Memperkuat Moderasi Beragama di Tengah Isu Kudeta Taliban Atas Afghanistan

0
141

Sangkhalifah.co — Kita tak bisa membiarkan begitu saja dan diam tanpa bergerak setelah Taliban kuasai Afghanistan. Taliban, bagaimana pun, tak bisa dilepaskan eksistensinya sebagai kelompok ekstrim radikal. Hubungan Taliban dengan kelompok teroris dunia Al-Qaeda tercatat dalam sejarah. Zuly Qodir dalam buku ‘HTI dan PKS Menuai Kritik’ membuktikan pada tahu 1990-an Taliban bekerjasama dengan kelompok teror tersebut dengan melakukan pelatihan militer di Afghanistan. Kelompok yang juga ikut berpartisipasi dengan Taliban ialah Jamaah Islamiyyah (JI), yang pasca latihan saat pulang ke Indonesia melakukan pemboman di Bali dan Hotel JW Marriott Jakarta.

Dampak yang berpotensi lahir di Indonesia setelah Taliban kudeta Afghanistan setidaknya bisa berbentuk dua hal, yang keduanya sama-sama membahayakan bagi keutuhan bangsa. Pertama, JI akan terinspirasi Taliban melakukan jihad di Afghanistan dengan cara merekrut banyak anak-anak muda kita untuk pergi ke Afghanistan.  Dan kedua, kelompok ekstrim di Indonesia menganggap kelompok pejuang khilafah Islamiyyah telah menang, dan bisa berdampak pada termotivasinya kelompok-kelompok ekstrim lain melakukan hal yang sama, yaitu melakukan kudeta pemerintah Indonesia. Keduanya sama-sama dampak negatif yang patut diwaspadai kita semua.

Kedua potensi buruk yang bisa timbul ini bila dianalisis keduanya sama-sama berbasis politik dan agama, atau lebih tepatnya politisasi agama untuk melawan musuh dari kelompok ekstrim (negara dan aparat). Simbol dan penamaan jihad digunakan untuk kepentingan politik mendukung Taliban. Pun demikian atas nama memenangkan agama Islam, mereka bisa saja memberontak atas nama merebut panji Islam. Di sini penguatan moderasi beragama masyarakat Indonesia perlu dipupuk kembali, agar tidak tertipu oleh rayuan gombal kelompok ekstrim yang memanipulasi agama guna kepentingan politik mereka. Moderasi beragama perlu dijadikan sebagai sikap warga negara membendung gerakan ekstrimis radikal.

Moderasi beragama merupakan sikap untuk mengatasi dan menyikapi ketegangan antarumat beragama yang hidup berdampingan, yang sebelumnya berpotensi terpecah karena dikompor-kompori sebagian orang yang tak mau bertanggung jawab (baca: kelompok ekstrim yang menginginkan berdirinya negara Islam secara transnasional). Agama yang dimaksud di sini merupakan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan tata aturan peribadatan yang berlaku. Sedangkan moderasi ialah sikap menengah antara dua sisi yang ekstrim (radikal dan tekstual). Kemenag (2019) mendefinisikan sebagai sikap, cara pandang, dan perilaku selalu mengambil posisi tengah-tengah dan tak berlebihan dalam beragama.

Nasaruddin Umar (2019) menegaskan moderasi beragama dalam konteks Nusantara adalah sikap yang terbentuk dari adanya perpaduan antara budaya lokal dan syariat Islam. Dan inilah proses moderasi beragama yang sudah berjalan lama di Indonesia. Bagi beliau, bila masyarakat Indonesia ingin hidup damai dan tentram, maka setiap warganya harus seimbang dan mencintai agama dan budayanya secara bersamaan. Dalam konteks kenegaraan, maka masyarakat harus menghargai Pancasila, Demokrasi, NKRI, sekaligus taat terhadap syariat agama-agama resmi (bagi pemeluknya masing-masing). Sikap ini akan membentuk masyarakat yang beradab, dijauhkan dari perpecahan meski di tengah keragaman agama dan keyakinan.

Pandangan yang pada esensinya sama juga disampaikan Afifuddin Muhajir (2017). Dalam bukunya ‘Fiqih Ketatanegaraan’ beliau tegas moderasi (wasatiyyah) adalah metode kontekstualisasi Islam di tengah peradaban global dengan mengharmoniskan antara ketuhanan dan kemanusiaan. Konsekuensi dari moderasi beragama antar satu agama dengan agama lain saling hidup berdampingan, menghargai perbedaan. Dalam konteks masyarakat Indonesia, sikap ini merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar. Beragama di Indonesia tidak boleh sampai merugikan orang lain. Pun demikian bagi para pejuang kemanusiaan, harus tetap berada pada nilai-nilai keagamaan yang damai dan mendamaikan.

Penguatan sikap moderasi beragama di tengah isu kudeta Taliban atas Afghanistan menjadi salah satu tanggung jawab bersama. Bukan hanya bagi pemerintah, tetapi masyarakat sipil secara umum. Mulai dari pemerintah pusat, hingga tokoh masyarakat di kampung-kampung, perlu menekankan sikap moderat dalam beragama di tengah masyarakat. Setidaknya dalam praktik moderasi beragama, ada dua hal yang pada hakikatnya merupakan ajaran agama itu sendiri. Pertama adalah adil, yaitu melihat secara adil dua kutub yang ada dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Dan kedua adalah berimbang dalam melihat persoalan yang ada. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. []

Leave a reply

error: Content is protected !!