Menangkal Paham Radikal di Lembaga Penyiaran dan Medsos

1
460

Sangkhalifah.co — Yayasan Bina Bangsa Indonesia, Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia (FKMTHI) bekerjasama dengan Centre for Entrepreneurship Development and Studies Universitity of Indonesia dan Pesantren.id mengadakan webinar dengan tema “Menghentikan Mata Rantai Paham Radikal di Lembaga Penyiaran dan Medsos”, Sabtu, 06/06/2020 via Zoom. Hadir sebagai keynote speaker Dr. Muhammad Lutfi Zuhdi, MA dan narasumber ahli Dr. Hasan Chabibie M.Si, Mohamad Reza, M.I.Kom, Mohammad Nuruzzaman, MA dan Dr. Abdul Hamid, M.Pd.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, kita harus kolaborasi untuk sama-sama menguatkan arus Islam moderat di lembaga penyiaran dan media sosial. Media sosial menjadi salah satu cara meluapkan unek-unek dan pikiran segenap masyarakat. Menurut Lutfi Zuhdi, dalam 20 tahun terakhir seperti TV, internet, TV digital dan sosial media telah menjadi kebutuhan, yang isinya menyentuh kehidupan keagamaan masyarakat.

“Di tengah pandemi ini, muncul beragam fenomena. Misalnya, mereka yang populer di sosial media menjelma menjadi ustadz-ustadz dadakan; muncul fenomena dakwah online dengan berbagai konten. Dan segala keterbukaan di media sosial dalam perjalanannya, dimanfaatkan oleh kelompok radikal bahkan kelompok teror untuk menyebarkan paham yang tidak sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai keindonesiaan,” kata Muhammad Lutfi Zuhdi yang merupakan Wakil Rektor IV Universitas Indonesia.

Selain itu, kata Lutfi Zuhdi, sejak 2013 misalnya, ISIS telah memanfaatkan sosial media untuk merekrut pengikut, terutama dari kalangan muda. Fakta ini membuat kita harus memperkuat kurikulum berbasis moderat.

“Institusi pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi perlu menguatkan kurikulum berbasis moderat Islam. Pemerintah perlu mengimbangi Kelompok Radikal dengan Mendukung kelompok moderat. Dan pemerintah perlu memfasilitasi pesantren-pesantren moderat untuk menyampaikan dakwah ke publik,” tutupnya.

Selaras dengan Lutfi Zuhdi, M. Hasan Chabibie mengatakan bahwa konten-konten di dunia pendidikan harus selaras dengan Pancasila dan kearifan lokal.

“Pendidik harus berupaya maksimal menanamkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai keindonesiaan dan mengajarkan konten-konten keagamaan dengan toleran dan bijaksana,” ungkap Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud.

Sementara itu, KPI Pusat menilai, baik di media sosial maupun di lembaga penyiaran, diperlukan upaya-upaya dan filter yang kuat. Di samping itu, kolaborasi dan bekerjasama antar lembaga dan pihak yang memiliki wewenang untuk memutus mata rantai paham intoleransi, radikalisme dan terorisme.

“Kami KPI Pusat terus menerus membenahi tata kelola penyiaran. Kami mengajak segenap elemen untuk memantau penceramah-penceramah dan tokoh-tokoh di lembaga penyiaran. Jika terdapat penyampaian yang tidak selaras dengan Pancasila dan nilai-nilai keindonesiaan, silahkan lapor ke kami. Kami akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama, sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang agama,” ungkap Mohamad Reza, Komisioner KPI Pusat.

Ia juga menegaskan, “Pasal 6 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012 disebutkan program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, dan ras dan antara golongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender dan/atau kehidupan sosial ekonomi. Program siaran dilarang merendahkan dan atau melecehkan suku, agama, dan ras dan/atau antar golongan. Individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antar golongan,” tutup Reza.

Apa yang disampaikan Reza, diperkuat oleh Kadensus 99 GP Ansor Mohammad Nuruzzaman. Zaman mengatakan bahwa sudah tidak saatnya lagi kita berkompromi dengan kelompok-kelompok intoleran, radikal dan teroris.

“Mereka itu selalu memanfaatkan peluang, khususnya di tengah pandemi ini. Sehari bisa menyebarkan 200 sampai 300 konten radikal di semua platform milik mereka. Mereka terlebih dahulu menyebarkan paham intoleran, beranjak untuk berbuat radikal dan kemudian masuk ke dalam jaringan teroris,” kata Zaman yang juga Direktur Caruban Nusantara.

Narasumber terakhir, Abdul Hamid semakin melengkapi. Menurutnya media sosial harus dipenuhi oleh santri-santri dan tokoh-tokoh moderat. Tidak boleh lagi berpikir bahwa itu semua diserahkan ke anak muda.

“Anak muda harus mendapat bimbingan dari tokoh moderat. Jadi, media sosial harus juga dipenuhi oleh tokoh-tokoh moderat yang bersinergi dengan generasi milenial. Kolaborasi ini akan memperkuat arus Islam moderat di semua platform. Setidaknya, kita memberikan alternatif dan perbandingan ke mereka yang suka belajar agama di media sosial, khususnya Youtube,” tutup Abdul Hamid, Founder Pesantren.id. []

1 comment

Leave a reply

error: Content is protected !!