Meneguhkan Kembali Prinsip Kebangsaan sebagai Penangkal Radikalisme

0
406

Sangkhalifah.co — Kelahiran gerakan radikalisme merupakan perbuatan sekelompok orang yang mengaku Islam dan berlebihan dalam beragama. Sikap demikian kerapkali ditujukan sebagai kritik terhadap hukum positif di suatu negara dengan diklaim sebagai hukum yang bertentangan dengan hukum syariat. Walter Reich menegaskan bahwa radikalisme adalah upaya pemaksaan ideologi yang berujung pada tindakan terorisme yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan secara ekstrim, dengan cara menakut-nakuti dengan ideologi agama. Semua agama sepakat bahwa tindakan radikalisme bertentangan dengan ajaran-ajarannya, sebab sikap demikian hanya akan berujung pada tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Agama “diperkosa” untuk memenuhi kemauan sesaat kelompok radikal dan teror sehingga di tangan kelompok radikal dan teror posisinya menjadi agama murahan dan seringkali dituduh agama kekerasan.

Upaya untuk menyingkirkan radikalisme dan terorisme telah dilakukan berbagai pihak, dari mulai lembaga-lembaga pemerintahan hingga pihak swasta. Melibatkan berbagai pihak, institusi atau lembaga yang konsen pada bidang penanganan radikalisme dan terorisme gencar menangkal tindak kekerasan dalam beragama ini. Namun sejatinya, Indonesia memiliki prinsip-prinsip dasar yang dapat menjadi tawaran untuk menangkal faham radikal yang akan berujung pada tindakan teror ini. Negara secara perangkatnya, sebenarnya telah memiliki panduan yang kuat untuk bisa bebas dari tindakan radikal dan tindakan teror yang terus menjadi ancaman bangsa dalam kondisi dan situasi apapun.

Pertama, menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologi yang ideal. Prinsip ini amat penting menjadi landasan agar masyarakat Indonesia bebas dari tindakan radikal dan radikal. Sebab Pancasila merupakan falsafah hidup, cita-cita moral, dan ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila mampu menyaring berbagai ideologi asing yang masuk dalam wilayah bangsa Indonesia. Sebagai konsekuensi dari masyarakat yang beragam, Pancasila bisa menerima berbagai golongan jika memang memiliki tujuan yang sama dalam rangka mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia. Namun jika terdapat ideologi yang justru bertentangan dengan semangat Pancasila dan semangat keberagaman bangsa maka ia harus ditolak. Demikian itu sebagaimana ideologi khilafah yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan dengan keragaman bangsa Indonesia.

Prinsip kedua, menaati UUD sebagai konstitusi negara bangsa Indonesia. Cara sederhana agar radikalisme dan terorisme hengkang dari negeri ini adalah dengan meyakini dan mempraktikkan secara maksimal isi undangan-undang. Sebagaimana disebut dalam pembukaan UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Dengan konstitusi ini masyarakat Indonesia juga meyakini adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang menuntut seluruh warga bangsa menghargai keyakinan dan pemahaman orang lain yang berbeda sebagai suatu hak mereka. Meneladani prinsip-prinsip dalam UUD 1945 dapat menjadi salah satu jalan untuk memutus mata rantai lajur radikalisme dan terorisme. Sebaliknya, jika konstitusi negara hanya menjadi nama semata dan tidak digunakan secara benar, maka radikalisme dan terorisme akan terus menghantui kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Prinsip ketiga, sebagai upaya menangkal faham radikal dan teror adalah menjadikan wawasan Nusantara sebagai visional. Prinsip ini adalah cara pandang di mana kita di mana kita menjadikan diri dan lingkungan/wilayah dalam mencapai cita-cita bersama. Konsepsi ini adalah simpulan dari menjadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk melangkah kepada masa depan bangsa yang gemilang dan sejahtera. Makna wawasan Nusantara juga dapat dimaknai sebagai wawasan inklusif karena ulama-ulama Nusantara dalam menyebarkan pemahaman Islam ke masyarakat juga dengan cara-cara santun, terbuka, dan inklusif. Wawasan ini membuka pikiran kita bahwa hidup di Indonesia harus siap berdampingan satu sama lain, siap mengalami perubahan yang visionar meski bertolak dengan kebiasaan lama, dan siap untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan sejahtera.

Prinsip lain yang dapat menjadi penangkal radikalisme dan terorisme adalah memperkuat ketahanan nasional. Implementasi ketahanan nasional dalam menanggulangi radikalisme dapat direpresentasikan baik dalam ideologi, pemikiran, wawasan, gagasan, paradigma, dan filsafat, yang semuanya didasari pada ketahanan dalam melawan gerakan-gerakan yang akan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di bawa payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan prinsip yang tidak kalah penting adalah menjalin kerjasama dengan negara-negara Asean untuk membahas isu-isu pertahanan dalam menangkal faham radikal yang sering kali lahir dijembatani dari entitas-entitas di luar negara sendiri. Negara-negara Asean memiliki peran penting dalam membendung lajur ekosistem radikalisme di berbagai negara dengan jejaring yang sudah mengakar di berbagai wilayah negara.

Oleh sebab demikian, tidak hanya mengkampanyekan faham moderasi dalam beragama, prinsip-prinsip kebangsaan di atas juga penting untuk kembali diteguhkan sebagai upaya membendung lajur radikalisme dan terorisme. Dengan begitu, sikap damai dan menghargai satu sama lain akan dimiliki oleh individu, keluarga, kelompok, masyarakat, penyelengara negara, untuk kemudian membendung tumbuhnya gerakan-gerakan radikal. Ditambah dengan menghidupkan kegiatan-kegiatan yang didasari prinsip-prinsip di atas yang dijalankan dengan sistematis, sinergis dan berkelanjutan, akan menjadikan radikalisme dan terorisme terhenti untuk lahir kembali di Indonesia. []

Leave a reply

error: Content is protected !!