Menerjemahkan Hukum Tuhan dalam Kehidupan Manusia (1)

8
703

Oleh: H. Arif Zamhari, M.Ag., Ph.D (Ketua Program Studi Magister Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Sangkhalifah.co — Tampaknya persoalan hubungan Islam dan kepemimpinan politik menjadi persoalan yang tidak pernah selesai untuk dibahas. Segera setelah nabi wafat pun soal politik menjadi persoalan pertama yang melibatkan para sahabat Nabi untuk membahasnya. Karena persoalan politik ini, tercatat kemudian dalam sejarah Islam muncul beberapa aliran dalam bidang teologis. Sampai sekarang bagi kalangan tertentu persoalan hubungan antara Islam dan negara masih menjadi tema yang belum selesai untuk dibahas. Selalu saja ada keinginan kuat dari sebagian umat Islam untuk meneguhkan kembali sebuah bangunan negara dan pemerintahan Islam dengan mengacu pada praktik kenegaraan pada masa Nabi, sahabat dan para khalifah Muslim. Tulisan ini ingin melakukan kritik terhadap pandangan Abu Bakar Ba’asyir (selanjutnya disebut ABB) tentang hubungan agama dan kepemimpinan politik dalam Islam.

Sesuai dengan judulnya Demokrasi Adalah Bisikan Setan, buku ini ditulis oleh ABB untuk menolak segala bentuk dan praktik demokrasi yang diterapkan di beberapa negara di dunia, khususnya di Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Bagi Ba’asyir, demokrasi adalah produk manusia yang tidak tepat dijadikan sebagai landasan seorang Muslim dalam kehidupan bernegaranya. Lebih dari itu, demokrasi diciptakan oleh orang kafir yang lebih banyak dibimbing oleh hawa nafsu dan setan (QS. Al-Furqân [25]: 43; Al-Jâtsiyah [45]: 23). Secara berlebihan, ABB menganggap demokrasi sebagai ideologi sesat yang merusak dan menghancurkan keimanan dan dilaknat oleh Allah SWT. Sekalipun ABB sendiri tidak bisa menunjukkan bagaimana Allah SWT dalam firmannya secara khusus melaknat sistem demokrasi dalam salah satu firmannya.

Selanjutnya dalam tulisannya, ABB mencoba menjelaskan bagaimana konsep demokrasi ini kemudian ditarik ke dalam persoalan teologis sehingga penerapan sistem ini oleh umat Islam berakibat pada  kebatilan dan kemusyrikan bagi yang meyakini dan menerapkannya dalam praktek kenegaraan. Kemusyrikan dan kebatilan ini dapat terjadi karena menerapkan sistem ini, yang sama halnya dengan mengakui bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Dalam imajinasi ABB, jika rakyat berdaulat maka rakyat dapat membuat UU apa saja semaunya tanpa ada yang dapat mengkritisinya dan membantahnya.

Kedaulatan yang demikian tentu saja bagi ABB menyamai Allah SWT, karena hanya Dia lah yang menetapkan hukum menurut kehendaknya dan tak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan membuat undang-undang berada di tangan rakyat yang diwakili oleh anggota parlemen. Padahal menurut ABB kedaulatan itu berada di tangan Allah termasuk dalam menetapkan yang halal dan yang haram. Bagi ABB membuat UU tanpa izin Allah SWT jelas mendatangkan celaan dari Allah SWT. Akibatnya, menurut ABB, siapapun yang membuat hukum dan undang-undang sama halnya menjadi sekutu Allah SWT. Menjadi sekutu Allah berarti perbuatan syirik yang sangat besar, demikian jelas ABB.

Baca Juga:

Dalam bagian yang lain, ABB mengutip salah satu ayat (QS. Al-Nahl [16]: 116), Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta, itu halal dan ini haram untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan  terhadap Allah tiadalah beruntung.’

ABB menggunakan redaksi dzâhir ayat di atas untuk mengecam orang yang berani menghalalkan dan mengharamkan  sesuatu tanpa merujuk kepada syariat-Nya. Ayat ini juga dipakai untuk mengecam para anggota parlemen dalam sistem demokrasi yang membuat undang-undang berdasarkan suara mayoritas rakyat sesuai kemauannya tanpa memperdulikan halal dan haram. ABB menegaskan, orang yang mengakui undang-undang yang dibuat parlemen, sama halnya dengan mempertuhankan manusia dan sekali lagi ini termasuk perbuatan syirik.

Tampak jeals, ABB menggunakan ayat-ayat al-Qur’an lalu ia tafsirkan sesuai dengan kemauannya sendiri. Bunyi ayat di atas memang tak diragukan lagi, mengutuk keras orang yang mengada-ada atas nama Allah dengan cara kebohongan. Siapapun tidak menyangkal kebenaran redaksi ayat ini. Sebagai seorang Muslim, kita dilarang keras untuk mengada-ada atas nama Allah. Tapi jika ayat ini dipakai untuk menghakimi para anggota parlemen yang membuat UU sebagai bentuk mengada-ada atas nama Allah, saya kira ABB dalam hal ini perlu mempelajari makna ayat ini lebih dalam.

Selain itu, dia juga perlu mempelajari beberapa undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif kita. Kalau dengan jernih kita analisa undang-undang yang dibuat di negeri ini tak satupun yang berisi tentang kebohongan dan mengada-ada atas nama Allah. Misalnya, undang-undang tentang anti korupsi, saya kira semangat undang-undang ini sangat sesuai dengan ajaran Islam dan jauh dari upaya mengada-ada atas nama Allah. undang-undang ini dibuat justru dalam rangka melindungi aset negara agar tidak dicuri oleh para penyelenggara negara.

Salah satu keberatan ABB lainnya pada sistem demokrasi adalah karena keputusan yang  dihasilkan dalam sistem ini selalu didasarkan atas suara mayoritas. Menurutnya, sebuah keputusan yang dihasilkan dari suara mayoritas memungkinkan mayoritas membuat UU yang dilarang oleh syara’ atas nama mayoritas. Dalam hal ini, hemat saya prinsip mayoritas ini justru lebih memungkinkan untuk benar daripada keputusan minoritas. Suara mayoritas diambil bukan karena pertimbangan abai terhadap kebaikan dan kebenaran tapi diambil ketika terjadi tarik ulur kepentingan yang tidak kunjung final.

Di dalam ajaran Islam keputusan mayoritas juga dimungkinkan sebagai alternatif jika terjadi perselisihan. Jika kalian melihat perselisihan, maka kalian harus berpihak pada kelompok mayoritas (Hadis). Dalam kesempatan lain, Rasulullah secara tegas mengharuskan umatnya untuk berpihak kepada kelompok mayoritas. Wajib bagi kalian berpihak kepada kelompok mayoritas, sesungguhnya kekuasaan Allah bersama kelompok mayoritas (Hadis).

Dalam Islam sudah jamak dikenal prinsip mayoritas ini. Dalam khazanah ilmu fikih dikenal dalam kasus fikih sebagai aghlabiyah (mayoritas) dan mengabaikan aqalliyah (minoritas) sehingga dikenal kaidah al-‘Aqal ka al-Adam (minoritas itu seperti tidak ada). Dalam keilmuan Islam juga dikenal dengan istilah jumhur ulama (mayoritas) sebagai acuan yang harus dipegangi dalam urusan agama.

Demokrasi yang mengakui suara mayoritas ini bagi ABB dianggap mengingkari hukum Tuhan. Bahkan pada taraf tertentu penerapan sistem demokrasi dapat membatalkan ketauhidan kita. Ketika mayoritas ini buruk, maka buruk pula produk hukum atau kebijakan yang dihasilkan.  Pandangan ini tidak dibenarkan karena tiga hal. Pertama, pandangan ini tidak dibenarkan karena suara mayoritas justru suara yang paling merepresentasikan kebenaran.  Kedua, jika mayoritas buruk maka buruk pula produk demokrasinya. Ini juga tidak sepenuhnya benar. Jika dari mayoritas saja tidak ditemukan kebenaran, lalu bagaimana bisa didapatkan kebeneran dari minoritas? Lebih dari itu nabi bersabda: Umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan (Hadis).

Ketiga, penolakan demokrasi yang didasarkan pada keyakinan hukum Tuhan adalah hukum terbaik dapat dikatakan terlalu abstrak dan utopis. Bagaimana hukum Tuhan yang abstrak ini dilakukan tanpa penerapan tangan-tangan manusia? Demokrasi ini tidak lain dalam rangka menerjemahkan hukum Tuhan ini dalam kehidupan manusia di bumi ini. Dengan kata lain, demokrasi tidak lain dalam rangka membumikan kehendak langit di muka bumi. Sementara pelaksanaannya bisa dalam kerangka sistem perwakilan atau sistem yang lain. [Bersambung)

8 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!