Membaca Kembali Perkembangan Jamaah Islamiyah

0
287

Sangkhalifah.co — Masyarakat dikagetkan dengan penangkapan tiga tersangka tersangka teroris yang berbeda dari biasanya. Mereka adalah: ZA, anggota fatwa MUI, FO, pendiri partai politik yang pernah diterima oleh presiden Jokowi di istana dan AA, yang dikenal sebagai ustad yang aktif berdakwah di tengah masyarakat.

Bagaimana aparat begitu yakin mereka terkait jaringan kelompok teror, Jamaah Islamiyah? Tidaklah penangkapan ini semakin membenarkan bahwa rezim Jokowi memberangus aktifis Islam yang berseberangan dengan dirinya? Apakah ini berarti JI telah menjelma menjadi gerakan baru yang telah masuk ke semua lini kehidupan kita tanpa terdeteksi? Adakah potensi solusi dari bahaya laten JI ini?

Terkejutnya masyarakat ini sangatlah difahami. Selama ada imajinasi bahwa para teroris ini adalah sosok yang berpenampilan sangar, kasar dan mata mereka merah seolah-olah siap menteror siapa saja yang tidak sepakat dengan mereka. Mereka kaum teroris itu adalah“sosok lain” yang berbeda dengan masyarakat Indonesia yang cinta damai.

Teroris Itu Manusia Biasa

Ironisnya imaginasi sosok teroris sebagai monster itu mendapatkan pembenaran dari industri film dan pemberitaan media massa menggambarkan mereka. Hannah Arendt, pemikir politik Amerika menampik imaginasi tersebut dengan ungkapan “Banality of Evil” (1963) atau teroris itu adalah “sosok manusia biasa” seperti layaknya kita.

Bagi Arendt, tidak ada DNA khusus teroris. Tidak ada pula profil khusus sosok teroris itu. Tua, muda, lelaki, perempuan, kaya, miskin, beragama atau tidak beragama semua bisa berpotensi berbuat “evil” – aksi seperti setan termasuk di dalamnya aksi teror itu sendiri –

Cara pandang yang salah pula ketika kita membaca organisasi JI hanya sebagai organisasi teror. Fakta di lapangan, JI bergerak di permukaan itu nyaris tidak ada bedanya dengan organisasi berbasis keagamaan lain seperti NU, Muhammadiyah, Konferesi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Parisadana Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Perwakilan Ummat Buddha Indonesia (WALUBI).

Dengan kata lain, dalam sekala kecil, JI sebagai organisasipun berusaha menyelesaikan masalah kehidupan anggota mereka. Bahkan, JI juga memberi layanan kepada masyarakat secara umum. Misalnya ketika terjadi bencana alam gunung Merapi, anggota JI turun membantu masyarakat tanpa melihat latar belakang agama mereka.

Tapi semua ini bukan berarti JI itu adalah organisasi moderat. JI percaya jihad dalam artian sempit yaitu bolehnya menggunakan kekerasaan untuk mencapai tujuan politik mereka. Sehingga meskipun mereka itu “manusia biasa” seperti kita, tapi pendekatan militeristik dalam menyelesaikan masalah politik sangatlah ditekankan. Api melawan rezim selalu dirawat karena rezim tidaklah berhukum Islam. Oleh karena pelayanan yang ditawarkan JI itulah orang sering tidak terasa telah menikmati pelayanan JI. Akhirnya pelan-pelan mereka menjadi bagian dari kultur JI. Adalah salah jika alasan utama orang bergabung JI itu karena faktor ideologi kekerasan yang diajarkan JI.

Salah satu layanan masyarakat JI yang sangat getol digarap adalah dunia pendidikan. Hari ini, JI mempunyai tidak kurang dari 150an lembaga pendidikan. Lembaga ini dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ada yang dibangun untuk kalangan menengah ke atas, ada yang khusus perempuan dan ada pula yang untuk yatim piatu dan golongan kurang mampu. Jenjang pendidikan yang ditawarkan mulai dari tingkat penitipan anak, TK, SD, SMP, SMA dan D3 yang tersebar mulai di wilayah Sumatra, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Ambon, NTB dan Bima. Ribuan orang “menerima manfaat” dari layanan JI ini.

Strategi Baru JI

Melalui jalur pendidikan inilah, salah satu tokoh JI yang tertangkap (ZA) ini terekrut. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas dan santun, ZA mendapatkan beasiswa S1 di Madinah, S2 dan S3 di Mesir. Bisa dikatakan, ZA adalah kader JI pilihan dalam dunia pendidikan. ZA tidak dikirim ke Afghanistan untuk pelatihan militer seperti kader satu angkatan dengannya.

Dengan kecerdasan akademiknya, ZA diharapkan mampu memoles JI agar bisa diterima masyarakat secara luas. Strategi inilah yang disebut dengan “Tamkin”. Ini adalah istilah Bahasa Arab yang berarti “penguasaan wilayah” atau bisa juga “penguasaan pengaruh” dalam sebuah pranata sosial, politik, ekonomi dan bahkan kebudayaan.

Dengan mandat besar di atas , maka, sangatlah wajar ketika ZA kembali ke Indonesia, sangatlah sulit baginya untuk melepaskan diri dari jaringan sosial JI ini. Apalagi, ZA ditempatkan dalam devisi dakwah JI. Secara aturan organisasi JI, devisi dakwah tidak seharusnya bersinggungan dengan anggota devisi jihad seperti dengan panglima perang JI, Dzulkarnain. Ia adalah alumni Afghanistan pertama yang bertemu tokoh jihad dunia seperti Dr Abdullah Azzam dari Palestina. Dzulkarnain tertangkap di Lampung pada tahun 2019.

Pada titik inilah masyarakat terpana dengan pola gerak JI yang mempunyai dua wajah yang saling berlawanan. Wajah pertama adalah ‘dakwah’. Anggota JI dalam wajah ini sangat mahir merangkul masyarakat secara luas. Wajah kedua adalah ‘jihad’. Anggota dalam wajah ini berusaha membela umat ketika mereka tertindas di wilayah-wilayah konflik di tingkat nasional seperti Ambon dan Poso atau di tingkat internasional seperti di Afghanistan, Moro, Myanmar, Suriah dan Irak.

Untuk memastikan kedua pola ini berjalan dengan baik, maka diperlukan sumber dana yang tidak kecil. Dibawah kendali pimpinan JI baru, Parawijayanto yang juga mantan Human Resource Development (HRD) manager di sebuah perusahaan top di Jawa Tengah ini, JI bertransformasi menjadi layaknya sebuah perusahaan. JI mempunyai usaha perkebunan sawit, perikanan, kotak amal dan lain-lain. Nyaris semua lini usaha JI ini telah terendus oleh Densus 88.

Densus 88 masih percaya bahwa JI pun masih menyimpan senjata dan bahan peledak yang suatu saat akan dipakai jika JI sudah siap berkonfrontasi dengan aparat. “Inilah implementasi konsep ‘jihad’ mereka yang membahayakan keamanan negara” jelas tokoh senior Densus 88 dalam wawancara.

Momen Transformasi JI

Kekhawatiran aparat keamanaan ini sangatlah beralasan. Setelah hampir dua puluhan tahun meredam gerakan terorisme di Indonesia, dengan penangkapan lebih dari dua ribuan teroris, aparat menemukan bahwa narapidana terorisme yang terafiliasi dengan JI masihlah yang terbanyak, yaitu sekitar 800an orang. Ini artinya kaderisasi JI berjalan dengan sangat baik.

Namun, hal ini bukan berarti tidak ada upaya dari internal JI maupun orang-orang yang pernah bersinggungan dengan JI untuk berusaha melakukan “de-radikalisasi” terhadap JI. Proses mendorong kelompok pemberontak negara seperti JI untuk memakai jalur demokrasi seperti pemilu bukanlah hal yang baru. Pakar politik Amerika, John Ishiyama mengedit sebuah buku dengan judul yang sangat tepat membaca fenoman ini yaitu, “From Bullets to Ballots: The Transformation of Rebel Groups into Political Parties” (2017)

Barangkali, dalam konteks inilah FO, sosok yang disebut oleh kepolisian sebagai dewan syuro atau dewan pertimbangan JI ini sedang dalam proses mendorong anggota JI muncul ke permukaan dengan berkontestasi melalui proses demokrasi. FO mendirikan PDRI, Partai Dakwah Republik Indonesia.

FO bukanlah sosok sembarangan dalam dunia aktifisme Islam. Ia berjejaring luas tidak hanya di Indonesia tapi juga di Timur Tengah. Pasalnya, salah satu afiliasi organisasi FO adalah DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Indonesia, Muhammad Nasir. Celakanya, menurut aparat, dalam proses moderasi JI ini, FO menabrak rambu-rambu UU Terorisme 2018, di antaranya dengan menjadi anggota syuro JI, menyembunyikan informasi DPO dan pengumpulan dana illegal untuk kepentingan JI.

Ke depan, penjara di Indonesia akan dipenuhi oleh para tokoh JI baik dari pelaksana organisasi maupun dewan pertimbangan. Mereka inilah yang disebut para pendukung mereka di media sosial sebagai “ulama yang bersama-sama dengan umat tapi diprosekusi oleh rejim Jokowi”.

Di dalam penjara inilah saat yang tepat negara mendorong terjadinya dialog internal antar tokoh JI ini untuk membubarkan devisi militer JI dengan salah langkah kongkritnya menyerahkan senjata dan bahan peledak yang masih menjadi asset JI. Jika hal ini terjadi, maka proses ini akan mirip dengan JI Mesir yang secara organisasi ‘terderadikalisasi’ atau “collective deradicalisation” (Ashour 2019).

Deradikalisasi Kolektif Berbasis Literatur

Upaya deradikalisasi kolektif JI ini harus menjadi prioritas aparat yang masuk dalam anggaran Bappenas. Hal ini penting agar proses ‘nation-building’ kita segera selesai. Salah satu program yang perlu didorong dalam konteks ini adalah membedah literatur yang dipakai oleh JI seperti buku MTI, Materi Tarbiyah Islamiyah.

Menurut mantan Abu Fida, pemikir JI senior lulusan yang pernah bertemu langsung dengan Osama bin Laden di Afghanistan pada tahun 1980an dan menyelesaikan kuliahnya di Saudi Arabia ini mengatakan: “Ada yang salah dalam cara memahami ajarann ‘jihad’ dalam buku MTI yang hanya diartikan ‘qital’ atau ‘perang’. Padahal ada banyak tahapan yang harus dicapai oleh individu seperti memerangi hawa nafsu sebelum melakukan peperangan”

Negara dapat mendorong orang seperti Abu Fida menuliskan koreksi internal cara memahami literatur JI yang salah. Kemudian, hasil tulisan tersebut didiskusikan oleh mantan anggota JI yang sudah NKRI seperti Umar Patek, Ali Fauzi, Mahmudi Hariono, Ali Imron, Joko Harun dan lain-lain untuk memperkaya apa yang telah Abu Fida tuliskan itu. Setelah diadakan revisi, maka hasil koreksi internal ini dapat didiskusikan kembali di depan para tokoh NU dan Muhammadiyah untuk mendapatkan masukan baru. Hasil final dari diskusi ini dapat menjadi sebuah buku koreksi atas tafsir baru dari MTI.

Tafsir baru dari buku MTI inilah yang kemudian bisa dipakai untuk menjadi salah satu bacaan bagi anggota JI di penjara. Setelah selesai membaca, mereka akan mendiskusikan isi buku ini dengan sosok seperti Abu Fida yang sudah siap dengan amunisi baru. Proses yang serupa harus juga dilakukan di seluruh lembaga pendidikan JI yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka masih muda dan seharusnya dipandang sebagai asset dari proses ‘nation building’ Indonesia. Kebijakan inclusive atau merangkul mereka ini tampaknya akan jauh lebih murah ongkos politik dan sosialnya dibandingkan dengan membumihanguskan semua elemen JI di negara kita dengan pendekatan “zero sum game”. []

*Catatan: Hasil diskusi dengan narasumber Noorhuda Ismail

Leave a reply

error: Content is protected !!