tentang populisme Islam.

Menag sebagai sarjana sosiologi melihat populisme Islam di Indonesia direpresentasikan oleh kelompok Muslim yang unjuk kekuatan pada  peristiwa di atas dan juga ditambahi dengan ormas Islam yang sudah dibubarkan seperti HTI dan FPI. Perlu diketahui juga, dua ormas yang telah dibubarkan (FPI dan HTI) banyak terlibat dan menunggangi peristiwa di atas.

Ketidaksetujuan Menag yang juga ketua GP Ansor ini atas populisme Islam sejalan dengan afirmasi Saiful Mujani bahwa populisme Islam bisa mengancam demokrasi Indonesia. Memang populisme dalam peristiwa di atas punya sisi negatif  bagi demokrasi yakni potensial menimbulkan polarisasi dan konflik (Dinna Wisnu ed, Populisme, Politik Identitas dan Erosi Demokrasi di Abad ke 21, 2019).

Kewaspadaan lain terhadap populisme Islam disokong oleh banyak ulasan bahwa gerakan sekelompok Muslim ini dicurigai berkolaborasi atau dimanfaatkan oleh oligarki politik. Oligarki  merupakan benalu bagi demokrasi justru menjadi “drakula politik” yang berbahaya saat menggunakan populisme Islam.

Terakhir, kalau oligarki dapat memanfaatkan para demagog populisme Islam Indonesia, mungkinkah oligarki juga memanfatkan kekuatan ormas besar yang resisten atas populisme Islam? Tentu dalam nalar politik adalah bukan suatu yang mustahil. Hanya saja satu poin sebagai distingsi, apakah selama ini yang disebut populisme Islam di Indonesia era kontemporer mempunyai kontribusi positif dalam pembangunan NKRI dan demokrasi?

Kalau jawabnya minus kontribusi, maka entah ormas besar itu dimanfaatkan atau tidak, maka gagasan “menyawar” perkembangan populisme adalah perlu diapresiasi, sebagaimana juga perlu kita dukung upaya mengamputasi oligarki politik. Atas itu semua, dalam sejarahnya Ansor adalah salah satu pilar NKRI yang tidak mudah dimanfaatkan pihak lain. Hal itu karena Ansor mempunyai haluan bernegara yang jelas.

*Ainur Rofiq Al Amin, Pengasuh asrama Al Hadi 2 PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang dan dosen Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin

Leave a reply

error: Content is protected !!