Membumikan Syariat Islam dengan Baik

1
119

Munculnya sebagian kelompok Islam yang bercita-cita menegakkan syariat Islam menjadi hukum nasional—bahkan internasional—terus bergulir. Pasalnya, mereka beranggapan bahwa jika syariat Islam secara keseluruhan diterapkan menjadi undang-undang negara maka keadilan akan lahir di tengah masyarakat. Muslim dan non-Muslim akan mendapatkan haknya.

Anggapan itu didasarkan bahwa syariat Islam adalah aturan yang memiliki nilai yang tinggi. Akan tetapi, kita juga perlu berfikir secara sehat, syariat Islam di masa Nabi Muhammad dengan masa sekarang tidak sama. Syariat Islam telah mengalami transformasi yang lebih maju. Hal itu sebab syariat bersifat dinamis dan fleksibel.

Pada masa kekhalifahan Abu Bakas As-Shiddiq misalnya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Bultajiy, sang Khalifah tidak memberikan harta rampasan perang kepada para prajurit setelah mereka memenangkan peperangan. Padahal, syariat tentang pemberian harta rampasan kepada para prajurit telah tercatat dalam nash Al-Qur’an (QS. Al-Anfal [8]: 69). Khalifah Umar tidak memberikan harta rampasan perang karena adanya kebutuhan yang lebih urgen, yaitu negara membutuhkan khas negara untuk pembangunan infrastruktur yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang lebih besar.

Baca: Irasionalitas Negara Khilafah

Apa yang dilakukan oleh khalifah kedua di atas tentu saja bukan karena ia berpaling dari syariat, apalagi karena ia tidak mengerti syariat. Umar melakukan itu karena memaknai syariat secara kontekstual, karena adanya kepentingan yang lebih besar. Karena, tujuan syariat sendiri adalah memberikan kemaslahatan yang lebih besar. Umar lebih memperhatikan kepentingan yang lebih besar dari sekadar kepentingan yang kecil, dengan memaknai syariat Islam atas ayat di atas secara kontekstual.

Pada konteks keindonesiaan bukan hal yang mustahil jika kita sebetulnya telah meneladani Khalifah Umar. Indonesia tidak menerapkan syariat Islam secara tekstual bukan berarti tidak menerapkan syariat Islam sama sekali. Indonesia dengan UUD 1945 dan Pancasila-nya menjadikan sebagai hukum negara karena keduanya dapat memberikan kemaslahatan bagi semua masyarakatnya yang beragam agama, etnis, suku, ras dan keyakinan. Disadari atau tidak, kita telah menjalankan syariat dalam bernegara. Bukan dalam penerapan secara simbolistik, tapi mengaplikasikan nilai-nilainya secara substanstif.

Sebaliknya, memaksakan simbol-simbol syariat agama (agama apapun, termasuk Islam) dalam ruang nasional, akan berakibat pada penjeratan hukum syariat dan akan kehilangan otoritasnya. Dimana yang terjadi adalah syariat akan diatur oleh manusia (penguasa) untuk dipaksakan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Sebagaimana menurut Ahmad Al-Nuaemi bahwa syariat itu bersifat sukarela. Syariat yang dipaksakan pada hukum nasional dan disetir oleh penguasa, hanya akan kehilangan otoritasnya. Umat beragama akan menjalankan syariat bukan karena taat pada syariat, tetapi karena keterpaksaan mengikuti penguasa.

Masih menurut Al-Nuaemi, pada dasarnya, syariat Islam simbolik yang dicita-citakan dan dipaksakan untuk diterapkan secara menyeluruh dalam konstitusi negara sejatinya bukan tuntunan dari ajaran Islam, tetapi tuntunan dari para elit politik. Banyak masyarakat yang terkecoh dalam hal ini seakan-akan Islam mengharuskan legalisasi hukumnya dalam bernegara. Padahal hanyalah keinginan nafsu kekuasaan politik belaka. Sehingga jika pun dipaksakan, hanya akan menimbulkan konflik antar umat yang beragama.

Baca: NU: Khilafah Sudah Tidak Relevan

Agar Syariat Islam dapat membumi umat Islam harus berfikir secara jernih dan sehat, bahwa syariat Islam adalah hukum yang dinamis dan kontekstual. Syariat Islam tidak bersifat statis. Kita tak bisa memaksakan syariat Islam hanya dari sisi simbolik di zaman Nabi dengan masa saat ini. Nilai-nilai kemaslahatan adalah poin yang harus diambil sebagai benang merah kesamaan di zaman Nabi dan masa sekarang.

Agar syariat Islam membumi dengan baik, juga harus memaknainya sebagai hukum sukarela di tengah masyarakat, bukan dipaksakan dijerat oleh penguasa menjadi hukum negara. Memaksakan syariat Islam (simbolik) diterapkan di tubuh negara bukan tujuan dari ajaran Islam. Islam mengajarkan agar nilai-nilai hukumnya membumi secara substanstif. Sehingga tujuan syariat, yaitu memberikan kemaslahatan yang besar, dapat tercapai dengan baik.

1 comment

Leave a reply

error: Content is protected !!