Meneguhkan Islam sebagai Agama yang Demokratis

0
88

Sangkhalifah.co — Indonesia memilih sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana keputusan-keputusan politik di dalam pemerintahan ditentukan oleh rakyat berdasarkan keputusan mayoritas. Prinsip-prinsip demokrasi digambarkan dengan beberapa bentuk, yaitu pertama, keterlibatan masyarakat dalam menentukan hukum; kedua, persamaan; ketiga, kebebasan; keempat, supremasi hukum; dan kelima, adanya pemilu berkala (A. Hasyim, 1998). Tetapi, sistem ini diasumsikan oleh kelompok ekstrimis dan teroris sebagai sistem kufur, sebab lahir dari Yunani (Barat), dan mestinya tidak digunakan oleh orang-orang yang memeluk Islam, termasuk Indonesia sebagai negara yang mayoritas Muslim.

Asumsi-asumsi lain yang dituduhkan oleh kelompok radikal ekstrim ini beberapa di antaranya yaitu; dalam demokrasi hukum manusia dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan hukum Allah; hukum-hukum Allah di dalam Al-Qur’an dan Hadits dicampakkan dan diganti denga keputusan hawa nafsu manusia dan kepentingannya; demokrasi hanya akan menindas mereka yang kaya dan menginjak mereka yang miskin; dan siapa pun yang menggunakan hukum demokrasi otomatis dianggap kufur, munafik, dan bahkan zalim. Kelompok ekstrim seperti HTI, ISIS, JAD, bahkan FPI, mengasumsikan demokrasi sebagai sistem yang kotor dan harus diganti dengan khilafah Islamiyyah sebagai sistem yang suci.

Asumsi kelompok ekstrimis radikal ini jelas amat bertentangan dengan ajaran Islam. Karena pada faktanya, Islam justru merupakan agama yang amat demokratis. Hal ini dapat dibuktikan dari sejarah Islam tentang nilai-nilai demokrasi. Misalnya, ketika terjadi peristiwa kebohongan (hadits Ifki) yang menimpa Sayyidah ‘Aisyah yang dituduh berzina dengan Shafwan Ibn Mu’athal, Nabi langsung mengumpukkan para sahabatnya, di antaranya: Umar, Ali, Usamah Ibn Zaid, Ummu Ainan dan Zaid Ibn Tsabit. Nabi meminta mereka mengemukakan pandangannya dalam menghadapi peristiwa itu. Saat itu, Usamah mengatakan bahwa tidak mengetahui apa-apa kecuali kebaikan pada Aisyah. Sedangkan Ali menyarankan agar Nabi memanggil budah terpercayanya. Dan Zaid Ibn Tsabit menyarankan Nabi menunggu Wahyu Allah.

Kemudian saat perang Badar, ketika Nabi Muhammad bersama para sahabat hendak berangkat, beliau menunggu masukan-masukan kaum Ansor dan Muhajirin tentang tempat yang strategis menjadi titik kumpul para pejuang Islam. Awalnya, Nabi Muhammad meminta agar para pasukan berkumpul di dekat lokasi pertahanan Badar. Namun seorang sahabat bernama Hubah Ibn Munzir menyarankan agar titik kumpul sebaiknya di dekat mata air. Hubah menyampaikan itu kepada Nabi dan para tentara dengan data yang objektif dan rasional, sehingga kemudian diterima oleh Nabi Muhammad dan para sahabat yang lain. Nabi dan para sahabatnya sangat demokratis dalam menjalankan peperangan.

Pasca kemenangan perang Badar, Nabi Muhammad juga memberikan kesempatan kepada para sahabatnya terkait para tawanan, apakah mereka dibunuh atau dibebaskan atau bagaimana. Waktu itu, Abu Bakar menyarankan agar orang Islam menggantinya dengan tebusan. Kemudian Umar menyarankan agar orang Islam membunuh para tawaran. Dan sedangkan pandangan Abdullah Ibn Rawahah menyarankan baiknya para tawanan dimasukan di dalam lembah yang dipanaskan dengan api. Akhirnya, Nabi dan para sahabatnya memilih pendapat Abu Bakar agar para tawanan diganti dengan tebusan. Para sahabat dan Nabi betapapun sangat demokratis dalam menjalankan roda kepemimpinan.

Nilai demokrasi dalam masa kepemimpinan Nabi juga tergambar saat perjanjian Hudaibiyah, yaitu perjanjian damai antara Nabi Muhammad dengan orang Quraisy yang diwakilkan oleh Suhail. Pada saat itu Nabi Muhammad tidak menyetujui pendapat Abu Bakar dan Umar terkaig isi surat yang diprotes Suhail. Yaitu, Nabi Muhammad setuju untuk mengikuti pandangan Suhail dengan mengganti kalimat “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang” diganti dengan “Dengan nama-Mu Tuhan” dan mengganti kalimat “Ini adalah naskah perjanjian Muhammad utusan Allah dengan Suhail Ibn Amar” yang diganti dengan “ini adalah naskah perjanjian Muhammad Ibn Abdullah bersama Suhail Ibn Amr”. Nabi Muhammad menerima pandangan kafir Quraisy, demi kebaikan bersama.

Melalui penalaran di atas betapa Islam secara historis merupakan agama yang amat demokratis. Nabi Muhammad dan para sahabatnya menekankan bahwa sikap demokratis adalah sikap yang baik serta bijaksana untuk menetapkan suatu keputusan, terlebih dalam konteks bernegara. Dengan menekankan sikap persamaan, kebebasan, keadilan, dan musyawarah, demokrasi secara esensial sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lebih dari itu bahkan, nilai-nilai demokrasi juga diafirmasi oleh ayat Al-Qur’an, yang memerintahkan manusia untuk mengedepankan musyawarah ketika terjadi suatu persoalan, yaitu pada QS. Syura: 38 dan QS. Ali Imran ayat 159. Demokrasi bukan sistem kufur, nilai-nikai demokrasi diafirmasi oleh Islam baik secara historis maupun yuridis. [Eep]

Leave a reply

error: Content is protected !!