Membaca Kembali Porsi Non-Muslim Dalam Negara Khilafah

1
571

Sangkhalifah.co — Indonesia dengan Pancasila sejak awal dikenal dunia berwatak moderat dan toleran. Islamisasi yang terjadi dilakukan dengan ragam kontak, akulturasi budaya dan sebagainya. Dimana Islam disebarkan melalui kehalusan budi pekerti dan kehalusan penyampaian ajaran Ilahiyah. Penyebar agama membaur dengan pelbagai tradisi yang ada. Semuanya dilakukan untuk menghindari terjadinya ketersinggungan warga setempat. Kemampuan meramu ajaran agama menjadi kesuksesan para penyebar agama.

Wajah moderat dan toleran itu mulai sirna saat memasuki era reformasi. Tumbangnya Orde Baru membuat bibit-bibit radikalisme dan ekstremisme bermunculan. Gerakan Islam yang berhaluan radikal, ekstrim dan teroris tampak di pelupuk mata. Satu persatu saling merebut wilayah kekuasaan dan tempat sentral penyebaran doktrin inti mereka masing-masing. Kelompok-kelompok pasca Orde Baru yang muncul dan hingga kini masih ada adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Jamaah Islamiyah (JI), Negara Islam Indonesia (NII), Laskar Jihad (LJ) dan lain sebagainya. Semuanya memiliki basis dan target perekrutan yang berbeda-beda. Misalnya perbedaan antara HTI dan FPI. HTI memiliki orientasi dan target perekrutan pada kelas menengah ke atas, khususnya yang minim ilmu agama tapi memiliki keahlian ilmu umum. Sedangkan FPI lebih memilih merekrut masyarakat kelas menengah ke bawah.

Fokus HTI tersebut berkaitan erat dengan target utama mereka yakni ahlul quwwah (pihak keamaan) yang nantinya mereka akan jadikan backing-an ketika perebutan kekuasaan yang sah (kudeta). Dan wilayah ghazwul fikri (perang wacana atau pemikiran) harus terisi dengan baik dan sistematis. Sebab itulah, latar belakang agamawan tidak menjadi prioritas utama, walaupun semuanya tampak ‘mahir’ agama. Sebab, tagline utama mereka, “apapun masalahnya, khilafah solusinya”. Maka yang tidak berlatar belakang agama akan copy paste wacana dari pembimbing masing-masing dan tokoh-tokoh yang ada. Dua aspek penting dalam tubuh HTI ini saling berkaitan. Adapun Front Pembela Islam memiliki wilayah target perekrutan yang sama dengan kelompok Jamaah Tabligh. Dimana orientasi utamanya adalah penguatan basis di level bawah dan sewaktu-waktu bisa digunakan untuk kepentingan kelompok.

Di antara kelompok yang muncul dan saling beratraksi di lapangan terbuka (Indonesia), barulah HTI yang dibubarkan dan dicabut badan hukumnya. Pasalnya sederhana, HTI sangat bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan anti-Nasionalisme. Konsekuensi dari ciri khas pemikiran ini adalah tidak saja berdampak pada stabilitas internal Islam, tapi juga non-Muslim. Dimana HTI beranggapan bahwa Muslim terikat kuat dengan upaya pendirian Negara Khilafah Tahririyah atau Khilafah Islamiyah perspektif Taqiyuddin Al-Nabhani. Rumusan sistem yang dibuat oleh Taqiyuddin Al-Nabhani dan disempurnakan oleh generasi berikutnya menjadikan konsep Khilafah Islamiyah yang dipahami mayoritas Muslim dunia berbeda, termasuk konsep empat pilar Negara Khilafah. Perbedaan itu sampai pada aspek penanggungan dosa terhadap mereka yang tidak berjuang dalam menegakkan Khilafah Tahririyah, yang diperuntukkan tegak di seluruh penjuru dunia.

Narasi yang tersebar bahwa Negara Khilafah akan mengayomi non-Muslim hanyalah sebatas perlindungan jiwa (hifdzu al-Nafs). Dalil yang biasa diajukan adalah “siapa saja yang menyakiti non-Muslim yang menetap di Negara Khilafah tak ubahnya menyakiti kaum Muslim”. Namun diskriminasi terhadap non-Muslim dalam Negara Khilafah tak bisa dipungkiri, seperti kewajiban tunduk pada aturan Islam yang ditetapkan oleh khalifah (pemimpin Negara Khilafah), sekalipun tidak ada kewajiban untuk masuk ke dalam Islam. Prinsip yang diajukan HTI adalah non-Muslim yang tidak memerangi Muslim dan tunduk pada hukum Islam yang ditetapkan dan disetujui khalifah maka harus dijaga, sekalipun akidah dan ibadahnya berbeda. Turut pula dinyatakan secara jelas bahwa semua warga diharuskan menggunakan bahasa resmi Negara Khilafah, yakni Bahasa Arab.

Di samping itu, pada Undang-Undang Negara Khilafah pada pasal 7 ayat 4d dinyatakan bahwa “Non-Muslim dalam masalah terkait pakaian dan makanan, diperlakukan sesuai dengan kepercayaan mereka dan dalam lingkup yang diijinkan oleh hukum syara”. Ada dua aspek yang perlu dicermati. Pertama, maksud dari “kepercayaan mereka” adalah pakaian yang diperbolehkan digunakan dalam Negara Khilafah adalah pakaian rahib dan pendeta. Selain penggunaan pakaian ‘resmi’ para pemuka agama dari non-Muslim maka akan dikenakan hukuman oleh pihak yang berwenang dalam Negara Khilafah. Kedua, maksud “yang diijinkan oleh hukum syara” adalah hukum-hukum kehidupan umum yang mencakup seluruh rakyat. Terkait perempuan, HTI berpendapat bahwa para perempuan Muslimah dan non-Muslimah harus menggunakan pakaian yang luas di atas pakaian dalam dan mereka harus menutupi kepala mereka. Salah satu pendasaran mereka bagi pelanggar yang ada dalam Negara Khilafah termasuk “kafir musta’min” akan diberlakukan hukum Islam kecuali hukuman bagi peminum.

BACA JUGA:

Disamping model penerapan hukum di atas yang dijalankan khalifah, Negara Khilafah tidak mengizinkan peribadatan non-Muslim. Sebab, negara tidak mengakomodir dan memberikan dukungan/bantuan serta Muslim dilarang membantu terlaksananya ibadah yang dilakukan oleh non-Muslim. Mengapa? Menurut HTI keterlibatan Muslim dalam menjaga dan segala bentuk terlaksananya ibadah non-Muslim sama halnya dengan menolong kekufuran. Hal ini pula berdampak pada ketidakbolehan terlibatnya non-Muslim menjadi pengajar di sekolah resmi-resmi Negara. Mengapa? Aktivitas apapun di sebuah Negara Khilafah dianggap berpengaruh pada keadaan negara. Dan ini tidak akan terjadi di bawah naungan Pancasila.

Merayakan Perayaan Agama Bagi Non-Muslim

Konsep la ikraha fi al-Din (tidak ada paksaan dalam memeluk agama) dalam Negara Khilafah hanyalah sebatas penjagaan dan perlindungan berupa jiwa sebagaimana konsep Kafir Dzimmah dalam Islam. HTI mendasari argumentasi ini pada hadis Nabi, “siapa saja yang tetap dengan keyahudiannya atau kenasraniannya maka tidak akan dihasut (untuk meninggalkan agamanya)”. Non-Muslim harus tunduk di bawah sistem Islam sekalipun tetap diperbolehkan memeluk agamanya.

Batasan non-Muslim dalam melakukan ritual agamanya tidak seperti dalam naungan Pancasila. Misalnya seorang non-Muslim seperti Kristiani dalam merayakan Hari Raya Paskah atau Natal atau peringatan Kelahiran Bunda Maria hanya diperbolehkan dalam gereja, asrama dan komunitas sendiri. Namun tidak diperbolehkan ceramah-ceramah atau penyebaran ajaran di ruang publik seperti telivisi, radio maupun internet. Bagi HTI, penyebaran di media sosial menyalahi aturan “Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam”. Disinilah kesalahan pemahaman di internal HTI. Seharusnya dengan menjadikan slogan di atas memberikan kebebasan sepenuhnya dan tidak perlu takut terhadap ragam doktrin dan ajaran selain Islam.

Dan non-Muslim diikat oleh sebuah janji untuk tidak mempengaruhi orang Islam atau kristenisasi. Termasuk di dalamnya pendirian gereja. Jika ada yang rusak tidak boleh direnovasi dan tidak diberikan bantuan oleh negara. Non-Muslim pun dilarang membunyikan lonceng gereja, memakai atribut agama di publik. Semuanya ini akan tercantum dalam proposal non-Muslim kepada khalifah saat pertama kali Negara Khilafah Tahririyah tegak. Pertanyaannya kepada non-Muslim khususnya, Anda tetap menjaga NKRI dengan Pancasila-nya ataukah virus Khilafah Tahririyah hinggap di jiwa masyarakat dan membiarkannya? Silahkan dijawab dan tentunya memerlukan aksi yang kongkrit dalam menjaga Negara Indonesia, yang dalam perspektif Muslim mayoritas telah Islami. []

1 comment

Leave a reply

error: Content is protected !!