Menerjemahkan Hukum Tuhan dalam Kehidupan Manusia (2)

3
483

Sangkhalifah.co — ABB menganggap demokrasi sama dengan agama (dîn). Jika ada dîn lain selain Islam berarti orang tersebut telah kufr. Sesuai dengan argumen ini, orang yang mengakui sistem demokrasi berarti mengakui ada dîn lain selain dîn Allah SWT, karena itu orang tersebut berarti telah kafir. Orang seperti ini wajib diperangi sampai seluruh dîn menjadi milik Allah. Dîn menurut ABB adalah undang-undang dan hudud, perundangan tertinggi, jalan, sistem pemikiran. Jadi dîn dalam pandangan ABB tidak hanya bermakna agama tapi juga sistem negara dan undang-undang.

Argumentasi ABB yang menyebut demokrasi sebagai dîn ini tidak umum. Dengan kata lain, ABB justru menyamakan demokrasi yang merupakan produk manusia dengan agama-agama. Karena itu, menurutnya orang yang menganut demokrasi sama halnya dengan orang yang menganut agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Budha, Hindu dan agama-agama lain.

Hemat saya, demokrasi dan agama adalaH dua hal yang berbeda. Demokrasi adalah cara manusia untuk mengatur jalannya pemerintahan sementara agama adalah ajaran suci yang diwahyukan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin seorang Muslim yang mengikuti prinsip demokrasi pada saat yang sama bisa dikatakan mengikuti bentuk agama tertentu yang bernama demokrasi.

Baca: Menerjemahkan Hukum Tuhan dalam Kehidupan Manusia (1)

Kalaulah ABB mau sedikit terbuka pandangannya, sebenarnya dalam demokrasi itu juga mengandung prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam seperti musyawarah, jaminan keadilan sosial dan persamaan di muka hukum serta kebebesan berpendapat dan berbuat. Jadi tidak berlebihan dikatakan, prinsip-prinsip ini sesungguhnya sudah dijelaskan secara panjang lebar dalam ajaran Islam sendiri jauh sebelum lahirnya demokrasi di Barat. Karena itu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut dalam kehidupan bernegara sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan bisa dikatakan, embrio demokrasi ini sebenarnya lahir dari rahim Islam, tetapi besar dan berkembang di Barat.

Prinsip musyawarah, misalnya, tercermin dalam dinamika yang berlangsung antara lembaga pembuat undang-undang (eksekutif), pelaksana undang-undang (eksekutif), dan lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang (yudikatif). Dalam sistem ini dimungkinkan terjadinya kontrol terhadap kekuasaan, sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan otoriter. Sistem seperti ini merupakan implementasi konkrit dari penerapan perintah al-Qur’an untuk bermusyawarah dalam segala urusan, “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan” (QS. Ali Imrân [3]: 159). Penerapan sistem ini juga memberikan ruang bagi pemegang kekuasaan untuk memusyawarahkan berbagai urusan dan kepentingan rakyat dengan cara kompromi-kompromi melalui pendekatan dialog. Cara seperti inilah yang pernah ditempuh para sahabat Nabi sehingga mendapatkan pujian dari al-Qur’an; “Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah diantara mereka” (QS. Al-Syura [42]: 38).

Prinsip demokrasi lain yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah kebebasan berbicara dan bertindak. Kebebasan dalam sistem demokrasi tidak berarti bebas mencaci, menghasut dan menghina, tapi rakyat diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kritik dan saran kepada penguasa. Prinsip kebebasan berbicara ini dapat menjamin rakyat tidak mengalami pembungkaman dari penguasa. Penguasa pun tidak bisa seenaknya melakukan pembungkaman terhadap rakyat. Islam sendiri menjamin kebebasan berbicara tentu saja dalam konteks melakukan perbaikan. Bahkan pada tingkat tertentu kebebasan berbicara ini menjadi wajib. Nabi SAW bersabda: Katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit (HR. Ibn Hibban).

Baca: Khilafah: Antara Legitimasi dan Fakta (1)

Jika melihat kemungkaran, umat Islam diwajibkan untuk melakukan perubahan baik dengan tindakan maupun dengan ucapan. Dalam kontek bernegara, Islam bahkan menganjurkan untuk berbicara menyatakan kebenaran di depan penguasa yang despotik dan dianggap sebagai jihad. Jihad yang paling utama adalah menyatakan kebenaran di depan pemimpin yang despotik (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Prinsip lain yang tidak kalah penting dalam demokrasi adalah keadilan dan persamaan di depan hukum. Keadilan menjadi salah satu cita-cita utama dalam sistem demokrasi. Sistem ini dapat memastikan bahwa seorang penguasa dapat berbuat adil sesuai dengan ketentuan keadilan yang telah dibuat bersama rakyat. Dengan musyawarah dapat ditemukan cara penyelesaian dengan berpedoman pada standar keadilan yang ditetapkan undang-undang. Kesetaraan di depan hukum juga menjadi elemen terpenting dalam demokrasi karena dapat menjamin terciptanya penegakan hukum dan menghilangkan diskriminasi.

Kepastian hukum hanya bisa diraih jika ada kesamaan hukum setiap warga. Hukum tidak memihak pada kelas sosial tertentu. Kesamaan di depan hukum ini menjadi salah satu ajaran yang mendasar dalam Islam. Nabi bersabda: Wahai manusia, ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu Esa. TIdak ada kelebihan bagi bangsa Arab atas non-Arab, tidak pula bangsa non Arab atas Arab , tidak ada kelebihan orang kulit hitam atas orang kulit merah, dan tidak ada kelebihan orang kulit merah atas kulit hitam, kecuali ketakwaannya. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa (HR. Ahmad).

Baca: Khilafah: Antara Legitimasi dan Fakta (2)

Setelah menjelaskan kesesatan demokrasi, ABB kemudian menunjuk sistem berjamaah (khilafâh) sebagai satu-satunya alternatif yang tersedia untuk dapat mengamalkan ajaran Islam secara kâffah. Bagi ABB, pengamalan ajaran Islam yang kâffah tidak bisa dilakukan di bawah pemerintahan yang berlandaskan pada demokrasi, nasionalisme, sosialisme, Pancasila dan lain-lain. Sistem khilâfah yang dimaksud ABB ini sejalan dengan konsep khilâfah ala HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), yakni sebuah Daulah Islâmiyah atau khilâfah yang membawahi berbagai bangsa yang disatukan dengan kalimat tauhid bukan dengan kebangsaan, bahasa, dan warna kulit.

ABB selanjutnya meyakini bahwa kekhilafahan Islam telah membawa keadilan, kemakmuran dan ketentraman dan orang-orang non-Muslim dapat menikmati keadilan dan ketentraman. Tanpa berpegang pada khilâfah, maka akan runtuh sendi-sendi agama Islam, seperti shalat pun akan terkikis sehingga Islam akan tinggal namanya saja karena umat Islam hidup di bawah naungan sistem kafir (sekuler, Pancasila, sosialis dan nasionalis).

Dengan nada agitatif, ABB menyeruhkan jihad mengangkat senjata untuk mewujudkan khilâfah tegak di muka bumi. ABB banyak mengutip ayat-ayat tentang jihad tanpa memberikan penafsiran bagaimana tata cara berjihad dan dalam kondisi apa jihad itu dilakukan. ABB sepertinya mengobarkan jihad dalam bentuk mengangkat senjata tidak di wilayah konflik perang, tapi justru di negara yang damai seperti negara Indonesia.

Akan tetapi sangat disayangkan usulan ABB menjadikan khilâfah atau Daulah Islâmiyah sebagai alternatif ini tidak diikuti dengan penjelasan yang lengkap bagaimana mekanisme atau sistem pemerintahan khilâfah, sistem suksesinya, fungsi kontrol terhadap kekuasaan, dan hal lain terkait dengan kegiatan pengelolaan pemerintahan khilâfah.

Baca: Mimpi Usang Para Pengasong Khilafah

Pandangan bahwa syariat Islam akan terkikis jika umat Islam tidak menganut sistem khilâfah tampak sangat berlebihan. Alih-alih terkikis, selama ini umat Islam Indonesia secara sosiologis mengalami peningkatan religiusitasnya. Bukan hanya semakin banyak tempat ibadah dibangun, tapi juga diiringi dengan semakin meningkatnya kegiatan pengkajian Islam di tempat ibadah itu. Selain itu, data menunjukkan, jumlah jamaah haji semakin tahun semakin meningkat diiringi dengan meningkatnya  jumlah lembaga pendidikan Islam di kota-kota besar. Semua ini menjadi bukti bahwa dengan dasar Pancasila, tanpa khilâfah pun, tidak ada sedikitpun aspek-aspek ajaran Islam yang terkikis dari umat Islam seperti kekhawatiran ABB.

Merespon pandangan Abu Bakar Baasyir dan HTI tentang urgensi penegakan Daulah Islâmiyah atau khilâfah ini, menarik untuk menyimak pandangan Nahdlatul Ulama ketika menerima NKRI sebagai bentuk final Negara Indonesia dan menerima Pancasila sebagai dasar negara. Sambil mengutip kitab Bughyatul Mustarsyidin, KH Ahmad Siddiq (ulama dari Jember), mengatakan:

Setiap tempat di mana muslim yang berdomisili di situ mampu bertahan dari kaum kafir harby pada suatu zaman, maka tempat itu menjadi negara Islam yang di dalamnya dapat diberlakukan hukum Islam, meskipun pertahanan kaum muslimin disitu pernah terputus oleh penjajahannya kaum kafir yang mengatur keluar masuknya orang ke tempat itu. Dan ketika dijajah, maka penyebutan tempat itu sebagai negara kafir hanya secara formal bukan secara hukum. Maka dapat diketahui bahwa tanah Betawi bahkan seluruh tanah Jawa adalah Negara Islam, karena lebih dahulu dikuasai oleh kaum muslimin sebelum dikuasai oleh kaum kafir.

Keputusan bahwa NKRI adalah final ini sekaligus menegaskan tidak perlunya Indonesia berubah menjadi Daulah Islâmiyah dengan sistem khilâfah. Sepanjang umat Islam di Indonesia memiliki kebebasan beribadah dan menganut akidahnya, dan tidak berada di bawah tekanan dan paksaan meninggalkan agama Islam, maka secara hukum Indonesia sudah menjadi Negara Islam, meskipun secara formal berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Status hukum ini lebih penting dari pada status formalnya. Umat Islam tidak boleh terjebak dengan bentuk formalitas tapi melupakan substansi (isi). Seperti adagium yang popular di kalangan ulama: Al-Ibrah bi al-Jauhar lâ bi al-Mazhar; Yang menjadi pegangan pokok adalah substansi bukan symbol atau penampakan dari luarDengan kondisi seperti ini memungkinkan untuk menciptakan kelenturan dalam mengelola kehidupan kebangsaan yang sangat beragam.

Baca: Islam Yes, Negara Islam No

Islam hanya mewajibkan umatnya untuk mengangkat pemimpin karena kehidupan akan kacau jika tidak ada pemimpin. Mekanisme pengangkatannya pun juga tidak dijelaskan secara detil. Islam hanya memerintahkan untuk musyawarah dalam setiap urusan termasuk dalam masalah mekanisme pemilihan pemimpin negara. Nabi sendiri tidak memberikan petunjuk tentang mekanisme pemilihan ini. Karena itu, pasca rasulullah wafat, mekanisme pemilihan khalifah pengganti rasulullah diserahkan kepada sahabat sahabat beliau sehingga pemilihan diantara khulafaaur rosyidin tidak seragam. Hal ini boleh jadi karena mekanisme pemilihan pemimpin ini merupakan urusan duniawi yang merujuk pada kemaslahatan umat sehingga Nabi menyerahkan mekanisme pemilihan pemimpin ini kepada umatnya. Dengan demikian umat Islam diberikan ruang yang luas  untuk merumuskan mekanisme yang sesuai dengan kondisi zaman dan tempat.

Islam tidak menentukan dan mewajibkan suatu bentuk agama dan system pemerintahan tertentu bagi para pemeluknya. Sistem dan bentuk pemerintahan adalah wasilah (sarana) bukan ghâyah (tujuan). Tujuan itu sendiri menyangkut ditegakkannya keadilan di tengah masyarakat demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Karena itu sekali lagi bentuk negara dan pemerintahan tidak disebutkan secara rinci dan tersurat dalam teks-teks wahyu. Teks wahyu hanya memberikan penjelasan secara global dan universal, sehingga umat Islam bisa merumuskan sistem pemerintahan sesuai dengan jenis tantangan yang dihadapi dan dinamika zamannya. Namun demikian, pengaturan negara dan pemerintahan harus mengacu pada dalil-dalil yang universal itu. []

3 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!