Khilafahisme dan Larangan Ajaran di TAP MPRS

3
614

Oleh: Makmun Rasyid (Penulis Buku HTI: Gagal Paham Khilafah)

Sangkhalifah.co — Pasca penulis menyebut bahwa “khilafah al HTI” (selanjutnya disebut khilafah saja) sebagai virus yang berbahaya untuk keberlangsungan NKRI, Pancasila dan UUD 1945, tokoh-tokoh HTI dan kader-kadernya menyoroti secara bergantian. Sebab itulah, apakah benar doktrin khilafah berbahaya dan bolehkan khilafahisme disandingkan dengan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme.

HTI yang menganggap dirinya sebagai “Laskar Pelangit”. Mereka mengartikannya dengan “laskar bervisi menuju ke langit, yang mengemban amanah langit”. Tapi secara realitas, benarkah? Tidak. HTI memang tepat menganggap dirinya “Laskar Pelangit”, tapi dalam pengertian “Laskar Pengkhayal” di abad 21. Mereka bukanlah kelompok yang murni mengamban misi dakwah dan agama, tapi misi politik global telah tertanam kuat dalam jati dirinya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD memastikan jika secara konstitusional MPR atau lembaga lain tidak dapat mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme memastikan tidak mencabut TAP MPR tersebut. Jika ketiga ajaran itu memang benar-benar tidak bisa ada dan diadakan lagi, maka seyogyanya ajaran khilafah HTI bisa ditambahkan sebagai ajaran, doktrin dan sistem yang terlarang. Mengapa diperlukan?

Dengan pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan HTI dan berdasarkan Pasal 80 A Perppu No. 2 Tahun 2017, maka perkumpulan HTI resmi bubar. Perppu yang disahkan DPR menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 dan diundang-undangkan pada 22 November 2017 telah benar adanya. Tapi kekurangan dari undang-undang yang ada adalah cakupannya dan ketegasan sebagaimana TAP MPRS soal Komunisme, Marxisme dan Leninisme.

HTI yang semula tidak percaya pada sistem demokrasi harus menanggung malu sementara waktu dengan patuh pada aturan demokrasi, sebagaimana yang dilakukan oleh perwakilan HTI, Ismail Yusanto dalam mengajukan gugatan di PTUN, PTTUN dan MA. Hasilnya, HTI secara legal-formal tidak memiliki status hukum yang kuat. Apa celahnya?

Di Indonesia, perkumpulan tidak semuanya berbadan hukum. Kekuatan Perppu No. 2 Tahun 2017 tidaklah sebanding dengan kekuatan TAP MPRS. Disinilah probelm dan celahnya yang dimanfaatkan HTI dalam mendoktrin dan menebar virusnya, khususnya di tengah pandemi. Ada beberapa kelemahan dari Perppu No. 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang tentang keormasan, yaitu:

Pertama, HTI bisa dan akan bersembunyi, menitipkan pesan dan masuk ke organisasi yang ada di Indonesia atau mendirikan organisasi baru yang serupa. Alasan inilah menjadikan HTI tetap bergerak dengan sistem berselancar di atas segala ombak yang ada. Kedua, HTI bisa melakukan kegaitan dakwah, baik secara perseorangan maupun kelompok dengan tanpa menyebutkan status penyelenggaraannya dengan “organisasi/perkumpulan HTI”. Ini bisa kita lihat dari webinar yang mereka adakan, seperti tajuk acara “Menolak Khilafah Dengan Pancasila, Tepatkah?”. Acara tersebut di-live-kan di Youtube Teman Hijrah Community dengan pasword “khilafah”. Acara ini tidak bisa dihentikan karena tidak menggunakan baju organisasi tapi oleh bentukan-bentukan barunya atau derivasi dari perkumpulan resmi yang telah dicabut badan hukumnya.

Ketiga, HTI tidak diijinkan mengatasnamakan acara dan kegiatannya berlandaskan organisasi HTI, tapi sebagai pribadi dan lembaga yang dikelola para petinggi dan kader HTI, masih bisa dilakukan. Keempat, bahaya dari kelemahan peraturan pemerintah adalah jika organisasi HTI masih memiliki kekayaan yang tersisa, maka kekeyaan tersebut yang secara hukum tidak bisa dikelola secara perseorangan akan bisa diberikan dan dialihkan ke organisasi lain; baik yang berbadan hukum ataupun tidak.

Keempat alasan itu menyebabkan pentingnya menerbitkan aturan terbaru yang setara dengan TAP MPRS di atas. Tanpa di atas maka ajaran, doktrin dan sistem yang diusung HTI akan terus mewabah dan pelan-pelan akan menggerogoti pilar-pilar kebangsaan dan menunggangi segala problem dan kesalahan yang dilakukan pemerintah. Disini pula pentingnya ada badan khusus selain “Kontra Narasi”, juga “Kontra Ideologi”. Keduanya bisa saling menguatkan dalam kerja intelektual dan kerja-kerja kenegaraan.

Pertanyaan berikutnya, apakah salah menyandingkan khilafahisme dengan yang tercantum di TAP MPRS? Tidak. Ketika seseorang berbicara dalam konteks khilafah dalam pengertian “pemerintahan”, maka itu tidak menjadi soal dalam Negara Pancasila. Tapi berbeda dengan HTI yang sudah men-desain dan menempelkan segala hasil olah pikirnya terkait “sistem Khilafah”. Hasil olah pikir—yang dalam Ushul Fikih disebut ijtihad—menyebabkan khilafah ala HTI dikategorikan dalam “isme”.

Dalam setiap membicarakan soal kenegaraan, kita tidak bisa terlepas dari tiga hal, yaitu: teologis, legal formal dan socio-culture. HTI secara teologis bermasalah. Klaim bahwa khilafah merupakan ajaran Islam dari wahyu, tidak diafirmasi oleh pakar-pakar Tafsir Qur’an, Hadis dan Fuqaha yang mu’tabarah. Sebab inilah, tidak berlebihan jika penulis berkesimpulan samapi hari ini tidak ada ulama-umara di sebuah negara yang menjadikan sistem khilafah seperti HTI sebagai sebuah kewajiban. Di samping itu juga, khilafah ala HTI bukan berdasarkan pemikiran mayoritas ulama Indonesia dan dunia, tapi minoritas (mereka sendiri; HTI).

Dari sisi legal formal, HTI bersifat illegal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti Pancasila dan sistem demokrasi. Dan sisi socio-culture, ajaran dan doktrin HTI bukan berdasarkan hasil galian yang bersifat bersama-sama seperti sejarah lahirnya Pancasila. Tapi ajaran dan doktrin HTI hanya galian dan persepsi kelompok mereka sendiri. Maka wajar jika sesama pengusung ide khilafah saling klaim kebenaran, seperti HTI mengklaim benar daripada ISIS.

Di Indonesia memang ada selain HTI yang mengusung khilafah, seperti Ahmadiyah dengan “Khilafah Spiritual”, ISIS, Khilafatul Muslimin dan lainnya. Tapi selain HTI dan ISIS, mereka tetap menyandarkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. HTI tidak sungkan-sungkan telah mengafirkan (menutup) Pancasila dan demokrasi. Jika pemerintah tetap membiarkan HTI dengan segala baju baru yang dimilikinya, maka tak ubahnya kita memelihara “anak harimau dalam rumah”. Lambat laun, generasi bangsa Indonesia terkena “virus Khilafah ala HTI”. []

3 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!