Menolak Sekularisasi Pancasila

6
839

Sangkhalifah.co — Bersama dengan arus radikalisme yang menguat di akar rumput, gelombang penolakan terhadap Pancasila juga menaik. Memang tidak akan mengalahkan sikap mainstream bangsa yang nasionalis. Namun penolakan ini tetap menjadi “api dalam sekam” yang tiap saat bisa meledak, terutama di momen politik. Salah satu tuduhan yang dikembangkan untuk menolak atau meragukan Pancasila ialah, karena dasar negara ini dianggap sebagai sekular, tidak Islami. Benarkah tuduhan itu?

Anggapan bahwa Pancasila ialah ideologi sekular dilatari oleh beberapa argumen. Pertama, karena Pancasila merupakan pemikiran manusia, bukan wahyu. Sejak di Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK), Panitia Sembilan, hingga Konstituante, penganut pandangan ini sudah ada. Lazimnya mereka lalu mengusung Islam sebagai dasar negara. Alasannya jelas, Pancasila adalah kreasi manusia, sedangkan Islam bersumber dari Tuhan.

Di Sidang Konstituante, Mohammad Natsir mengembangkan pandangan ini. Menurutnya, Pancasila itu sekular (la diniyyah), karena ia tidak bersumber dari wahyu. Akibatnya, dasar negara ini menjadi kertas kosong yang bisa ditulisi apa saja, termasuk oleh pandangan yang anti-agama. Menanggapi hal ini, Roeslan Abdulghani menunjukkan bahwa inspirasi Pancasila justru dari Islam, lalu ideologi modern seperti demokrasi dan sosialisme. Keberadaan nilai ketuhanan sebagai sila pertama menunjukkan sumbangan Islam tersebut.

Mohammad Hatta memperkuat pandangan ini. Menurutnya, di dalam Pancasila, sila ketuhanan menjadi sebab utama (causa prima) bagi sila-sila di bawahnya. Dengan cara ini, Pancasila lalu memiliki dua dimensi: etis dan politik. Dimensi etisnya berasal dari nilai-nilai ketuhanan yang menerangi sila-sila politik. Ini berarti, Pancasila bukan ideologi sekular, melainkan ideologi religius yang menempatkan ketuhanan sebagai sumber etis bagi prinsip-prinsip kebangsaan kita.

Kedua, karena Pancasila merupakan dasar negara nasional, bukan Negara Islam. Pandangan ini lahir dari paradigma dikotomis antara Negara Islam (dar al-Islam) versus Negara Kafir (dar al-kufr). Jika bukan Negara Islam, otomatis Negara Kafir. Tidak ada model ketiga yang menengahi dikotomi ini.

Dalam menanggapi hal ini, sekali lagi Bung Hatta di Sidang BPUPK 1945 menyatakan, dikotomi seperti itu sebenarnya tidak berlaku di dunia Islam. Dikotomi ini lahir di masyarakat Eropa dalam rangka hubungan negara dengan Gereja. Karena baik negara maupun Gereja memiliki kekuasaan politik, pemisahan agama dan negara menjadi kebutuhan.

Sedangkan Islam yang tidak menganut kependetaan memusat, tidak memiliki struktur politik. Negara berada di wilayah politik, sedangkan Islam di ranah masyarakat. Inilah mengapa di dalam masyarakat Sunni, wilayah ulama berada di ruang publik, sedangkan politik menjadi wewenang sultan. Ini berarti, Islam tidak harus menjadi negara untuk menegarkan aturannya. Syariah Islam bisa tegak di masyarakat melalui otoritas ulama, bukan kekuasaan negara.

Oleh karena itu menurut Bung Hatta, Indonesia tidak menganut prinsip pemisahan agama dan negara (sekularisasi), melainkan pembedaan urusan agama dan urusan negara (diferensiasi). Islam sebagai agama tidak dipisahkan dari negara. Tetapi ia tidak menjadikan negara sebagai instrumen penguatan nilai-nilainya. Nilai fundamental Islam, yakni tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa) menjadi sila pertama dasar negara, namun Indonesia tidak menjadi Negara Islam karena nilai ketuhanan itu juga mewakili teologi agama-agama lain. Dengan cara ini, negara melindungi dan menfasilitasi kehidupan beragama tanpa harus menjadi negara agama.

 Inilah yang oleh Alfred Stepan (2005) disebut sebagai toleransi kembar (twin toleration) antara agama dan negara. Kedua entitas ini saling menghormati dengan menjaga jarak sembari saling menguatkan di wilayah masing-masing. Agama berada di dunia kehidupan (Lebenswelt), menjadi basis kultural dan etis bagi penyelanggaraan negara di ranah sistem administratif. Di negeri ini, umat Islam tidak perlu mendirikan Negara Islam untuk menegakkan syariah. Sebab syariah telah menjadi nalar publik (public reason) yang ditegakkan oleh masyarakat sipil Muslim (civil Islam) demi penguatan keadaban politik. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menjadi perwakilan umat Islam untuk menguatkan kebangsan dan demokrasi sebagai praksis dari iman progresif ini.

Islamisme Sekular

Berdasarkan paradigma penyatuan agama dan negara, maka kaum Islamis mengklaim bahwa merekalah “tentara Tuhan” yang berjuang menghadirkan kedaulatan-Nya melalui negara. Sedangkan bentuk negara lain, yang berbasis Pancasila, dituduhnya sebagai sekular. Benarkah tuduhan ini?

KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) punya pandangan menarik tentang hal ini. Menurutnya, justru kaum Islamis yang ingin mendirikan Negara Islam itu tengah menerapkan sekularisasi. Mengapa? Karena islamisasi negara menempatkan “yang duniawi” (negara) sebagai faktor determinan terhadap “yang ukhrawi” (agama) (Wahid, 1989). Jadi, berbeda dengan pengertian umum sekularisasi yang bermakna pemisahan agama dan negara. Proses “menegarakan agama” justru merupakan upaya sekularisasi.

Bagaimana kita memahami pandangan Gus Dur ini? Sederhana. Pertama, negara yang ingin didirikan kaum Islamis itu ialah negara modern yang memiliki sifat dasarnya sendiri. Sebagai anak kandung modernitas, sifat dasar ini bersifat sekular dan tidak selalu sejalan dengan esensi agama sebagai “yang spiritual”. Meminjam bahasa Anthony Giddens, negara ialah juggernaut: panser raksasa yang melindas siapapun yang ada di depannya.

Dalam alam pikir modern, negara merupakan hasil dari proses sekularisasi sebagai diferensiasi (secularization as differentiation). Negara menjadi unit politik yang terpisah dengan agama yang berada di ranah dunia-kehidupan (Lebenswelt). Sebagaimana penjelasan Jurgen Habermas, kehidupan modern terbelah menjadi sistem administratif dan dunia-kehidupan. Sistem ini yang melembaga menjadi negara, bersandingan dengan Lebenswelt yang berada pada ranah kultur. Agama berada di kultur ini, karena ia menjadi mutiara nilai yang dirayakan dalam kebudayaan, bukan pengaturan represif oleh sistem.

Para penganjur “beragama melalui negara” jelas tak memahami sifat dasar agama. Sebab di dalam Islam, sum-sum hukum (syariah) ialah etika (akhlaq) sebagaimana terdapat pula di hukum modern. Sedangkan hukum hanyalah lapis luar dari samudera kebijaksanaan yang digelar oleh spiritualitas (tasawuf). Etika, apalagi spiritualitas ini tentu tak direngkuh melalui tangan negara, melainkan oleh tradisi asketik yang memuara pada pembersihan hati (tazkiyah al-nafs).

Di negeri ini, jalur kebudayaan menjadi lajur yang tepat bagi Islam, karena “yang spiritual” intim dengan “yang kultural”. Ini dimudahkan oleh corak keislaman awal yang hadir di Nusantara yang bersifat sufistik. Hanya sufisme yang mampu menjembatani akulturasi budaya itu. Sebab kontur kebudayaan kita yang spiritual telah menjadi jembatan utama bagi pertemuan antar-substansi. Menariknya, sebagaimana pembacaan Taufik Abdullah (1987), pertemuan substansi ini dimungkinkan oleh metode hukum Islam yang kontekstualis, sebagaimana tercermin dalam kaidah fikih, al-‘adah muhakkamah (adat bisa menjadi landasan penerapan hukum).

Kedua, negara yang ingin didirikan kaum Islamis ini ialah negara berstruktur dasar oligarkis. Karena menjadi bagian dari organisasi modern, ia tidak bisa lepas dari jeratan hukum besi oligarki. Menurut Robert Michels (1915), hukum besi ini memuat; (1) kebenaran berada di pucuk kepemimpinan yang piramidal, (2) nilai-nilai filosofis yang pada awalnya menjadi landasan, tergerus oleh kebutuhan organisasi untuk melakukan self-organizing. Di dalam negara, self-organizing ini mengarah pada perawatan kekuasaan, bukan murni pelaksanaan nilai-nilai filosofis.

Jika Islam dinegarakan, maka bersiaplah ia termakan hukum besi oligarki ini. Artinya, pelaksanaan ajaran Islam tak didasarkan pada ajaran itu sendiri, melainkan oleh pemimpin politik di pucuk kekuasaan. Bukankah ini berarti mengganti otoritas Tuhan dengan otoritas khalifah? Memang di dalam Negara Islam atau khilafah, terdapat lembaga semi-legislatif bernama Ahlul Halli wal ‘Aqdi (Ahwa). Tetapi fungsinya lebih bersifat konsultatif, di mana khalifah tidak memiliki kewajiban melaksakan nasehat Ahwa. Inilah yang membuat Mohammad Abed al-Jabiri dalam al-Dimuqrathiyyah wa Huquq al-Insan (1997) menyebut syura, berbeda dengan demokrasi. Di dalam demokrasi, presiden harus mempertimbangkan suara parlemen sebagai representasi daulat rakyat. Di dalam syura, sultan atau khalifah tidak wajib melaksanakan rekomendasi Ahwa, karena ia “bayangan Tuhan” di muka bumi.

Demikian pula dengan struktur institusional negara yang secara inheren oligarkis. Negara, tepatnya negara modern (nation-state) memiliki tiga institusi politik utama, yakni partai, birokrasi dan militer. Ketiganya juga mengidap hukum besi oligarki sendiri, dengan dua penyakit tersebut di atas. Oleh karena itu, ketika mewanti-wanti pendirian Negara Komunis, pendiri Anarkisme, Mikhail Bakunin memperingatkan bahwa negara itu akan segera menjelma “birokrasi merah”. Ketika hal itu terjadi, cita-cita sosialisme akan runtuh, dimakan oleh struktur politik penyangganya sendiri.

Hal sama terjadi pada Negara Islam. Ketika Islam dinegarakan, bukannya nilai-nilai Tuhan akan berdiri dengan tegak. Sebaliknya, ia akan dilibas oleh struktur oligarkis tersebut yang di setiap kelembagaannya memiliki kepentingan institusional dan politik sendiri. Cita-cita utama Islam sebagai penebar kasih bagi semesta (rahmatan lil ‘alamin) akan runtuh, segera setelah Negara Islam didirikan.

Persoalannya, kaum Islam politik ini mendasarkan pahamnya atas ideal Negara Madinah era Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah Negara Madinah benar-benar negara dalam artian negara modern? Yang tepat ialah, struktur politik era Madinah bukanlah state, melainkan chiefdom. Dalam antropologi politik, chiefdom berstatus pre-state, sebelum negara. Ia merupakan kekuasaan yang terbangun di atas berbagai kabilah, di mana Sang Nabi menjadi pucuk pimpinan (Abdul Aziz, 2011).

Karena Nabi menyebarkan nilai, dan bukan membangun kekuasaan, beliau tidak mendirikan negara, namun masyarakat beradab (madaniyah) berbasis kesepakatan bersama. Sebuah kesepakatan bernama Piagam Madinah yang menaungi kemajemukan suku dan agama, sama persis dengan Pancasila. Mengapa Nabi tak mendirikan negara? Jawabnya satu: Islam ialah agama moral-spiritual yang ditegakkan berdasarkan pencerahan akal budi dan ketauladanan perilaku. Bukan ideologi politik yang membutuhkan aparatus serta institusi kenegaraan.

Paradigma seperti ini juga terdapat di dalam penolakan atas Pancasila yang dianggap sebagai ideologi sekular. Bagaimana bisa Pancasila dinilai sekular sedangkan sila pertamanya saja Ketuhanan Yang Maha Esa? Bagaimana bisa Pancasila disebut anti-Islam sedangkan tauhid menduduki urutan pertama sila-silanya? Fakta bahwa Pancasila merupakan ideologi ketuhanan inilah yang membuat para penolak Pancasila itu sebenarnya telah melakukan sekularisasi atas Pancasila. Pertanyaannya, jika mereka menerapkan sekularisasi, lalu siapakah yang sekular?

Inilah problem mendasar dari semua upaya (re)islamisasi Indonesia yang kini diperjuangkan oleh para pengusung “Islam politik”. Bangsa ini sejak lama bersifat religius, bahkan sebelum kehadiran Islam. Ketika Islam datang, agama ini lalu bersatu dengan kultur kebangsaan yang religius itu. Berdasarkan kultur yang religius inilah, maka di Pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menempatkan sila ketuhanan sebagai dasar bagi sila-sila lainnya. Dengan cara ini Bung Karno mengajak kita, “Hendaknya setiap kita bertuhan secara leluasa. Mengamalkan agama secara berkeadaban dan berkebudayaan. Dan hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang bertuhan!” Dengan demikian, penolakan atas “negara yang bertuhan” ini merupakan usaha sekularisasi, meskipun dilakukan atas nama agama. []

*Syaiful Arif, Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila; Penulis buku Islam, Pancasila dan Deradikalisasi, Meneguhkan Nilai Keindonesiaan 2018

6 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!