Memperbaiki Rapor Merah Intoleransi Tahun 2020

0
119

Sangkhalifah.co — Dari tahun ke tahun tingkat intoleransi, kekerasan atas nama agama, radikalisme sampai ekstremisme masih tinggi. Begitu pun di tahun 2020, fakta yang didapatkan bahwa rapor intoleransi yang masih tinggi. Selama tahun 2020, kasus-kasus intoleransi, kekerasan, radikalisme, ekstremisme sampai terorisme menjamur di seantro negeri ini.

Setara Institute mencatat kasus intoleransi sepanjang tahun 2020 semakin marak terjadi di Indonesia. Bahkan jika boleh menggunakan istilah kesehatan, intoleransi sudah menjadi pandemi lama yang tak kunjung hilang dari negeri ini. Sebut saja kasus pelanggaran terhadap rumah dinas pendeta di Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi Aceh Singkil. Kemudian, gangguan pelaksanaan ibadah kepada jemaat HKBP SKB di Bekasi, penolakan terhadap jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) oleh sebagian warga Bogor. Terakhir, gangguan beribadah terhadap umat kristen di Bangsal Mojokerto. Semua kejadian yang telah disebutkan merupakan rangkaian sepanjang September 2020.

Tidak hanya itu, di Surakarta, acara midodaremi yang merupakan tradisi nusantara diserang kelompok intoleran. Demi nafsu “keagamaannya,” mereka tega mencederai kemanusian dengan menganiyaya kerabat sebangsanya. Alasannya sepele, hanya karena keluarga penyelenggara dianggap sebagai kelompok Syiah. Penangkapan 23 orang terduga teroris di Lampung pada tahun 2020 pun menjadi sederet catatan panjang carut-marutnya toleransi beragama di Indonesia.

Kasus lain adalah penolakan pendirian rumah ibadah oleh mereka yang mayoritas. Sebut saja pendirian gereja di Tanjung Balai Karimun yang ditolak warga, begitu pun perusakan musala yang diklaim tidak memiliki izin di Tumalugung Minahasa Utara. Bahkan di sekolah yang seharusnya tempat memupuk keragaman pun kasus intoleransi tidak sedikit terjadi. Baru-baru ini pemilihan calon ketua OSIS SMAN 6 Depok harus diulang hanya karena calon yang terpilih adalah non muslim.

Ironinya, terlepas dari kejadian di atas, kebebasan berkeyakinan dan beragama (KBB) sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E Ayat (1) dan (2) serta pasal   29 Ayat (2). Akan tetapi, pemerintah seolah bungkam ketika penganut agama minoritas diintimidasi, didiskriminasi bahkan sampai dipersekusi. Lebih menyedihkan lagi ketika aparat keamanan cenderung “berpihak” pada pelaku persekusi karena dipandang pihak mayoritas, akan tetapi korban persekusi dipaksa mengalah atas nama kerukunan.

Itulah sederet rapor merah intoleransi di Indonesia yang terekam media selama tahun 2020. Dan mungkin saja, atau sudah dipastikan masih banyak kasus intoleransi, intimidasi, diskriminasi sampai persekusi yang tidak terekam oleh media. Memang presiden Jokowi pada KTT ke-37 ASEAN dengan tegas menyatakan bahwa kekerasan atas nama agama tidak boleh dibiarkan. Karena jika dibiarkan akan memupuk benih-benih radikalisme dan ekstremisme. Jokowi tidak bosan berpesan pentingnya menjaga kemajemukan dan toleransi. Tapi tetap saja, pesan itu tidak diindahkan dan dianggap angin lalu saja. Masyarakat kita masyarakat religius, tapi ada orang-orang lugu yang gampang disulut dengan simbol agama. Sehingga dengan mudahnya isu agama dipolitisasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan sampai bentrok antar anak bangsa.

Faktor lain adalah soal mayoritanisme yang terkadang merasa dirinya adalah pemilik negeri ini dan negeri ini harus sesuai dengan kehendak mereka. Sehingga mereka harus memaksa kaum minoritas masuk dalam kelompoknya, yang jika tidak maka dimusnahkan. Tugas kita mengikis sifat mayoritanisme ini, sehingga tidak ada istilah mayoritas dan minoritas yang terkadang teraniaya.

Memang komplek apa yang terjadi pada bangsa ini. Pekerjaan rumah yang berat. Kiranya satu hal yang bisa menyelesaikan masalah ini, rasa menerima keberagaman sebagai sebuah kasih sayang dan rahmat serta takdir Tuhan yang tidak mungkin bisa diubah yang harus ditanamkan pada bangsa ini. Di samping ketegasan aparat, bahu membahu dari semua elemen bangsa ini yang akan membungkam intoleransi di negeri ini. Memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi kita harus ingat bahwa bangsa ini terwujud karena keberagaman, mulai dari suku, bahasa, ras bahkan agama.

Dulu, founding father bangsa ini sadar betul perbedaan itu niscaya, dan mereka merasa perbedaan bukan satu penyekat antar mereka, sehingga mereka mampu bahu membahu melepaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan. Maka hari ini kita pun harus bahu membahu melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu intoleransi, radikalisme, ekstremisme sampai terorisme. Ini pekerjaan rumah kita yang harus diselesaikan di tahun 2021.

Di awal tahun 2020 ini, perlu kiranya kita merenung kembali tentang toleransi di negeri yang ragam budaya, bahasa, suku, ras sampai agama. Kita berharap di tahun yang akan datang kejadian rapor merah intoleransi mulai dari intimidasi sampai persekusi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme tidak pernah terjadi bahkan terhapuskan dari negeri kita tercinta ini. Jangan sampai intoleransi menjadi cerita yang berulang dari tahun ke tahun. Kita harus perbaiki rapor merah intoleransi di negeri ini pada tahun mendatang. [Beta Firmansyah]

Leave a reply

error: Content is protected !!