Khilafah Yang Tak Dirindukan Umat

3
127

Sangkhalifah.co — Munculnya gerakan para penyeru khilâfah Islâmiyah di berbagai negara di dunia menjadi tanda akan masih eksisnya kelompok Islam yang merindukan ditegakkannya khilafah untuk mengganti sistem negara di belahan dunia. Khilâfah dianggap sebagai sistem yang ‘sempurna’ yang digadang-gadang mampu memberikan solusi segala macam problem umat Islam, baik yang menyangkut persoalan agama, politik, ekonomi, sosial, bahkan masalah kesehatan.

Hizbut Tahrir (HT) merupakan salah satu organisasi Islam yang gencar memperjuangkan khilâfah Islâmiyah di belahan dunia. Cita-citanya adalah mengganti sistem demokrasi dan atau sistem-sistem negara yang menurutnya tidak Islam dengan sistem Islam khilâfah Islâmiyah. Karena ideologinya ini HT ditolak di berbagai negara di dunia. HT telah membawa ideologi yang bertentangan dengan ideologi Negara Indonesia. Jika dibiarkan hanya akan berakibat lahirnya kegaduhan di tengah masyarakat. Eksistensinya mengancam keamanan dan masyarakat dan mengancam NKRI.

Baca: Catatan Hitam Hizbut Tahrir: Teror dan Kekerasan

Faktanya, ideologi khilâfah Islâmiyah yang diserukan HT tertolak di mana-mana. Gaung bahwa khilâfah memberikan solusi segala macam persoalan tidak nampak sedikit pun. Sebaliknya, hanya melahirkan kerusuhan. Di Mesir misalnya, HT dilarang pasca peristiwa Takfir wal-Hijrah (pengasingan dan pembuangan) pada 3 Juli 1977. Pembubaran HT disebabkan karena anggota HT di Mesir terlibat dalam peristiwa 1977, dengan dibuktikan adanya penculikan mantan atase penting Mesir, yaitu Muhammad Al-Dhahabi. Diculiknya Dhahabi dengan maksud menjadi ganti sejumlah anggota HT yang dibekukan pemerintah.

Sementara di Suriah, HT dilarang eksis karena diduga telah menyulut perang saudara. HT dibubarkan secara ekstra-yudisial (dilakukan oleh tentara tanpa melalui peradilan konvensional). Selain itu juga dilakukan oleh pihak pemerintah semasa dipimpin oleh Bashar Ashad. Bahkan, sempat menuai perhatian dari organisasi kemanusiaan dan HAM Amnesty Internasional pada tahun 2006. Khilâfah yang dikampanyekan akan memberikan solusi bagi umat manusia justru menghadirkan petaka pertikaian antar saudara di Suriah.

Tidak hanya di negara yang mayoritas dihuni oleh Muslim, khilâfah yang dicita-citakan HT di negara Eropa juga dibubarkan. Di Jerman misalnya, sejak tahun 2003 telah dilarang karena telah menyebarkan virus kebencian di tubuh non-Muslim (kelompok Smit; Yahudi). Di Jerman, khilâfah yang dikatakan akan memberikan kebaikan bagi seluruh umat manusia nyatanya berbalik fakta, justru melahirkan kekerasan dan kebencian kepada sesama manusia.

Baca: Khilafah: Membawa Berkah atau Malapetaka?

Di negara China, yang merupakan salah satu negara bagian Asia, seruan khilâfah Islâmiyah yang dilakukan HT juga dimentahkan pemerintah. Di wilayah Xinjiang, wilayah di China yang banyak dihuni oleh mayoritas Muslim, HT dibubarkan karena menyeru khilâfah guna menebar teror di wilayah tersebut. Khilâfah di China lagi-lagi tidak memberikan kebaikan dan solusi bagi umat di negara tersebut. Namun justru melahirkan kekacauan dan teror yang membuat sebagian wilayah di China terancam terorisme.

Selain negara-negara tersebut, negara-negara yang lain juga menolak khilâfah HT karena dianggap hanya mendatangkan kekacauan. Negara-negara yang menolak HT penyeru khilâfah adalah Bangladesh, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Kirgiztan, Lebanon, Pakistan, Rusia, Tajikistan, Turki, dan Libya. Dengan rata-rata alasan, karena HT tidak sama sekali mendatangkan kebaikan bagi negara, justru menghadirkan kemelut permusuhan baik antar pemerintah, warga non-Muslim, atau bahkan sesama Muslim yang tidak setuju dengan khilâfah.

Fakta di atas membuktikan bahwa khilâfah Islâmiyah sudah tak dibutuhkan oleh dunia. Khilâfah hanyalah produk sejarah Islam—bukan tuntunan syariat—yang tidak sama sekali diwajibkan baik oleh Al-Qur’an atau pun hadis Nabi. Produk sejarah tidaklah paten. Eksistensinya dapat berubah sesuai dengan perubahan dan kemajuan peradaban umat manusia. Ketika negara-negara sudah terbentuk menjadi negara bangsa, yang dibutuhkan bukan lagi khilâfah Islâmiyah, tetapi sistem apapun yang dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia. Sebagaimana tujuan dari syariat Islam sendiri adalah memberikan kemaslahatan, maka sistem negara (dapat berbentuk apapun) harus memberikan kemaslahatan baik bagi Muslim ataupun non-Muslim.

Dalam konteks Indonesia, sistem demokrasi adalah sistem yang saat ini merupakan sistem terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia dengan keberagamaannya. Di bawah sistem demokrasi, semua pemeluk agama dapat bebas mengekspresikan ajaran dan keyakinannya. Negara menjamin agama-agama, terlebih agama Islam. Di bawah payung demokrasi, baik Muslim atau non-Muslim memiliki kedudukan yang setara di mata negara. Semuanya berkesempatan memberikan andil bagi kemajuan bangsa dan negara. Di bawah sistem Demokrasi, predikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan mudah terwujud. []

3 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!