Khilafah Tahririyah: Romantisme dan Idealisasi Sejarah

5
556

Sangkhalifah.co — Islam Washatiyah yang dibumikan Azyumardi Azra (selanjutnya disebut AA) selaras dengan Konsep Islam rahmatan lil Alamin yang dibumikan oleh KH. Hasyim Muzadi. Keduanya bukanlah Islam model baru, tapi pola pikir yang bisa membendung ekstrim kanan (fundamentalisme) dan ekstrim kiri (liberalisme dan sekularisme). Dalam pengantarnya, AA menuliskan “masa depan Islam tidak ada yang lain kecuali Islam Washatiyah. Inilah Islam yang dapat menjadi rahmatan lil Alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta; bukan hanya untuk kaum Muslim, tetapi juga bagi umat beragama lain dan bahkan untuk alam semesta dengan segala mahluk.”

Pengantar itu menegaskan, masa depan Islam bukan ditentukan oleh gerakan kaum tekstualis dan liberalis-sekuleris, juga bukanlah terdapat pada Islam garis keras, rigid dan garang. Tapi kemajuan Islam dan kelanggengan ditentukan oleh berkembangnya paradigma moderat, yang dalam konteks negara teraktualisasikan dalam Pancasila—bukan khilafah seperti yang diserukan kelompok HTI dan ISIS.

Pancasila yang menjadi wujud dari paradigma moderat itu merupakan ejawantah dari Islam Washatiyyah—di dalam nomenklatur Islam internasional disebut justly-balanced Islam. Sandarannya jelas yakni terdapat pada Qs. Al-Baqarah [2]: 143 dengan ungkapan ummatan wasathan. Sandaran jelas ini tidak dimiliki oleh HTI dengan khilafah-nya. Di Indonesia, nomenklatur keislaman tidak pernah memasukkan HTI sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah dan organisasi kemasyarakatan yang moderat. Berbeda dengan Muhammadiyah, NU, Perti, Persis, NW, Al-Khairat dan sejenisnya. Sebab, HTI tidak saja organisasi transnasional tapi mereka tidak mengakui Pancasila sebagai dasar NKRI.

Buku Relevansi Islam Washatiyyah; Dari Melindungi Kampus Hingga Mengaktualisasi Kesalehan karya Azyumardi Azra ini bisa menjadi pegangan kaum Muslimin dalam memahami paradigma keislaman yang inklusif, toleran dan mengedapankan jalan tengah. Buku ini diawali dengan judul besar “Pendidikan dan Korupsi”. Jalan tengah Islam misalnya mewujud dalam undang-undang anti-korupsi. Meminjam bahasa KH. Hasyim Muzadi, UU Anti-Korupsi itu sudah Islami, jadi tidak memerlukan tambahan Islam seperti “UU Islam Anti-Korupsi”. Menurutnya, Islam bukanlah agama tunggal dan yang diperlukan dalam negara adalah substansi dan nilai-nilai dari masing-masing agama.

Dalam buku AA ini, bukti wujud dari UU yang Islami itu memotong kesempatan untuk melakukan korupsi dengan mendapat hukum sosial. “Karena itu, perlu berbagai cara inkonvensional dalam usaha membuat jera pejabat publik, pelaku korupsi” dan “sikap zero tolerance terhadap koruptor harus diperkuat dalam masyarakat”.

Banyak cara untuk mengaplikasikan nilai-nilai agama tanpa khilafah. Kelompok pengusung gagasan khilafah merupakan orang-orang yang gagal paham dalam memahami ideologi dan dasar negara; Pancasila. “Saya percaya tidak ada yang salah dengan Pancasila an sich. Yang keliru adalah membuat pemaknaan tunggal atas Pancasila yang kemudian dipaksakan sebagai alat politik untuk mempertahankan status quo kekuasaan. Karena itu, tidak ada masalah dengan Pancasila itu sendiri, dan sebab itu, tidak pada tempatnya mengesampingkan Pancasila atas dasar perlakuan pemerintah Orde Baru.”

Lebih lanjut, menurut Azra, “Pancasila telah terbukti sebagai common platform ideologis negara-bangsa Indonesia yang paling feasible dan sebab itu lebih viable bagi kehidupan bangsa hari ini dan di masa datang. Sampai saat ini—dan juga di masa depan—saya belum melihat alternatif common platform ideologis lain, yang tidak hanya akseptabel bagi bangsa, tetapi juga viabel dalam perjalanan negara-bangsa.”

Jika demikian, pertanyaan fundamental bisa kita ajukan: masih relevan atau viabel-kah pembentukan sebuah khilafah di tengah realitas dunia Muslim Indonesia dan internasional? Azra menjawab, “gagasan khilafah yang mereka (HTI) usung pada dasarnya merupakan romantisme dan idealisasi sejarah belaka. Karena kalau rujukan gagasan khilafah adalah kekuasaan Turki Utsmani, maka sejak awal pembentukannya di masa Sulaiman al-Qonuni pada abad ke-15, para penguasanya hampir tidak pernah menyebut entitas politik mereka sebagai khilafah atau memanggil diri mereka sebagai khalifah.”

Romantisme dan idealisasi sejarah itu laksana bernegara di atas awan. Menurut Azra, “Gagasan khilafah di masa modern menyerukan pembentukan satu kesatuan politik tunggal bagi seluruh umat Islam di muka bumi ini; sebuah gagasan yang dapat dipertanyakan kelayakan dan viability. Kalau umat Islam boleh jujur pada diri mereka sendiri, kesatuan semacam itu tidak pernah terwujud, bahkan sebelum berakhirnya kekuasaan al-Khulafa’ al-Rasyidun. Hanya pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab terwujud kesatuan itu. namun, sejak masa khalifah ketiga Ustman bin Affan, terjadilah pertikaian dengan Ali bin Abi Thalib, yang kemudian menjadi khalifah keempat. Sejak itulah, persatuan umat Islam di bawah satu kekuasaan politik tunggal lebih merupakan imajinasi yang jauh daripada bisa diwujudkan dalam realitas.”

Dalam khazanah keislaman, mungkin HTI bisa meniru Maududi yang merumuskan khilafah secara lebih komprehensif dan realistis; tidak mengawan-ngawan. Maududi “menyadari hampir tidak mungkinya mewujudkan khilafah universal. Akhirnya ia menyerah kepada realitas nation-state. Ia menerima kehadiran nation-state Pakistan pasca-partisi Anak Benua India pada tahun 1947.”

Azra juga menyebut istilah “khilafah utopian” sebagai bentuk kemustahilan masyarakat dunia di bawah kepempinan politik tunggal. Kemustahilan itu disebabkan juga oleh ketidakjelasan acuan khilafah yang diserukan HTI dan ISIS. Yang terdapat hanyalah klaim-klaim dan bersifat abstrak. Misalnya, klaim mengikuti al-Khulafa’ al-Rasyidun, tidak disebutkan mengacu ke khalifah siapa. Penulisan serba abstrak ini memang disengaja oleh para penulis HTI untuk mengelabui masyarakat yang tidak mengerti sejarah politik dalam Islam.

Gelombang dan arus khilafah pada tahun 2020, memang tidak mencapai 1 persen. Menurut data lembaga Arus Survei Indonesia (ASI), trend orang yang mengaku HTI ada peningkatan. Data tahun 2019, responden yang mengaku sebagai HTI 0,3%, di tahun 2020 naik 0,1% menjadi 0,4%. Survei ini bisa menjadi alarm warga Indonesia. Sekalipun mereka tidak sampai 1 persen, tapi virusnya sangat berbahaya dalam konteks keberagamaan yang toleran, inklusif dan khususnya keberlangsungan Pancasila. []

5 comments

Leave a reply

error: Content is protected !!